muisumut.or.id., Medan, 6 Agustus 2025 – Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Drs. Putrama Alkhairi, menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital bagi pelaku UMKM binaan MUI Sumut. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Dialog Luar Studio RRI Pro 1 Medan bertema Transformasi Digital UMKM, yang digelar di Kantor MUI Sumut, Rabu (6/8/2025).

Putrama yang juga menjabat sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi MUI Sumut mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya membina tidak kurang dari 50 pelaku UMKM dari berbagai sektor, mulai dari bisnis kuliner, kedai kopi (coffeeshop), hingga sektor pertanian modern seperti Urban Farm.

“Kami melihat bahwa ada kewajiban bagi kami di PINBAS untuk mendorong pelaku UMKM agar memahami dan memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Meskipun di awal terasa sulit, karena ada tantangan SDM dan biaya, namun begitu berjalan akan lebih efisien dan murah,” ungkap Putrama.

Menurutnya, transformasi digital tidak hanya soal pemasaran melalui media sosial atau marketplace, tetapi juga mencakup sistem manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan layanan pelanggan berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan visi PINBAS MUI sebagai inkubator bisnis syariah yang membina UMKM agar berdaya saing, mandiri, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Salah satu UMKM binaan yang diangkat dalam dialog tersebut adalah Urban Farm MUI Sumut, yang diwakili oleh Aidil Harbi Ritonga. Ia menjelaskan bahwa Urban Farm telah berdiri sejak tahun 2021 dan hingga kini tetap eksis menjual bibit sayur, hasil panen, serta pupuk AB Mix, sambil membuka pelatihan gratis bagi masyarakat yang ingin belajar bertani secara modern di lahan terbatas.

Dialog ini disiarkan langsung melalui kanal RRI Pro 1 Medan dan dipandu oleh Ricky Subandi. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran MUI Sumut melalui PINBAS dalam memperkuat UMKM lokal agar mampu berkembang di era digital tanpa kehilangan jati diri syariah dan kemandirian ekonomi umat.

muisumut.or.id., Banda Aceh, 29 Juli 2025, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak, meenjadi keynote speaker sekaligus membuka acara Multaqa Ulama II yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan MUI Sumatera Utara di Banda Aceh pada 29 Juli 2025. Acara ini mengangkat tema “Menghempang Arus Paham dan Aliran Menyimpang di Nusantara” sebagai langkah strategis melindungi akidah umat Islam dari paham sesat.

Dalam sambutannya, Dr. Maratua menegaskan bahwa tugas MUI ada dua yaitu himayatul ummah (melindungi umat) dan shadiqul hukumah (menjadi mitra pemerintah). Oleh karena itu, MPU dan MUI harus bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi perkembangan aliran dan paham sesat karena hal tersebut tidak hanya merusak akidah tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.

Buya Dr. Maratua juga menjelaskan bahwa MUI Pusat telah merumuskan 10 kriteria aliran dan paham sesat, diantaranya:

1). Mengingkari salah satu dari Rukun Iman atau Rukun Islam.
2). Meyakini dan/atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
3). Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur’an.
4). Mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi Al-Qur’an.
5). Melakukan penafsiran Al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.
6).Mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7). Menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
8). Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
9). Mengubah, menambah, dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh Syari’at, seperti haji tidak ke Baitullah dan shalat wajib tidak lima waktu.
10). Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar’i, misalnya mengkafirkan hanya karena bukan kelompoknya.
Lebih lanjut, Ketua Umum MUI Sumatera Utara mengapresiasi peran MPU Aceh yang telah memfasilitasi pelaksanaan acara ini dengan sangat baik. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan menyebut, “Kami pun menginap di mess MPU Aceh. Terima kasih atas sambutan hangat dan semua fasilitasi. Semoga Ulama Ulama Aceh dan MPU dibalas Allah SWT dengan balasan yang berlimpah,” tegas Dr. Maratua.

