Medan, muisumut.or.id., 23 Desember 2024– Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Turki terkait aksi walk out yang dilakukan Presiden Recep Tayyip Erdogan beserta sejumlah delegasi selama pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8, Kamis, 19 Desember 2024, di Kairo, Mesir.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI-SU) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH Akhyar Nasution, mengutip pernyataan Ketua HLNKI MUI Pusat, Prof. Dr. H. Sudarnoto Abdul Hakim, MA, menyampaikan bahwa tindakan tersebut dapat ditafsirkan dari beberapa sudut pandang.
Tafsir Tindakan Erdogan: Perspektif Beragam
Pertama, pidato Prabowo dinilai mungkin terlalu sensitif bagi Erdogan. Dalam pidatonya, Presiden RI mengkritik secara implisit maupun eksplisit kurangnya tindakan nyata dari negara-negara Muslim terhadap isu-isu global, terutama konflik Palestina.
“Sangat mungkin Erdogan merasa bahwa pendekatan Pak Prabowo dianggap terlalu retorik atau tidak sejalan dengan strategi Turki yang lebih proaktif dalam isu-isu Muslim global,” ujar KH Akhyar Nasution.
Ia menjelaskan bahwa Turki selama ini memosisikan diri sebagai pemimpin dalam isu-isu Muslim dunia. Kritik Prabowo yang menyoroti minimnya kontribusi nyata dari negara-negara Muslim mungkin dianggap sebagai sindiran yang tidak adil bagi Turki.
Kedua, perbedaan prioritas dalam agenda D-8 juga bisa menjadi pemicu. Erdogan kemungkinan besar lebih fokus pada kerjasama ekonomi, yang merupakan agenda utama forum tersebut, ketimbang membahas isu konflik dan politik internasional secara eksplisit.
“Turki mungkin ingin menjaga KTT ini tetap pada jalur kerjasama ekonomi dan menjauhkannya dari isu politik yang dapat memecah belah,” kata KH Akhyar.
Namun, KH Akhyar juga menilai bahwa analisis Prabowo sangat logis dalam mengaitkan kerjasama ekonomi global dengan problem politik internasional seperti konflik Palestina.
“Pertentangan dan genosida Israel terhadap Palestina sangat mengganggu stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, analisis Presiden Prabowo memiliki dasar yang kuat,” tambahnya.
Ketiga, faktor pragmatis atau non-politik juga patut dipertimbangkan. Erdogan mungkin meninggalkan ruangan bukan karena isi pidato Prabowo, melainkan karena jadwal logistik atau pertemuan bilateral di sela-sela KTT.
“Namun, jika waktunya bertepatan dengan poin sensitif dalam pidato, tindakan itu bisa saja dianggap sebagai pesan simbolis,” jelas KH Akhyar.
Menurut KH Akhyar, Ketua HLNKI MUI Pusat Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim lebih condong pada tafsiran pertama, yakni adanya perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Turki dalam menangani isu-isu dunia Muslim.
“Namun, tanpa pernyataan resmi dari pemerintah Turki, sulit memastikan apakah tindakan Erdogan disengaja untuk menyampaikan pesan tertentu atau hanya kebetulan,” pungkasnya.
Kementerian Luar Negeri: Walk Out Hal yang Lumrah
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menanggapi insiden ini sebagai hal yang lumrah dalam forum internasional.
Juru Bicara Kemenlu RI, Roy Soemirat, menyatakan bahwa banyak ketua delegasi yang menghadiri pertemuan paralel atau bilateral di ruangan terpisah saat sidang berlangsung.
“Jadi, keluar masuk ruangan dalam forum internasional seperti ini, termasuk di PBB, adalah hal biasa,” jelas Roy dalam keterangannya pada Ahad, 22 Desember 2024.
Roy menegaskan bahwa delegasi Indonesia tidak dapat memberikan komentar lebih jauh terkait jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin tidak bisa hadir sepenuhnya selama pidato Presiden Prabowo berlangsung.
Meskipun aksi walk out ini memunculkan spekulasi dan beragam tafsiran, MUI Sumatera Utara berharap insiden ini tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Turki serta kerja sama antarnegara anggota D-8.
“Yang terpenting, kita fokus pada upaya memperkuat kolaborasi dalam isu-isu ekonomi dan politik global demi kemaslahatan umat,” tutup KH Akhyar Nasution.
