muisumut.or,id, Madina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara selenggarakan Rapat kordinasi Zona II di hotel Natama, Padang sidimpuan, Sabtu 16 Desember.  Pada acara yang bertujuan meningkatkan Himayatul Ummah, merawat Aqidah dan berkhidmat untuk umat disalarukan  donasi ke Palestina dari Pesantren Darul Mursyid (PDM) senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta). PDM dibawah pimpinan Dr. Ja’far Syahbuddin Ritonga yang merupakan Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi MUI Sumut juga menyalurkan wakaf produktif ke P2WP MUI Sumut senilai 10 juta rupiah.  

Penyerahan donasi dan bantuan langsung diterima oleh Ketua Umum MUI Sumut. H. Maratua Simanjuntak. Dalam kesempatan tersebut Buya Maratua kembali mengingatkan untuk terus membantu saudara kita di Palestina. “dalam hal ini MUI sudah mengeluarkan fatwa no 83 tahun 2023 untuk membantu saudara kita di Palestina. Kita wajib mendukung perjuangan Palestina dan Haram mendukung agersi Israil” ujarnya.

Direktur P2WP, Akmaluddin Syahputra menyampaikan ucapan terimakasih kepada PDM khusunya Ja’far Syahbuddin Ritonga yang telah menyalurkan dana wakaf produktif melalui P2WP “tentunya kami berterimakasih, dan ini menunjukkan kepedulian beliau untuk pemberdayaan ekonomi umat, di samping itu ini juga menunjukkan literasi wakaf produktif sudah semakin di pahami oleh Pengusaha, semoga semakin banyak lagi pengusaha yang memberikan amanah ke P2WP dalam menyalurkan dana wakaf produktif” ujarnya

Dalam Rakorda tersebut juga dibahas secara mendalam terkait aliran aliran yang menyimpang, khususnya pemahaman atas penafsiran Qul Huwa Allahu Ahad, yang menyatakan Nabi Muhammad adalah Allah.

Rapat dihadiri oleh peserta dari 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, melibatkan Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, Kab. Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Palas, Kab. Paluta, Kota Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kab. Mandailing Natal.

Dr. H. Muhammad Nasir., Lc. MA [Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara]

Pertanyaan: Mohon penjelasan tentang pengertian Akidah Ahlus Sunnah Wa Al-Jamaah?.
Jawab: Ahlu as-sunnah wa al-jamaah secara lughawi (bahasa) dapat diambil pengertian sebagai berikut:
a. Ahl; jika dikaitkan dengan suatu aliran (madzhab) berarti pemeluk aliran tersebut. ( Al-Qamus Al-Mukhith; 1245), atau pengikut (ashab) madzhab. ( Al-Mu’jam Al-Wasith : 31).
b. As-Sunnah; mempunyai beberapa makna, bisa diartikan sebagai thariqah (jalan) sehingga ahlu as-sunnah merupakan thariqahnya para sahabat dan tabiin. As-sunnah juga bisa berarti al-hadis. ( Al-Mu’jam Al-Wasith).
c. Al-Jamaah merupakan sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan.
(Al-Mu’jam Al-Wasith;135).

Terminologi ahlu as-sunnah wa al-jamaah ( Aswaja ) pada Zaman Nabi belum pernah disebutkan dengan jelas kecuali batas-batas yang sangat luas dan umum, yaitu “ma ana alaihi wa ash-habih”. Pengertian ini tentu saja bukan merupakan defenisi yang sharih karena cakupannya masih terlalu luas. Kalaupun bisa, maka paling tidak akan menjadi defenisi yang umum (bermakna ganda) karena tidak jami’ mani’ sehingga semua golongan dapat mengklaim sebagai Aswaja.

Munculnya Aswaja tidak bisa lepas dari perjalanan sejarah yang amat panjang, Setelah wafatnya Nabi, pemerintahan dipegang oleh para khalifah. Pada saat itulah umat Islam mulai masuk pada berbagai macam khilafiyah sebagai reaksi terhadap tahkim. Saat itu sampai muncul friksi –friksi Islam (al-firaqal al-islamiyah) yang tidak sejalan dalam bidang syariah ataupun politik. Dalam perkembangannya perbedaan itu kemudian melewati pagar politik memasuki areal teologi (akidah) bahkan semakin lama semakin melebar dengan munculnya madzahib (sekte-sekte) yang sulit untuk dipertemukan .(Al-Farqu baina al-Firaq;14).
Pada saat itulah, ketika umat Islam berada ditengah-tengah maraknya perbedaan politik antar firqah yang dikemas dengan cover akidah dan di sela-sela pertentangan antar paham akidah di mana di antara mereka mengklaim sesama muslim dengan kafir, dan mereka yang bersifat fatalistis, muncullah pemikiran sebagian tabiin yang sejuk, moderat dan tidak terlalu ekstrim, Kelompok ini tidak mau terseret terlampau jauh dalam aktivitas politik praktis (netral atau tawazun), mereka juga tidak dengan mudah mengkafirkan orang, aktivitasnya lebih bersifat kultural (ta’adul atau seimbang dan tasamuh atau toleran).Sejak saat itu pemikiran Aswaja dimulai.