Di akhir sambutannya, Dr. Maratua menegaskan bahwa melihat berbagai tantangan zaman yang kian kompleks, khususnya berkaitan dengan penyelematan akidah umat Islam, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dan Majelis Permusyawaratan Ulama perlu berupaya maksimal membentengi umat dari berbagai paham yang salah, menyimpang, sesat, dan menyesatkan. Karenanya, Multaqa Ulama II dengan tema tersebut menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Jika pada tahun ini peserta hanya MPU Aceh dan MUI Sumatera Utara, maka pada tahun-tahun berikutnya diharapkan keterlibatan dapat diperluas hingga mencakup wilayah se-Asia Tenggara.

muisumut.or.id., Banda Aceh, 27 Juli 2025, Dalam rangka pelaksanaan Multaqa Ulama II yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara pada Selasa, 28 Juli 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Menghempang Arus Paham dan Aliran Menyimpang di Nusantara“. Acara yg bertempat di kantor MPU Aceh dan menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen menjaga akidah umat Islam di Indonesia, khususnya Sumatera Bagian Utara

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dalam kunjungan Studi Lapangan mahasiswa Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU), Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara diagendakan menyampaikan Taushiyah dan Memberikan Kuliah di program S3 Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh. Pada hari Rabu, 29 Juli 2025, Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA akan memberikan taushiyah di Masjid Jamik Lueng Bata Banda Aceh. Dengan tema Tantangan Umat Islam dan Strategi Mempertahankan Diri

Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk dakwah, tetapi juga sebagai transfer ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari rute dakwah di Kota Serambi Mekkah tersebut. Kesempatan ini menjadikan momen penting mempererat dan melanjutkan kerja sama yang berkelanjutan antara MPU Aceh dan MUI Sumatera Utara, khususnya dalam pengembangan pendidikan dan dakwah melalui PTKU MUI Sumatera Utara.

Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat upaya bersama dalam menangkal penyebaran paham dan aliran menyimpang serta menjaga ukhuwah Islamiyah di tanah air, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Ujarnya

muisumut.or.id, Jakarta, 26 Juli 2025 —  Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) MUI Provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Pondok Asrama Haji, Jakarta Timur. Forum ini menjadi momen penting bagi MUI se-Tanah Air untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan serta menyelaraskan arah dan tata kelola organisasi ke depan.

Dalam Rakornas tersebut, MUI Provinsi Sumatera Utara turut ambil bagian dengan menghadirkan Ketua Umum Dr. H. Maratua Simanjuntak, Sekretaris Umum Prof. Dr. Asmuni, MA, dan Bendahara Umum Drs. H. Sotar Nasution, MBH sebagai perwakilan resmi.

Rapat yang dibuka secara resmi oleh Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI Pusat, KH Sholahuddin Al Aiyub, M.Si, membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penyesuaian peraturan organisasi, pedoman pemilihan pengurus, dan penguatan tata kelola keuangan serta kode etik pengurus MUI.

“Melalui forum ini, kami menyosialisasikan peraturan organisasi terbaru, termasuk perubahan teknis pemilihan pengurus di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga kecamatan. Ini menjadi pedoman baku agar seluruh jajaran MUI memiliki standar yang seragam dan profesional,” ujar KH Aiyub.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya akuntabilitas publik, khususnya dalam hal pengelolaan dana MUI yang berasal dari APBN maupun APBD. Menurutnya, transparansi keuangan adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MUI sebagai lembaga keulamaan yang kredibel.

Kami dorong seluruh MUI provinsi menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai aturan nasional. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada umat,” tegasnya.

Salah satu fokus utama lainnya adalah penguatan Kode Etik Pengurus MUI dan revitalisasi Mahkamah Etik sebagai lembaga penegak integritas internal. Hal ini dinilai penting dalam menjaga marwah ulama dan menjawab tantangan moral di era digital dan keterbukaan informasi.

“Konsolidasi etik ini agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi budaya organisasi yang kuat. Kita ingin MUI tetap menjadi rujukan moral dan keilmuan yang bermartabat,” tambahnya.

Rakornas ini juga menjadi ruang diskusi berbagai isu aktual nasional maupun daerah yang membutuhkan respons strategis MUI secara kolektif. Dengan semangat sinergi dan kebersamaan, MUI berharap dapat terus hadir sebagai penjaga nilai, pemersatu umat, dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bangsa.