muisumut.or.id., 2 Muharram 1447 H. 28 Juni 2025, Di balik keindahan Danau Toba yang memesona dan kekayaan budaya Batak yang mengagumkan, tersimpan perjuangan sekelompok kecil umat Islam yang terus meneguhkan identitasnya di tengah dominasi masyarakat mayoritas non-Muslim. Bagi mereka, hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi berpindah sikap: dari pasif menjadi aktif, dari bertahan menjadi membina, dari diam menjadi dakwah.
Danau Toba bukanlah wilayah administratif tunggal, melainkan terbentang luas dan dimiliki oleh beberapa kabupaten: Simalungun (dengan pusat wisata seperti Parapat dan pelabuhan Tiga Ras), Samosir, Toba, serta sebagian wilayah Karo, Dairi, Humbahas dan Tapanuli Utara. Di kawasan-kawasan ini, umat Islam menjadi kelompok kecil yang tersebar. Tantangan dalam mempertahankan identitas keislaman sangat nyata, mulai dari akses kuliner halal, ketersediaan sarana ibadah, hingga pendidikan Islam.
Kami berkesempatan berbincang dengan Drs. H. Palit Muda Harahap, MA, Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Sumatera Utara. Ia membagikan pandangan serta pengalaman langsung dalam mendampingi umat Islam di kawasan wisata prioritas nasional ini.
Kuliner Halal, Simbol Kehadiran Umat
“Hal pertama yang paling terasa saat Muslim berkunjung ke daerah minoritas adalah sulitnya menemukan makanan halal,” ungkap Pak Palit membuka perbincangan. Ia menjelaskan bahwa di kawasan wisata seperti Parapat dan Samosir, fasilitas kuliner halal masih sangat terbatas. Padahal, kenyamanan spiritual saat berwisata adalah kebutuhan dasar setiap Muslim.
Upaya telah dilakukan. MUI Sumut melalui kolaborasi dengan LPPOM MUI Sumut terus mendorong pelaku UMKM lokal agar mengurus sertifikasi halal. Namun, proses ini memerlukan pendekatan yang bijak—bukan sekadar instruksi, melainkan edukasi dan dialog lintas budaya.
“Bukan hanya demi umat Islam, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem wisata yang inklusif dan aman bagi semua kalangan,” ujarnya.
Madrasah dan Mimpi yang Tertahan
Masalah berikutnya yang lebih kompleks adalah keterbatasan lembaga pendidikan Islam. Di beberapa titik seperti di Kabupaten Samosir, terdapat resistensi dari sebagian elemen masyarakat dalam pendirian madrasah atau pesantren. Kendalanya bukan hanya administratif, tetapi juga persepsi dan sensitivitas sosial.
“Ini yang menyakitkan. Anak-anak Muslim yang lahir dan besar di sana justru harus bersekolah jauh dari nilai-nilai agamanya,” tegas Pak Palit.
MUI Sumut tak tinggal diam. Pendekatan kultural dibangun melalui dialog lintas agama, penguatan FKUB, dan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Bagi beliau, pendidikan adalah ruh dari hijrah yang berkelanjutan. Tanpa generasi muda Muslim yang terdidik, maka masa depan keislaman di kawasan ini akan rapuh.
Menjaga dari Pemurtadan: Ibadah dan Dakwah yang Hidup
Ketersediaan sarana ibadah menjadi titik krusial lain. Di beberapa desa sekitar Danau Toba, seperti yang ada di wilayah Samosir, Tobasa, hingga sebagian Karo, umat Islam kesulitan menemukan masjid atau mushalla yang representatif. Akibatnya, banyak Muslim—terutama yang muda—rentan terhadap pengaruh pemurtadan yang masuk melalui jalur pendidikan, sosial, atau ekonomi.
“Kita harus hadir. Dakwah kita bukan hanya ceramah di mimbar, tapi membangun ruang-ruang pembinaan yang nyata,” katanya dengan nada tegas.
Sebagai solusi, MUI mendorong pemanfaatan wakaf produktif untuk mendirikan rumah ibadah, pusat pembinaan muallaf, serta asrama bagi pelajar Muslim yang ingin tetap menjaga akidahnya meski berada di daerah minoritas.
Hijrah Sebagai Gerakan Kultural
Pak Palit menutup perbincangan dengan satu pesan: bahwa hijrah di era ini adalah berpindah dari diam menuju gerakan, dari keraguan menuju keberanian, dari ketertinggalan menuju kemajuan. Hijrah bukan hanya peristiwa, tapi proses panjang yang penuh komitmen.
“Kita jangan berpikir minoritas itu lemah. Justru di sanalah kekuatan hijrah diuji. Kalau kita bisa membuat Islam tetap hidup di tempat yang kecil, maka cahaya itu akan lebih terang dari manapun,” pungkasnya.
