Jakarta, muisumut.or.id., 4  April 2026— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan pentingnya adaptasi teknologi digital sebagai syarat menjadi bangsa yang maju di era globalisasi.

Namun, kemajuan tersebut harus dibarengi dengan panduan (guidance) serta pembatasan yang ketat terhadap konten-konten digital.

Ketua MUI MUI Bidang Fatwa, Prof Asrorun Ni’am Sholeh menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan guna menjaga moralitas bangsa.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa karakteristik media digital yang memungkinkan siapa saja mengunggah konten tanpa filter menjadi tantangan yang cukup besar bagi. Oleh karena itu, MUI menekankan agar negara segera memperkuat regulasi digital.

“Hari ini adalah era digital, maka bangsa yang maju adalah bangsa yang adaptif terhadap teknologi digital,” kata Kiai Ni’am kepada MUI Digital, di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Akan tetapi, kata dia, perlu ada guidance, perlu ada arahan, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan terutama kepada kelompok rentan dan secara khusus kepada anak-anak yang akan menjadi generasi penerus kita di masa depan,”

Menurut Kiai Ni’am, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ini harus diimbangi dengan edukasi yang baik.

Dia menyebut, jika perkembangan teknologi digital tidak diiringi dengan edukasi dan diberikan regulasi yang tegas, maka akan memiliki dampak yang sangat luas terhadap masyarakat, khususnya terhadap anak-anak yang sangat mudah terpapar konten-konten tanpa filter tersebut.

“Jika tidak diedukasi, maka media digital yang seharusnya mencerahkan bisa menjadi faktor penghambat tumbuh kembang anak dan tidak jarang pelaku media digital memanfaatkan ini untuk kepentingan ekonomi semata,” ungkapnya.

“Tidak mempertimbangkan dan juga tidak memperhatikan aspek moralitas, aspek perlindungan dan juga aspek edukasi yang berjangka panjang,” kata dia menjelaskan.

Merespons hal tersebut, MUI mengingatkan dengan tegas bahwa kebebasan di ruang digital bukanlah kebebasan tanpa tanggung jawab.

MUI juga mendukung penuh pemerintah untuk memberlakukan pengaturan dan pembatasan penggunaan media digital, khususnya bagi anak-anak.

Dia mengatakan, MUI secara khusus memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan pengaturan di ruang digital, memberikan pembatasan terhadap penggunaan media digital bagi anak-anak semata untuk kepentingan perlindungan bagi mereka, semata untuk menjamin tumbuh kembang mereka secara baik.

Kiai Niam menegaskan, media digital dapat digunakan untuk mengakselerasi proses pembelajaran, tetapi di sisi yang lain anak-anak harus diproteksi dari perilaku destruktif yang seringkali melenakan dan pelaku usaha di bidang digital perlu menanamkan tanggung jawabnya juga.

“Jangan sampai hanya karena pertimbangan ekonomi semata, pertimbangan kebebasan tetapi tanpa tanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak,” ujar dia.

Medan, muisumut.or.id., 2 April 2026 — Kegiatan Manasik Haji Akbar yang diselenggarakan oleh PT Bank Sumut di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan, Kamis (2/4/2026), menjadi momentum penting bagi para calon jamaah haji untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Pada kesempatan tersebut, KH. Akhyar Nasution, Lc., MA hadir mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara. Dalam wawancara dengan Tim Media Infokomdigi MUI Sumut, beliau menegaskan bahwa manasik haji memiliki peran yang sangat penting dalam membekali jamaah, baik dari aspek pemahaman fiqh ibadah maupun kesiapan spiritual.

Menurutnya, ibadah haji bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan perjalanan ibadah yang membutuhkan pemahaman yang benar tentang rukun, wajib, dan sunnah haji.

“Manasik haji menjadi sarana pembelajaran yang sangat penting bagi calon jamaah. Melalui manasik, jamaah dapat memahami secara rinci tata cara pelaksanaan ibadah haji sehingga ketika berada di Tanah Suci mereka dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan benar,” ujar KH. Akhyar Nasution.

Ia juga menekankan bahwa persiapan haji tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang manasik, tetapi juga mencakup kesiapan mental, spiritual, serta kondisi kesehatan yang prima.