muisumut.or.id-Tapanuli Selatan, Lembaga Pemberdayaan Umat (LPU) Darul Mursyid merayakan momen bersejarahnya dalam perjalanan 5 tahunnya dengan menggelar acara “Gebyar Aksi Peduli” di Aula Pesantren Darul Mursyid, Tapanuli Selatan, pada tanggal 14 Desember 2023. Acara ini mencatatkan tonggak penting dalam sejarah LPU, menandai dedikasinya selama lima tahun dalam menyelenggarakan program-program pemberdayaan yang mengutamakan kesejahteraan umat.

Acara ini tidak sekadar menjadi perayaan semata, melainkan juga sebuah langkah strategis untuk membangun ekonomi umat. Keseriusan ini tercermin dalam keterlibatan LPU dalam seminar kebangkitan ekonomi umat, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara.

Direktur PDM, Drs. Yusri Lubis, menjelaskan bahwa Darul Mursyid, sebagai Lembaga Pendidikan, telah menjalankan visi dan misinya secara konsisten setiap tahun. “Visi terbaru kami, dari 2018 hingga 2023, adalah memajukan ekonomi umat. Kami bergerak di berbagai sektor untuk mencapai tujuan tersebut, dan saat ini, fokus kami adalah pada sektor kopi. Ini sejalan dengan PDM Kopi, yang sudah memiliki pabrik kopi dan perkebunan,” ujarnya. Lubis menambahkan bahwa mereka telah menyiapkan 80.000 bibit kopi untuk didistribusikan kepada petani dan ditanam di dua kecamatan, Saipar Dolok Hole.

Jafar Syahbuddin Ritonga, DBA, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sumatera Utara sekaligus Ketua Umum Yayasan, menyatakan, “Acara LPU ini kami kaitkan dengan seminar kebangkitan ekonomi umat yang diselenggarakan bersama MUI Provinsi Sumatera Utara. Ini menunjukkan keseriusan Pesantren Darul Mursyid dan MUI Sumatera Utara dalam membangun ekonomi umat.” Melalui LPU, Pesantren Darul Mursyid terbukti bukan hanya sebagai tempat pendidikan, tetapi juga memiliki lembaga yang secara fokus terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satu inisiatif signifikan yang diambil oleh LPU adalah pemberian 80.000 bibit kopi secara gratis kepada lebih dari 200 petani binaan Darul Mursyid. Keputusan ini sesuai dengan fokus LPU dalam menggerakkan sektor kopi sebagai upaya nyata untuk meningkatkan ekonomi umat. Ritonga menegaskan, “Dalam memajukan ekonomi umat, diperlukan keberanian untuk mengambil risiko. Distribusi bibit kopi bukan hanya seremonial, tapi akan diikuti dengan pemantauan perkembangannya untuk memastikan kesuksesan kelompok tani. Pembinaan akan dilakukan secara berkala dan komprehensif, membuktikan komitmen kami untuk mendorong kemajuan ekonomi, bukan hanya dalam sektor kopi, tetapi juga sektor lainnya seperti perikanan dan sebagainya.”

muisumut.or.id-Tapanuli Selatan, Bidang/Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal. Acara yang berlangsung di Aula Pesantren Darul Mursyid, Tapanuli Selatan, Kamis (14/12/2023), disajikan dalam format diskusi panel yang melibatkan empat narasumber dan dipandu oleh moderator Rustam Pakpahan M.A.

Pada kesempatan tersebut, narasumber pertama, Yuda Rizkianto Agoes, yang mewakili Kepala KPW Bank Indonesia, menyoroti peluang ekonomi syariah Indonesia di pasar global. Menurutnya, Indonesia yang menduduki peringkat ke-4 memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusinya dalam industri halal global, terutama dengan pertumbuhan pariwisata muslim yang terus meningkat.

