PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

KETENTUAN PEMBIAYAAN:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
   oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
   dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),
   sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau
   pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian
   keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
   pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
   disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak
   ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
   mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
   bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
   dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan
   kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
   jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,
   LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
   Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
   melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
   bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

RUKUN DAN SYARAT PEMBIAYAAN:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus
   cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
   untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
   kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
   menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
   dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh
   penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan
   syarat sebagai berikut:
   a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
   b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
   modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus
   dinilai pada waktu akad.
   c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
   kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai
   dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai
   kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus
   dipenuhi:
   a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
   disyaratkan hanya untuk satu pihak.
   b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
   diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
   harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan
   sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan
   kesepakatan.
   c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
   mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
   kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
   disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan
   (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus
   memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah,
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas
itu.

BEBERAPA KETENTUAN HUKUM PEMBIAYAAN:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah
   kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
   pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali
   akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
   kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
   terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
   penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
   setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

https://drive.google.com/file/d/1eQWksYfMkURW-RFRY46qNdfoUeTxnZrN/view?usp=sharing