Thursday, November 19, 2026
spot_img

MUI Tekankan Sertifikasi Halal Hewan Sembelihan Harus Menjamin Seluruh Rantai Proses, Bukan Sekadar Cara Memotong

MEDAN –, muisumut.or.id. 19 November 2026,  Sertifikasi halal pada hewan sembelihan tidak cukup hanya memastikan bahwa hewan telah dipotong sesuai ketentuan syariat Islam. Seluruh rangkaian proses, mulai dari kondisi hewan sebelum disembelih, kompetensi juru sembelih, peralatan, tata cara penyembelihan, hingga pengolahan, penyimpanan, dan distribusi hasil sembelihan, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara, Dr. Irwansyah, M.H.I., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Sertifikasi Halal yang diselenggarakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rabu (18/11/2026), di Aula Farhan Tanjung, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Medan.

Dalam kegiatan tersebut, Irwansyah memaparkan materi mengenai Standar Sertifikasi Halal pada Hewan Sembelihan. Ia menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk memastikan produk hasil sembelihan benar-benar memenuhi ketentuan syariat Islam sekaligus memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

Menurutnya, terdapat enam aspek utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada hewan sembelihan.

Enam Standar Utama Sertifikasi Halal Hewan Sembelihan

Pertama, standar hewan yang disembelih. Hewan harus termasuk jenis yang halal dikonsumsi, berada dalam keadaan hidup ketika disembelih, serta memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Salah satu aspek penting dalam ketentuan ini adalah memastikan hewan memiliki kondisi hayah mustaqirrah, yaitu keadaan hidup yang stabil sebelum penyembelihan. Dalam perspektif fikih, kondisi tersebut antara lain ditandai dengan adanya gerakan yang kuat setelah penyembelihan (ba’da qat’il hulqum wal mari’).

Kedua, standar penyembelih. Orang yang melakukan penyembelihan harus beragama Islam, telah akil balig, memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat, serta memiliki keahlian dalam melaksanakan proses penyembelihan.

Irwansyah menekankan bahwa kompetensi penyembelih merupakan aspek yang sangat penting. Kesesuaian penyembelihan tidak hanya ditentukan oleh niat, tetapi juga kemampuan teknis dalam melaksanakan ketentuan agama secara benar.

Ketiga, standar alat penyembelihan. Peralatan yang digunakan harus tajam dan mampu memutus bagian-bagian yang dipersyaratkan dalam penyembelihan. Alat tersebut tidak boleh berupa kuku, gigi, maupun tulang.

Keempat, standar proses penyembelihan. Proses penyembelihan harus dilakukan dengan niat menyembelih karena Allah SWT dan menggunakan tata cara yang sesuai syariat. Penyembelihan harus memastikan terputusnya saluran pernapasan (hulqum), saluran makanan (mari‘), serta dua pembuluh darah (wadajain).

Penyembelihan juga harus dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, harus dipastikan bahwa darah mengalir sebagaimana mestinya dan kematian hewan benar-benar disebabkan oleh proses penyembelihan, bukan karena faktor lain sebelumnya.

Kelima, standar pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman. Pengolahan baru dapat dilakukan setelah hewan dipastikan mati akibat penyembelihan. Hewan yang gagal disembelih sesuai ketentuan harus dipisahkan agar tidak bercampur dengan produk yang memenuhi standar halal.

Jaminan halal juga harus dipelihara pada seluruh tahapan berikutnya, mulai dari penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga pendistribusian. Dengan demikian, status halal produk tidak hanya dijamin pada saat penyembelihan, tetapi tetap terpelihara sampai kepada konsumen.

Keenam, ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyembelihan, termasuk menghadapkan hewan ke arah kiblat yang hukumnya disunnahkan serta penggunaan metode *stunning* atau pemingsanan sebelum penyembelihan.

Stunning Boleh dengan Persyaratan Ketat, Penyembelihan Manual Tetap Direkomendasikan

Salah satu materi yang mendapat perhatian dalam pemaparan tersebut adalah penggunaan teknologi *stunning* dalam proses penyembelihan modern.

