muisumut.or.id-Medan, Pada 13-15 Maret 2023 mendatang, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) berencana akan melaksanakan Acara berzikir untuk Rateeb seribu untuk Indonesia damai serta muzakarah ASEAN KE VII MPTT-I di Istana Maimun Medan yang pada awalnya direncanakan di lapangan benteng Medan.
MPTT-I sebelumnya telah melaksanakan Muzakarah di Asrama Haji Medan pada Rabu, 14 September 2022 yang pada saat acara berlangsung diedarkan selebaran yang salah satu isinya menyatakan bahwa “Muhammad itu Allah” karena Muhammad tidak ada pada wujud pada dirinya, wujudnya adalah limpahan dari wujud Allah.” Acara yang langsung dihadiri langsug 10 orang pengurus MUI SU dan Ketua Umum MUI SU H. Maratua Simanjuntak sebagai Keynote Speaker mempertanyakan langsung kepada Syekh H. Amran Waly al-Khalidy. Acara tersebut dengan selebaran yang muncul menimbulkan kontroversial di masyarakat khususnya yang hadir dari berbagai kalangan.
Hingga akhirnya Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara diminta untuk melakukan kajian terhadap MPTT-I. Salah satu data yang diperoleh ternyata di Aceh MPU telah sejak lama mengeluarkan Taushiyah Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) pada tanggal 29 September 2022 yang isinya “Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidy”. Disamping itu, MUI Provinsi Gorontalo juga telah menerbitkan Rekomendasi juga tentang MPTT-I dengan Nomor: A-010/Rekomendasi/DP-MUI/GTO/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
Maka untuk menyikapi itu semua, Pada Rabu 1 Maret 2023 MUI Sumatera Utara menggelar Rapat Bersama dengan Ormas Islam Tingkat Sumatera Utara menyikapi hal tersebut sehingga diperoleh kesepakatan :
1. Demi untuk terciptanya masyarakat yang aman, damai serta mencegah terjadinya hal-hal yang berdampak kepada terganggunya kondusifitas masyarakat, maka Acara Berzikir Untuk Rateeb Seribu Untuk Indonesia Damai Serta Muzakarah Asean Ke VII MPTT-I Pada 13-15 Maret 2023 dan segala kegiatan pengajian MPTT-I lainnya tidak dilaksanakan di Wilayah Sumatera Utara.
2. Meminta kepada Gubernur, Kapolda, Kajati Sumatera Utara dan Pangdam I BB untuk tidak memberi izin pelaksanaan acara tersebut sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya kemafsadatan (kerusakan) yang akan mengganggu ketertiban, ketenteraman, kerukunan, kondusifitas serta stabilitas masyarakat di Sumatera Utara.
Ketua Umum MUI Sumatera Utara menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan karena tugas MUI sebagai pelayan umat (khadimul ummah) atas berbagai persoalan umat yang berkaitan dengan Agama serta pada saat yang sama sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukumah) untuk bersama-sama menjaga dan memelihara ketertiban, kerukunan serta kondusifitas masyarakat. Ormas Islam juga punya tanggungjawab yang sama, ungkapnya.
Karena itu lah kita tidak ingin di Sumatera Utara terjadi kericuhan akibat pelaksanaan acara ini karena sudah banyak yang menanyakan ke MUI Sumatera Utara bagaimana sikap MUI tentang acara tersebut. Ujarnya
Ini adalah Langkah preventif agar semua kita damai, rukun, tidak ada kekisruhan di umat. Sebab Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara juga sudah memberikan Laporan Kepada DP MUI Sumatera Utara dengan kesimpulan “ Bahwa untuk menghindari kebingungan, keresahan, serta menjaga kondusifitas masyarakat terkait ajaran yang disampaikan pada pengajian MPTT-I, maka pengajian tersebut direkomendasikan untuk tidak dilaksanakan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara”
Kami menghimbau kepada panitia MPTT-I agar rela untuk tidak melaksanakan acara MPTTI tersebut di Sumatera Utara agar terciptanya kedamaian dan kondusifitas masyarakat. Mari sama sama kita jaga Sumut ini.
Maratua juga menghimbau bahwa masyarakat tidak boleh bertindak sendiri terkait ini, biarlah pihak yang berwenang yang melakukan tugasnya untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pungkasnya (Yogo Tobing)