Yuda Rizkianto Agoes juga mengungkapkan langkah konkret pemerintah dalam memajukan pelaku usaha, termasuk pendalaman keuangan syariah, penguatan ekonomi syariah, pengembangan UKM dengan dana umat, dan penguatan ekonomi digital. Ia menegaskan bahwa Darul Mursyid telah menjadi contoh dalam gerakan ekonomi umat dengan memberikan bantuan dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Dalam paparannya, narasumber kedua, Prof. Basyaruddin, Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara, Salah satu pemateri yang turut berpartisipasi dalam acara pameran produk UMKM MUI Sumatera Utara (Sumut) adalah Prof. Basyaruddin, direktur LPPOM MUI Sumatera Utara. Dalam penjelasannya, Prof. Basyaruddin menjelaskan proses sertifikasi halal yang sangat relevan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Dalam paparannya, Prof. Basyaruddin menyampaikan pentingnya manajemen najis dalam suatu produk yang menjadi salah satu aspek utama dalam proses sertifikasi halal. Ia menjelaskan bahwa ada tiga kondisi yang harus terpenuhi agar produk dapat memenuhi standar sertifikasi halal, yaitu:

1. Tidak berasal dari bahan yang najis atau haram.
2. Tidak terkontaminasi oleh zat najis atau bahan yang haram selama proses produksi.
3. Tidak berpotensi menjadi najis atau terkontaminasi zat najis setelah proses produksi.

Prof. Basyaruddin juga menjelaskan bahwa terdapat empat aspek yang harus diperhatikan agar produk dapat memperoleh sertifikasi halal, yaitu:

1. Bahan: Seluruh bahan yang digunakan dalam produksi harus terjamin kehalalannya. Dalam hal ini, bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat kehalalan yang ditetapkan oleh MUI.
2. Proses: Proses produksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan persyaratan halal yang berlaku. Setiap tahapan produksi harus terjamin tidak terjadi pencemaran atau kontaminasi dengan bahan-bahan najis atau haram.
3. Tempat: Lingkungan dan fasilitas produksi juga harus memenuhi standar kebersihan dan kehalalan. Tempat produksi harus bebas dari pencemaran dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjaga kehalalan produk.
4. Sumber daya manusia: Tenaga kerja yang terlibat dalam produksi juga harus memahami dan menjalankan prinsip-prinsip kehalalan. Mereka harus terlatih dan memahami pentingnya menjaga kebersihan serta menjalankan prosedur produksi yang sesuai dengan persyaratan halal.

Dr. Indra Utama, perwakilan dari Komisi Ekonomi MUI Sumut, menjadi narasumber ketiga yang membahas tentang kedaulatan pangan dan kemandirian umat melalui integrasi ekonomi syariah dan dakwah. Ia menekankan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mencapai kesejahteraan duniawi tetapi juga akhirat. Dalam kongres Ekonomi Umat MUI, resolusi jihad ekonomi diusung untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Dr. Akmaluddin Syahputra M.Hum, selaku Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP), menjadi narasumber keempat yang memaparkan tentang komunitas 99 gerai wakaf MUI Sumatera Utara. P2WP, di bawah naungan MUI Sumatera Utara, telah mengembangkan bisnis berbasis wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Saat ini, 21 UMKM telah bergabung dalam komunitas ini, yang diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Utara. Dalam upayanya untuk memperluas jangkauan distribusi produk-produk UMKM, Dr. Akmaluddin berharap untuk dapat memiliki gerai bergerak berupa mobil yang dirancang khusus untuk membawa produk-produk UMKM ke berbagai lokasi.

Dalam pengembangan bisnis wakaf ini, Dr. Akmaluddin juga berharap lebih banyak pengusaha akan berani berwakaf kepada P2WP, sehingga tujuan memajukan ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan umat dapat tercapai. Sebagai langkah konkrit, Jafar Syahbuddin Ritonga menjadi pengusaha pertama yang berwakaf di P2WP, menggambarkan semangat literasi ekonomi syariah yang diharapkan dapat menular ke banyak pengusaha lainnya di Sumatera Utara. (Yogo Tobing)

PERTANYAAN :
Ustaz saya mau tanya apaya hukumnya imam shalat Jumat yang membaca qunut nazilah dan berbahasa Indonesia?
Sebab kemarin saya mendapati Jumat begitu, namun saya merasa ragu untuk mengikutinya. Mohon pencerahannya ustaz !

Jawab :
Shalat menurut Bahasa adalah doa. Menurut istilah fikih adalah sejumlah ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam sesuai syarat-syarat yang ditentukan.

Hukum membaca doa qunut Nazilah adalah sunnat dan menambah doa qunut nazilah yang sudah Masyru’ (sudah ditetapkan syar’i) dengan Bahasa Arab kemudian ditambah dengan Bahasa Indonesia hukumnya haram dan shalatnya batal. Hal tersebut berdasarkan hadits Riwayat Imam Muslim Nomor : 537 yaitu hadis dari Muawiyah bin Hakam Rasulullah saw telah bersabda :

ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيـئ من كلام الناس انما هي التسبيـح و التكبيـر وقرأة القرأن
(رواه مسلم)

“Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada sedikitpun ucapan manusia hanyasanya shalat itu adalah tasbih, takbir dan membaca (bacaan Ayat Alquran)” (HR. Imam Muslim).

muisumut.or.id Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak MA menegaskan, persaudaraan dan ukhuwah umat Islam di Sumatera Utara khususnya serta di Indonesia umumnya harus secara terus menerus dikuatkan, direhabilitasi, diperbaiki dan ditingkatkan eksistensinya guna mengejwantahkan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

“Dengan persaudaraan yang kuat akan melahirkan persatuan yang kokoh dan dengannya diharapkan seluruh program pembangunan untuk kemajuan serta kemakmuran bersama dapat diwujudkan,” kata Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H Maratua Simanjuntak di Aula MUI Jalan Majelis Ulama Nomor 3 Medan, Sabtu (9/12).

H Maratua Simanjuntak yang menyampaikan itu ketika membuka Rapat Kerja Perumusan Program Lembaga Ukhuwah Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara menegaskan sangat pentingnya ukhuwah dikuatkan. Ukhuwah merupakan konsepsi Islam yang menyatakan bahwa setiap Muslim dengan Muslim lain pada hakikatnya ialah bersaudara.

Melihat begitu pentingnya penguatan ukhuwah tersebut, karenanya eksistensi lembaga lembaga ukhuwah umat Islam ini menjadi sangat strategis dan sangat penting, sebab memiliki tanggung jawab besar agar kemajuan Islam di Sumut pada khususnya khususnya dapat tercapai seperti yang kita harapkan bersama.
Dijelaskannya esensi ukhuwah merupakan ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun berbeda bahasa dan bangsa, sehingga dengannya umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya untuk membentuk suatu bangunan umat yang kokoh demi kebaikan dan kemashlahatan bersama.
Atas dasar membangun ukhuwah ini pula, ungkap Maratua sejarah telah membuktikan menjadi dasar utama terbentuknya MUI tahun 1975 lalu yang menjadi kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari seluruh elemen ormas Islam yang ada guna mewujudkan ukhuwah dan silaturrahmi yang kokoh, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Menurut Maratua, salah satu manfaat dari kuatnya ukhuwah umat Islam itu, maka lima dasar tujuan syariat Islam (Maqashidus Syari’ah) atau lima pokok yang harus dijaga umat sebagai tujuan dasar agama Islam akan dapat terealisasi dengan sangat baik.

Lima tujuan dasar syariat Islam ini menjadi pintu gerbang awal yang harus dilewati, supaya agama Islam mampu mengimplementasikan ekspektasinya sebagai agama yang ajarannya selalu relevan di setiap zamannya, termasuk di dalam ruang lingkup yang mengitarinya. Sehingga Islam mampu memberi solusi di setiap permasalahan yang timbul, di manapun Islam ada. Karena permasalahan yang muncul dari satu masa ke masa yang lain beragam, maka solusi yang digunakan tentu tidak semuanya sama dengan solusi yang digunakan di masa yang terdahulu. Dan Maqasid Syariah dianggap sebagai bagian dalam memunculkan solusi tersebut.

Dalam Maqasid Syariah sendiri, terdapat lima tujuan pokok Syariah atau yang dikenal dengan istilah al-Kulliyat al-Khamsah. Lima pokok tujuan Syariah tersebut terdiri dari menjaga agama (Hifdz ad-Din), menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs), menjaga akal (Hifdz al-Aql), menjaga keturunan (Hifdz an-Nasl), dan menjaga harta (Hifdz al-Mal).

Dalam perkembangannya, muncul unsur-unsur baru dalam penjagaan yang ada dalam Maqasid Syariah seperti menjaga kehormatan (Hifdz al-‘Ird), menjaga lingkungan (Hifdz al-Bi’ah), menjaga kesejahteraan umat (Hifdz al-Ummah), menjaga keamanan (Hifdz al-Amn), menjaga kemuliaan manusia (Hifdz al-Karomah al-Insaniyah) dan lain sebagainya. Karena itu kuatnya ukhuwah umat menjadi tolak ukur utama agar lima dasar tujuan syariat Islam itu dapat terlaksana dengan baik.