Irwansyah menjelaskan bahwa metode pemingsanan dapat dilakukan untuk mempermudah proses penyembelihan sepanjang memenuhi persyaratan syariat Islam. *Stunning* harus bersifat sementara, tidak menyebabkan kematian, dan tidak mengakibatkan cedera permanen pada hewan.

Penggunaan teknologi tersebut harus berorientasi pada kemudahan proses penyembelihan sebagai bentuk penerapan prinsip *ihsan* terhadap hewan, bukan untuk menyiksa atau menyakiti.

Peralatan yang digunakan juga harus mampu menjamin bahwa hewan tetap hidup sebelum disembelih dan tidak mengalami kematian akibat proses pemingsanan. Penetapan jenis, metode, dan teknik pelaksanaannya perlu mempertimbangkan rekomendasi tenaga ahli yang kompeten.

Sebaliknya, tindakan penggelonggongan hewan dinyatakan haram karena bertentangan dengan prinsip perlakuan baik (*ihsan*) terhadap hewan.

Meskipun metode stunning dapat digunakan dengan persyaratan tertentu, MUI tetap merekomendasikan penyembelihan secara manual tanpa didahului proses pemingsanan.

Irwansyah juga mengapresiasi perkembangan teknologi di Rumah Potong Hewan (RPH) yang mulai melakukan perubahan dari metode stunning menuju sistem hidrolik dengan mesin penjepit. Menurutnya, penggunaan sistem tersebut memberikan kemudahan dalam penanganan hewan dan menjadi alternatif yang lebih modern, sekaligus menghindari potensi dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan metode pemingsanan.

Sertifikasi Halal Bukan Sekadar Persoalan Administratif

Lebih lanjut, Irwansyah menegaskan bahwa sertifikasi halal pada hewan sembelihan harus dipahami sebagai sistem jaminan yang menyeluruh.

Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada terpenuhinya unsur-unsur penyembelihan menurut fikih, tetapi juga harus memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai standar yang dipersyaratkan dalam sistem sertifikasi halal.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara pembahasan sah atau tidaknya penyembelihan dalam kajian fikih secara umum dengan pemenuhan standar sertifikasi halal yang membutuhkan pembuktian, pemeriksaan, dan pengendalian proses secara sistematis.

Oleh karena itu, rumah potong hewan dan seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksi daging harus memiliki komitmen untuk menerapkan standar halal secara konsisten.

Sertifikasi halal bukan semata-mata untuk memperoleh pengakuan administratif, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan, perlindungan konsumen, sekaligus upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang beredar.

MUI Apresiasi Upaya Pemerintah Percepat Sertifikasi Halal

Kegiatan FGD yang digagas Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Kepala BPJPH Sumatera Utara, Iyong Syahrial, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Bank Indonesia.

Irwansyah menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal sangat penting, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota dan para pelaku usaha agar memahami secara utuh substansi serta mekanisme sertifikasi halal.

“Selaku pengurus MUI, tentu kita mengapresiasi kegiatan ini. Ini merupakan langkah penting untuk mengenalkan apa dan bagaimana sertifikasi halal kepada masyarakat, khususnya di kabupaten/kota. Sertifikasi halal bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga memiliki nilai perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk. Ketika konsumen memiliki kepastian bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar halal, kepercayaan dan kecenderungan untuk memilih produk tersebut juga akan semakin meningkat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJPH, MUI, lembaga pemeriksa halal, serta para pelaku usaha semakin kuat dalam mempercepat sertifikasi halal, khususnya pada sektor penyembelihan hewan di Sumatera Utara.

Dengan demikian, percepatan sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem halal yang kredibel, profesional, berkelanjutan, serta mampu memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Sertifikasi halal pada akhirnya bukan hanya memberikan kepastian bagi umat Islam dalam mengonsumsi produk pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun industri pangan yang berkualitas, terpercaya, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Related Articles

Stay Connected

4,203FansLike
3,912FollowersFollow
12,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles