muisumut.or.id, Medan — 20 Mei 2025, Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Sumatera Utara melakukan audiensi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 20 Mei 2025, bertempat di Kantor MUI Sumut, Medan.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak, MA, didampingi oleh Bendahara Umum, Drs. Sotar Nasution, M.AP, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Dr. Hamid Ritonga, MA, Ketua Bidang Infokom, Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum,  Sekretaris Bidang Kerukunan Umat Beragama, Arifin Umar, MA, serta Sekretaris Bidang Ukhuwah, T. Darman, MA.

Sementara dari pihak APRI hadir Ketua Wilayah APRI Sumut, H. Yakhman Hulu, S.Ag, M.I.Kom, Sekretaris H. Zainal Arifin, S.Ag, M.Si, beserta jajaran pengurus: H. Fakhry, MA, Ramlan, MA, dan Drs. H. Ahmad Yani Siregar.

Dalam pertemuan tersebut, H. Yakhman Hulu menyampaikan bahwa APRI merupakan organisasi profesi yang bersifat independen namun tetap berada di bawah pembinaan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Di tingkat provinsi dibina oleh Kanwil Kemenag, dan di kabupaten/kota oleh Kankemenag.

“APRI merupakan wadah penghulu profesional yang fokus pada persoalan pernikahan, keluarga, dan lintas agama. Di Sumatera Utara, kami sudah memasuki periode kepengurusan kedua yang dikukuhkan di Asrama Haji dengan masa bakti empat tahun,” jelasnya.

Yakhman juga menyampaikan pentingnya sinergi antara APRI dan MUI dalam menjawab persoalan sosial yang muncul setelah pernikahan. “Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, serta pengaruh judi online semakin mengkhawatirkan. Ini bukan hanya tanggung jawab APRI, tapi juga MUI dan semua elemen umat,” ungkapnya.

Ketua Umum MUI Sumut, Dr. Maratua Simanjuntak, menyambut baik audiensi tersebut dan mengapresiasi inisiatif APRI untuk menjalin kerja sama. Ia menegaskan bahwa permasalahan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, memang menjadi isu strategis yang perlu perhatian bersama.

“Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan fenomena perkawinan tidak sah lebih dari empat orang seperti yang terjadi di ‘Kampung Kasih Sayang’. Ini harus menjadi perhatian serius. Kami menilai APRI sebagai organisasi profesional sangat tepat dilibatkan untuk ikut memberikan pandangan dan solusi,” ujar Dr. Maratua.

Audiensi ini diakhiri dengan harapan terjalinnya kolaborasi berkelanjutan antara APRI Sumut dan MUI Sumut dalam menyusun program pembinaan keluarga yang efektif dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.

muisumut.or.id., Medan, 16 Mei 2025  Komandan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I (Dankosek I) TNI AU, Marsma TNI Imam Subekti, ST., M.IR,  melaksanakan kunjungan silaturahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara pada Jumat, 16 Mei 2025 di kantor MUI Sumut Jalan Majelis Ulama/ Sutomo Ujung No.3, medan.  Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah perwira Kosek I, di antaranya Letkol Sus Windyantara (Asintel Kosek I) dan Kapten Sus Joni Chandra (Pabandya Bintal Kosek I).

Dari pihak MUI Sumut hadir Ketua Umum, Dr. H. Maratua Simanjuntak, Wakil Ketua Umum,  Dr. H. Arso, M.Ag, Bendahara Umum, H. Sotar Nasution, M.Ap, dan beberapa Dewan Pimpinan lainnya seperti Drs. Palit Muda Harahap, MA, Dr. Arifinsyah, MA. Dr. Irwansyah, Dr. Akmaluddin Syahputra, dan turuh hadir juga K.H Zulfikar Hajar dan Ust. Amhar

Dalam pertemuan hangat tersebut, Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dankosek yang telah memikul amanah di Sumatera Utara selama kurang lebih dua pekan. Ia juga menjelaskan tentang peran dan fungsi MUI sebagai tenda besar umat Islam, yang memiliki tanggung jawab sebagai shodiqul hukumah (mitra pemerintah) serta himayatul ummah (penjaga umat).

