Jakarta, muisumut.or.id, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk badan khusus secara permanen guna memberantas judi online di Indonesia serta meminta Kemenkominfo Kerja keras, sistematis dan terukur atasi judi online.
Usulan ini disampaikan oleh anggota Komisi Fatwa MUI, KH Dr. Aminuddin Yaqub, saat mewakili MUI pada Rapat Koordinasi tentang Pemberantasan Judi Online yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri PMK, Prof. Muhadjir Effendy, di ruang rapat Lantai 14, Gedung Kemenko PMK RI, Jakarta, pada Selasa (25/6/2024).
“MUI mengusulkan dibentuknya badan pemberantasan judi. Kalau di narkotika ada BNN, maka perlu ada badan hukum judi seperti BNN,” ujar Kiai Aminuddin seusai Rapat Pimpinan MUI, Selasa (2/7/2024) di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Kiai Aminuddin menjelaskan bahwa MUI mengusulkan pembentukan badan pemberantasan judi online karena dampaknya yang sangat berbahaya dibanding narkoba. Dalam kasus narkoba, hanya pelakunya saja yang mengalami penyakit dan penderitaan. Sementara dalam kasus judi online, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi juga anak, istri, dan keluarganya.
“Apalagi, judi online ini sifatnya digital sehingga persoalan ini bersifat laten dan panjang. Oleh karena itu, MUI menilai persoalan ini tidak hanya bisa diatasi dengan pembentukan satgas judi online yang sifatnya sementara, tetapi harus ada badan yang sifatnya permanen, lintas kementerian dan lembaga, untuk mengatasi persoalan ini,” jelasnya.
Meski demikian, Kiai Aminuddin menegaskan bahwa MUI mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan merehabilitasi, serta melakukan penindakan hukum terhadap pelaku judi online. MUI juga mendukung langkah pemerintah dalam pembentukan Satgas Judi Online. Dia menekankan bahwa Satgas Judi Online ini perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas keagamaan, PGRI, Forum Rektor, dan lain-lain.
“Karena judi adalah persoalan yang berbahaya dan bersifat laten. MUI mengusulkan masalah judi online tidak diselesaikan dengan tempo hari melalui pembentukan satgas. MUI mengusulkan dibentuknya badan pemberantasan judi,” tutupnya.
Selain itu, MUI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengatasi persoalan judi online secara sistematis dan terukur. KH Dr. Aminuddin Yaqub menilai kinerja Kemenkominfo selama ini dalam mengatasi judi online di Indonesia terkesan sporadis, tanpa adanya langkah yang sistematis dan terukur. “Upaya Kemenkominfo ini sebaiknya tidak sporadis, tetapi sistematis dan terukur,” ujarnya
Pada kesempatan itu, ia meminta Kemenkominfo untuk bekerja lebih keras. Sebab, pelaku judi online juga akan kecanduan pada pinjaman online ilegal. Dia menjelaskan bahwa judi online dan pinjaman online ilegal seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
“Karena orang yang sudah kecanduan judi online, dalam situs tersebut ada pilihan juga untuk pinjaman online ilegal. Jadi tidak hanya terjebak pada judi online, tetapi juga pinjaman online ilegal. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan,” ungkapnya.
Kiai Aminuddin mengibaratkan untuk mengatasi persoalan judi online dan pinjaman online ilegal ini seperti memberantas paku di jalan. Dalam memberantas paku di jalan, tidak hanya menyisir pakunya di jalan, tetapi harus mencari pelaku penebar paku dan melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap pelakunya.
Oleh karena itu, dia meminta Kemenkominfo untuk bekerja secara keras, sistematis, dan terukur untuk mengatasi judi online di Indonesia. Dia juga meminta Kemenkominfo untuk menutup seluruh server, baik dari dalam maupun luar negeri, terkait judi online dan pinjaman online ilegal.
(sumber MUI.OR>ID)
4o