“Para jamaah hendaknya mempersiapkan diri sejak sekarang, memperbaiki niat, memperbanyak ibadah, serta menjaga kesehatan. Ibadah haji membutuhkan kesabaran, kekuatan fisik, dan keikhlasan yang tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, KH. Akhyar Nasution mengapresiasi pelaksanaan Manasik Haji Akbar yang digelar oleh PT Bank Sumut sebagai bentuk perhatian dan pelayanan kepada para calon jamaah haji.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu jamaah dalam memahami praktik pelaksanaan ibadah haji secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi dan situasi yang akan dihadapi selama berada di Tanah Suci.

“Dengan adanya kegiatan manasik seperti ini, diharapkan para calon jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya dengan tertib, memahami setiap tahapan ibadah, serta meraih haji yang mabrur,” pungkasnya.

Medan, muisumut.or.id., Senin 30 Maret 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Halal Bihalal dalam suasana penuh keakraban di bulan Syawal 1447 H. Momentum silaturahmi tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas langkah-langkah strategis menuju kemandirian organisasi, khususnya dalam bidang keuangan dan penguatan lembaga-lembaga penunjang di lingkungan MUI Sumut.

Kegiatan Halal Bihalal ini dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, di Aula MUI Sumatera Utara, Jalan Majelis Ulama/Automotive Ujung No. 3 Medan, dan dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, para Ketua Komisi, Lembaga, serta Badan di lingkungan MUI Sumatera Utara.

Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak, dalam sambutannya menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh pengurus dan undangan yang hadir.

“Selamat Hari Raya Idulfitri, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT,” ujarnya.

Dalam suasana kekeluargaan di bulan Syawal tersebut, Buya Maratua juga menyampaikan amanah dari hasil Mukernas MUI yang menekankan pentingnya kemandirian organisasi. Menurutnya, MUI Sumut telah mulai mengambil langkah-langkah konkret dengan membentuk sejumlah bidang dan lembaga strategis.

Beberapa di antaranya adalah Bidang Keuangan, lembaga filantropi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Lembaga Ekonomi, Lembaga Wakaf, serta Lembaga Amal Usaha Syariah.

“Ini merupakan momentum bagi kita untuk menuju kemandirian. Dengan penguatan lembaga-lembaga ini, kita berharap MUI dapat menjalankan berbagai program keumatan dengan lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan MUI Sumut, Prof. Hasballah Thaib, LC, MA, menegaskan bahwa MUI memiliki posisi strategis sebagai rumah besar umat Islam.

“Rumah umat Islam memang banyak, tetapi rumah besar umat hanya MUI. Saat ini MUI menghadapi berbagai tantangan. Namun kita tidak perlu khawatir, laa khaufun ‘alaihim wa laa hum yahzanun. Saya yakin jika pada masa kepemimpinan sebelumnya kita mampu berbuat banyak, maka pada masa sekarang pun kita dapat melakukan hal yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk terus bersama-sama mendukung kepemimpinan Ketua Umum dalam memperkuat peran MUI di tengah masyarakat.

Senada dengan itu, Prof. Hasan Bakti Nasution juga menyampaikan ucapan minal ‘aidin wal faizin kepada seluruh pengurus. Ia menegaskan bahwa gagasan kemandirian yang disampaikan oleh Ketua Umum merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran pengurus.

“Ada saat kita berpikir, ada saat kita bertindak. Dengan jumlah pengurus yang mencapai lebih dari 500 orang, ini merupakan potensi besar. Jika kita bersama-sama, insya Allah tidak ada yang sulit,” ungkapnya.

Sementara itu, Dr. Sulidar, MA menekankan bahwa semangat kemandirian perlu terus dibangun, namun dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD tetap merupakan hak masyarakat yang juga harus diperjuangkan.

“APBD itu adalah hak rakyat. Ulama harus tetap tegak dalam memperjuangkan kepentingan umat,” ujarnya.

Dari unsur lembaga, Marasamin Ritonga, SH, MH, yang mewakili Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LADUI), menyampaikan kesiapan lembaganya untuk mengabdi dan bekerja secara maksimal dalam mendukung program-program MUI Sumut.

“Kami siap mengabdi dan bekerja semaksimal mungkin. Terkait pendanaan MUI, itu memang merupakan hak kita. Yang penting kita bersama-sama menjaga niat agar MUI dapat berjalan dengan baik dan mandiri,” katanya.

Ia juga menyampaikan pentingnya adanya tokoh-tokoh yang terus mengingatkan dan memperkuat dukungan terhadap MUI, termasuk melalui komunikasi dengan berbagai pihak.

Hal senada juga disampaikan oleh Dra. Hj. Rusmini, MA dari Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK). Ia menegaskan bahwa pihaknya siap berjuang dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian MUI.

“Kami di KPRK akan berusaha semampunya untuk berjuang dan berkontribusi demi kemajuan MUI,” ujarnya.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, sejumlah peserta juga mengusulkan berbagai gagasan untuk memperkuat kemandirian MUI, di antaranya dengan mengelola berbagai potensi ekonomi umat secara profesional, termasuk kemungkinan investasi melalui kepemilikan saham pada sektor-sektor yang halal dan produktif.

Melalui momentum Halal Bihalal ini, MUI Sumut berharap semangat kebersamaan dan ukhuwah dapat semakin memperkuat langkah organisasi menuju kemandirian serta meningkatkan kontribusi bagi umat dan masyarakat luas.

Medan, muisumut.or.id., 29 Maret 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menghimbau kepada umat Islam agar melaksanakan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal sebagai bagian dari upaya melanjutkan semangat ibadah setelah bulan suci Ramadhan.

Himbauan ini disampaikan sebagai bentuk ajakan kepada umat Islam agar tetap menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan yang telah dibangun selama bulan Ramadhan. Puasa enam hari di bulan Syawal merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun.” (HR. Muslim).

MUI Sumatera Utara menegaskan bahwa puasa enam hari di bulan Syawal masih merupakan rangkaian dari ibadah puasa Ramadhan. Amalan ini juga menjadi bentuk nyata dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW sekaligus menjaga konsistensi ibadah yang telah dilatih selama bulan Ramadhan.

Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak, dalam pesannya mengajak umat Islam agar menjadikan momentum Syawal sebagai sarana untuk terus meningkatkan kualitas ibadah.

Menurutnya, Ramadhan bukanlah akhir dari perjalanan ibadah, melainkan momentum untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang terus dijaga sepanjang tahun.

“Puasa enam hari di bulan Syawal merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan. Ini juga menjadi sarana bagi umat Islam untuk menjaga semangat ibadah setelah Ramadhan. Oleh karena itu, kami menghimbau agar umat Islam memanfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan puasa Syawal sebagai bagian dari menghidupkan sunnah Nabi,” ujar Maratua.

Ia juga mengingatkan bahwa selain melaksanakan puasa sunnah, umat Islam hendaknya terus istiqamah dalam berbagai amalan kebaikan yang telah dilakukan selama Ramadhan.

“Semangat ibadah yang telah kita bangun selama Ramadhan jangan sampai berhenti. Mari kita terus istiqamah membaca Al-Qur’an, memperbanyak sedekah, menjaga shalat berjamaah, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

MUI Sumatera Utara berharap momentum bulan Syawal dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk mempertahankan nilai-nilai spiritual Ramadhan, sehingga ibadah tidak hanya menjadi rutinitas musiman, tetapi menjadi bagian dari karakter kehidupan seorang Muslim.

Dengan demikian, puasa enam hari di bulan Syawal tidak hanya menghadirkan pahala yang besar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keberlanjutan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari.

Medan, muisumut.or.id., 26 Maret 2026 — Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Syariah Amanah Ulama (KPSAU) MUI Sumatera Utara menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi dan arah pengembangan koperasi ke depan.

Dalam laporan pengawas yang disampaikan oleh Dr. H. Maratua Simanjuntak, ditegaskan bahwa KPSAU telah memiliki dasar kelembagaan yang sah dan struktur organisasi yang lengkap sebagai modal awal untuk berkembang menjadi koperasi syariah yang profesional.

“Secara kelembagaan, KPSAU sudah memiliki fondasi yang baik. Ini menjadi modal penting untuk melakukan penguatan di aspek manajemen dan usaha ke depan,” ujarnya dalam forum RAT.

Pengawas menilai, meskipun sejumlah program usaha seperti produksi pupuk organik, pengolahan kopi, serta sektor pertanian dan perdagangan belum berjalan optimal, hal tersebut membuka ruang evaluasi dan penataan strategi usaha yang lebih fokus dan terarah.

Dari sisi keuangan, KPSAU mencatat perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan adanya Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun buku 2025. Ke depan, koperasi diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan dari kegiatan usaha riil agar lebih berkelanjutan.

Selain itu, RAT juga menjadi forum penting untuk mendorong penyempurnaan tata kelola, termasuk penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta implementasi model usaha berbasis syariah seperti musyarakah.

Dalam rekomendasinya, pengawas mendorong KPSAU untuk memfokuskan pengembangan pada sektor usaha yang memiliki potensi nyata dan telah memiliki basis awal, seperti produksi pupuk organik, serta membangun sistem manajemen yang lebih profesional dan terintegrasi.