Kelima Maqashidus Syari’ah itu adalah kewajiban umat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta akan dapat tercapai secara maksimal guna mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, jelasnya.
Oleh karena itu, ungkap Maratua diharapkan lembaga ukhuwah umat yang otonom ini dengan pengurus seluruh elemen ormas Islam, dapat mengambil langkah-langkah strategis yang semata bertujuan bagaimana menguatkan serta meningkatkan ukhuwah umat dapat semakin kokoh dan kuat dalam persatuannya.

Dalam keterangannya Maratua menyampaikan keyakinannya berkat kuatnya ukhuwah seluruh elemen umat ini, dapat melahirkan semangat serta keyakinan MUI Sumut dalam menghadapi gugatan MPTTI, dengan hasil akhir yang sangat baik yakni tidak diterimanya gugatan terhadap MUI, Kapoldasu dan MUI Pusat.

“Alhamdulillah dukungan umat dalam mendukung setiap proses persidangan, sehingga putusan akhir berhasil dimenangkan MUI,” kata Maratua.
Sementara Ketua Bidang Ukhuwah MUI Sumut Dr. H Abd. Rahim didampingi Sekretaris Drs. HM Hatta Siregar dalam kesempatan itu memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut dan berharap mampu melahirkan pokok pikiran besar untuk makin menguatkan persaudaraan umat.
Sebagai nara sumber pada kegiatan itu adalah Wakil Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H Ardiansyah Lc, MA, Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Ketua PW NU Sumut, Ketua PW Al Washliyah Sumut dan Ketua Lembaga Ukhuwah Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara Dr. H Sohibul Anshor Siregar. (S. Ramadhan)

muisumut.or.id, JAKARTA- Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu untuk mengeluarkan taujihat atau seruan agar pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, dan damai. Delapan seruan tersebut disahkan dan dikeluarkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III yang berlangsung di Jakarta.

Taujihat yang dilahirkan dalam Pleno XI yang dipimpin Prof Dr KH Noor Achmad MA dan Dr KH Ainur Rofiq, dituangkan dalam Surat Nomor Kep-92/DP-MUI/XII/2023, disahkan langsung oleh Ketua Umum MUI KH. M. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirdyah Tambunan tertanggal 3 Desember 2023.

Taujihat yang dibacakan langsung Ketua MUI Prof Dr Hj Amany Lubis berisikan beberapa poin penting, di antaranya menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi, menjaga persatuan, kewajiban memilih pemimpin, prinsip Pemilu, netralitas aparat pemerintahan, keteladanan pemimpin, serta hoax dan ujaran kebencian.

Berikut delapan butir Taujihat tentang Pemilu Jujur, Adil, dan Damai:

1. MUl menyerukan semua pihak agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan dalam Pemilu 2024 dengan mengutamakan kepentingan bersama sebagai bangsa, menghindari politik golongan dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah yang didasari pelaksanaan nilai-nilai agama.
2. MUI menyerukan masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam Pemiludengan menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) serta menolak praktik politik transaksional, politik uang, manipulasisl suara, dan jual beli suara.
3. MUI mengingatkan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. Berdasarkan Hasil Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009, umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam serta dapat mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
4. MUI menghendaki agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesionalmengedepankan prinsip independensi, netralitas, dan imparsialitas sehingga dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
5. MUI mengimbau dan mengingatkan agar Aparatur Negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Indonesia (Polri), Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menjaga integritas, dan profesionalitasnya dengan memegang dan menegakkan prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
6. MUI menyerukan kepada para pengurus MUI di semua tingkatan yang ikut terlibat dalam kontestasi politik praktis Pemilu 2024 untuk menjadi teladan, uswah dan qudwah hasanah dalammenerapkan politik yang berakhlak mulia, politik yang bebas, jujur, dan adil serta ikut berupaya mencegah terjadinya politik uang dan politik curang.
7. MUI mendorong agar Pemimpin Nasional yang akan datang harus menjadikan etika, integritas, dan hukum sebagai panglima dalam menjalankan roda pemerintahan.
8. MUI menyerukan kepada media massa, media elektronik, dan media online untuk bersikap netral dan pro aktif mendidik masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong (hoax), dan ujaran kebencian (hate speech), sehingga mampu menciptakan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi informasi selama proses pelaksanaan Pemilu 2024.

seumber https://mui.or.id/baca/berita/tangkal-hoax-dan-hate-speech-jelang-pemilu-kuncinya-saring-sebelum-sharing