PANYABUNGAN, muisumut.or.id, 11 November 2026– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran aktif dalam upaya memberantas penyakit masyarakat, termasuk peredaran narkoba, prostitusi, minuman keras, serta aktivitas tempat hiburan malam yang meresahkan masyarakat. Komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan, melainkan telah diwujudkan melalui keterlibatan dalam operasi penertiban, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, hingga menerima serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan menyusul aksi penyampaian aspirasi LSM Buruh Sergap di Kantor MUI Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait keberadaan kafe, tempat hiburan malam, dan lokasi yang diduga menjadi tempat produksi maupun peredaran minuman keras di wilayah Mandailing Natal.
Menanggapi aspirasi tersebut, MUI Madina menegaskan bahwa persoalan penyakit masyarakat selama ini menjadi salah satu perhatian kelembagaan. Bahkan, jauh sebelum aksi tersebut berlangsung, MUI telah terlibat dalam berbagai langkah bersama pemerintah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Salah satu bukti nyata keterlibatan tersebut terlihat dalam operasi penertiban dan penyegelan dua lokasi hiburan malam pada 6 Agustus 2025. Dalam operasi yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait itu, dilakukan penyegelan terhadap UD Al Barokah atau Kafe Masrin dan Kafe Tio. MUI Madina turut dilibatkan bersama Kodim 0212/TS, Polres Madina, Subdenpom, BNNK, dan sejumlah organisasi perangkat daerah.
Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa MUI Madina telah mengambil bagian dalam upaya penertiban melalui pendekatan keagamaan dan moral, sekaligus mendukung langkah pemerintah dan aparat sesuai kewenangan masing-masing.
Membangun Kesepakatan Bersama Ulama, Umara, dan Masyarakat
Komitmen MUI Madina juga diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas kelembagaan. Pada Rabu (31/12/2025), MUI Madina bersama Forkopimda menyelenggarakan silaturahmi ulama di Aula Hotel Rindang, Kelurahan Dalan Lidang, Panyabungan.
Kegiatan bertajuk *Sinergi Ulama, Umara dan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Amar Makruf Nahi Mungkar di Mandailing Natal* tersebut menghadirkan Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution dan Dr. Zulkarnain Nasution sebagai narasumber.
Dengan mengangkat subtema upaya membersihkan Madina dari narkoba, prostitusi, riba, dan berbagai penyakit masyarakat lainnya, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati, alim ulama, cendekiawan, pimpinan pondok pesantren, serta organisasi kemasyarakatan Islam.
Pertemuan itu menghasilkan dokumen kesepakatan bersama yang ditandatangani para pihak sebagai bentuk komitmen untuk memerangi narkoba dan berbagai penyakit masyarakat di Mandailing Natal.
Ketua Umum MUI Madina, H. Muhammad Nasir Nasution, Lc., M.Ag., dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam gerakan amar makruf nahi mungkar. Ia berharap kesepakatan yang dibangun tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret.
“Dengan pertemuan ini lahir kesepakatan dan langkah nyata yang dapat dijalankan bersama demi terwujudnya Madina yang beriman, berakhlak, beradab, dan mendapat rida dari Allah Swt.,” demikian harapnya.
MUI Minta Aspirasi Masyarakat Ditindaklanjuti dengan Data dan Bukti
Menanggapi aksi LSM Buruh Sergap, Ketua Umum MUI Madina H. Muhammad Nasir Nasution, Lc., M.Ag., yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah, menyampaikan bahwa persoalan kemaksiatan dan keresahan masyarakat tetap menjadi perhatian bersama.
Ia mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan berharap persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur, bijaksana, serta sesuai ketentuan hukum.
“MUI tentu menghargai setiap aspirasi masyarakat. Kita berharap persoalan ini tidak hanya berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah nyata. Menjaga masyarakat dari berbagai bentuk kemaksiatan merupakan tanggung jawab bersama, baik ulama, pemerintah, aparat penegak hukum, maupun seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Madina, H. Ahmad Zainul Khobir, S.Ag., M.M., menegaskan bahwa MUI telah meminta pihak LSM Buruh Sergap untuk menyusun data secara lengkap mengenai lokasi kafe, hotel, tempat hiburan malam, serta tempat yang diduga menjual minuman keras.
Menurutnya, informasi tersebut perlu dilengkapi bukti pendukung berupa foto maupun video agar dapat diverifikasi secara objektif dan dipertanggungjawabkan.
Langkah ini penting agar setiap laporan yang disampaikan masyarakat memiliki dasar faktual yang jelas, sehingga tidak hanya bertumpu pada informasi atau dugaan semata.
Lebih lanjut, MUI Madina akan menjadikan data dan dokumentasi tersebut sebagai bahan koordinasi serta audiensi dengan Bupati Mandailing Natal dan Kapolres Mandailing Natal. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Terima Aspirasi dan Dorong Tindak Lanjut Konkret
Dalam aksi pada 10 November 2026, pengurus MUI Madina menerima langsung perwakilan LSM Buruh Sergap dan menampung berbagai aspirasi yang disampaikan. Di antara persoalan yang menjadi perhatian massa adalah keberadaan Kafe Tio, Kafe Masrin, serta tiga lokasi yang disebut sebagai titik produksi dan peredaran tuak, yakni Asom-Asom, Ojolali, dan Rambutan.
MUI Madina mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung secara tertib dan damai. MUI juga berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat dilengkapi bukti valid agar memudahkan proses verifikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
Dalam konteks ini, MUI menegaskan pentingnya pembagian peran dan kewenangan antarlembaga. Penutupan tempat usaha, penyegelan, dan tindakan penegakan hukum merupakan kewenangan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.
Adapun MUI menjalankan fungsi keagamaan, dakwah, pembinaan umat, pemberian nasihat, serta rekomendasi moral kepada pemerintah dan masyarakat. Karena itu, keterlibatan MUI dalam operasi penertiban tahun 2025, lahirnya kesepakatan bersama Forkopimda pada akhir 2025, serta penerimaan aspirasi masyarakat pada November 2026 merupakan bagian dari rangkaian ikhtiar kelembagaan yang berkesinambungan.
Menguatkan Sinergi untuk Madina yang Religius dan Bermartabat
Melalui Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom), MUI Kabupaten Mandailing Natal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, menjaga persatuan, dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi persoalan penyakit masyarakat.
MUI Madina juga menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Namun, setiap persoalan hendaknya disikapi secara proporsional, berdasarkan fakta, serta diarahkan pada penyelesaian yang konkret.
Dengan rekam jejak keterlibatan dalam operasi penertiban, inisiasi kesepakatan bersama ulama dan pemerintah, serta kesediaan menerima dan mengawal aspirasi masyarakat, MUI Madina menunjukkan bahwa peran ulama tidak hanya terbatas pada mimbar dakwah, tetapi juga hadir dalam persoalan sosial kemasyarakatan.
Ke depan, MUI Madina berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, alim ulama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen masyarakat demi mewujudkan Mandailing Natal yang religius, berakhlak, tertib, dan bermartabat.