Penguatan sumber daya manusia, penyusunan perencanaan bisnis yang matang, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan juga menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan koperasi.

“Dengan pembenahan yang terarah dan komitmen bersama, KPSAU memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi koperasi syariah yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat,” tutupnya.

Medan, muisumut.or.id. Kamis, 26 Maret 2026, – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Syariah Amanah Ulama (KPSAU) resmi menetapkan restrukturisasi kepengurusan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola organisasi dan pengembangan usaha berbasis ekonomi syariah.

Dalam keputusan tersebut, susunan kepengurusan baru diharapkan mampu membawa koperasi menjadi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat.

Adapun susunan kepengurusan Koperasi Syariah Amanah Ulama yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas:

Ketua: Dr. Maratua Simanjuntak

Anggota:

Drs. Putrama Alkhairi

Dr. Indra Utama, SE, M.Si

Prof. Dr. Ilmi Abdullah

Ali Suman Daulay

Dewan Syariah:

Ketua: Prof. Dr. Ardiansyah, MA

Anggota:

Prof. Dr. Saparuddin Siregar, MA

Dr. Akmaluddin Syahputra

Dewan Pengurus:

Ketua: Dr. Kaswinata, SE, Ak, CA, MSP

Wakil Ketua Bidang Anggota: Syafruddin Hanafi, SE, MM

Wakil Ketua Bidang Usaha: Alfiridan Sastra, ST

Sekretaris: Dr. Abi Bahrum, M.Si

Wakil Sekretaris: Dr. Hastuti Olivia

Wakil Sekretaris: Dr. Irma Suryani

Bendahara: Alfi Saputra Sikumbang

Selain itu, posisi pembina diamanahkan kepada Laode selaku Kepala LPDB Koperasi Wilayah Sumatera.

Restrukturisasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Dalam RAT juga ditegaskan bahwa arah pengembangan koperasi akan difokuskan pada penguatan usaha produktif berbasis prinsip syariah serta kemitraan dengan UMKM.

Pengurus baru menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan inovasi program, memperluas jaringan usaha, serta memastikan seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Dengan struktur baru ini, Koperasi Syariah Amanah Ulama optimistis dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

Medan,  muisumut.or.id., 26 Maret 2026 — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI Sumut) secara resmi membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Syariah Amanah Ulama MUI Sumut yang digelar di Aula MUI Sumut, Kamis (26/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengawas, pengurus, serta anggota koperasi yang berjumlah 35 orang.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MUI Sumut yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Koperasi menegaskan pentingnya komitmen kemandirian bagi seluruh MUI di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) yang menekankan perlunya pembiayaan mandiri di lingkungan MUI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Munas telah memutuskan bahwa seluruh MUI harus memiliki komitmen kemandirian pembiayaan. Oleh karena itu, setiap daerah didorong untuk membentuk unit usaha, termasuk koperasi dan yayasan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi nasional yang kerap dilanda bencana, sehingga menuntut adanya efisiensi dan penghematan anggaran. Menurutnya, selama ini MUI banyak bergantung pada dukungan anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD, namun ke depan diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

“Kita selama ini terbiasa mendapatkan dukungan anggaran pemerintah. Namun ke depan, kita tidak bisa terus bergantung. Kita harus mampu berdiri sendiri dan tidak lagi dalam posisi meminta-minta,” tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa pada saat pengukuhan pengurus komisi dan lembaga MUI Sumut yang berjumlah sekitar 504 orang di Gelanggang UIN Sumatera Utara, seluruh pembiayaan berasal dari para muhsinin (dermawan). Hal serupa juga akan diterapkan dalam pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) yang direncanakan berlangsung pada April mendatang.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun “mesin uang” bagi MUI Sumut guna mendukung aktivitas dakwah yang tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga sosial. Selama ini, kegiatan sosial telah dijalankan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) MUI, termasuk pendanaan bagi tiga dai di daerah minoritas.

“Ke depan, kita membutuhkan lembaga yang mampu menghasilkan pendapatan. Koperasi ini diharapkan menjadi salah satu mesin ekonomi MUI Sumut. Jika dulu rugi tidak menjadi persoalan, maka sekarang koperasi harus dikelola secara profesional dan menghasilkan,” pungkasnya.

RAT Koperasi Produsen Syariah Amanah Ulama MUI Sumut ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi organisasi, sekaligus mendukung program dakwah dan sosial MUI secara berkelanjutan