Lebih lanjut, Ketua MUI Sumut memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi MUI, mulai dari permasalahan aliran aliran yang menyimpang, ibadah yang menyimpang seperti sholat yang dilakukan dengan cara “ditabung”. Permasalahan “Kampung Kasih Sayang” hingga dinamika hukum yang tengah dihadapi lembaga, MUI Sumatera Utara.

Dalam dialog tersebut, Dankosek turut menyoroti fenomena media sosial yang kini ramai oleh kehadiran ustaz-ustaz muda mualaf yang populer, namun memiliki pengetahuan agama yang terkesan mendalam. Ia mempertanyakan apakah sosok seperti itu dapat dijadikan rujukan keislaman. Salah seorang pengurus MUI Sumut menanggapi bahwa dalam beberapa kasus seperti Felix Siauw, yang telah diakui dan terus mendalami Islam secara konsisten, sosok tersebut layak dijadikan referensi.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Sumut juga menyoroti fenomena konten keislaman di media sosial yang kerap kali diproduksi tanpa keterlibatan langsung dari tokoh yang ditampilkan. “Banyak video seolah disampaikan tokoh tertentu, padahal dibuat menggunakan teknologi AI. Ini menjadi tantangan baru di era digital,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sikap kritis terhadap informasi di media sosial, “Tidak boleh terlalu percaya, karena media sosial bukan sumber informasi yang selalu dapat dipertanggungjawabkan.”

Pertemuan silaturahim tersebut diharapkan akan memperkuat hubungan MUI dengan Pemerintah khususnya TNI AU. Kegiatan silaturrahim ditutup dengan penukaran cenderamata antara MUI Sumut dan pihak Kosek I TNI AU, sebagai simbol penghargaan dan penguatan sinergi antara ulama dan TNI dalam menjaga persatuan dan keamanan bangsa.

muisumut.or.id, Medan – 15 Mei 2025 – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan silaturahim dari Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara. Pertemuan ini berlangsung di Kantor MUI Sumut, Jalan Majelis Ulama, Medan, dan membahas khusus tentang fatwa MUI terkait fenomena “Kampung Kasih Sayang”.

Rombongan IMO Sumut dipimpin oleh Prabu Erde, H.A. Nuar Rd, Harun Al Rasyid, Bambang Sugiarto, dan tim. Sementara itu, dari pihak MUI Sumut hadir Ketua Umum Dr. H. Maratua Simanjuntak, Wakil Ketua Umum Dr. H. Arso, M.Ag, Ketua Komisi Fatwa Drs. Ahmad Sanusi Luqman, LC, MA, Sekretaris Bidang Fatwa Dr. Irwansyah, M.H.I, Ketua Komisi Penelitian Prof. Dr. Fachruddin Azmi, Dr. Sulidar, M.Ag, Ketua Komisi Infokom Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, serta Dr. Iqbal Habibi Siregar, M.Pd.

Dalam pertemuan tersebut, pihak IMO menyampaikan keprihatinan atas merebaknya isu terkait praktik pernikahan tidak sah yang dilakukan oleh sosok Imam Hanafi, tokoh sentral dalam “Kampung Kasih Sayang”. Mereka menegaskan bahwa sebagai media, tugas jurnalistik mereka adalah melakukan klarifikasi dan konfirmasi langsung, terlebih sebelumnya mereka memberitakan persoalan ini mengacu pada situs resmi MUI.

Ketua Bidang Fatwa MUI Sumut, H. Ahmad Sanusi Lukman menjelaskan bahwa fatwa terkait telah diterbitkan pada Agustus 2022, dengan nomor 01/KF/MUI-SU/VIII/2022. Fatwa tersebut menegaskan bahwa seluruh mazhab fikih dalam Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa haram dan tidak sah menikahi lebih dari empat perempuan merdeka dalam waktu bersamaan.

“Pemahaman dan praktik Imam Hanafi yang menikahi lebih dari empat wanita secara bersamaan bertentangan dengan syariat Islam, ijma’ ulama, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” jelasnya.

Lebih lanjut, MUI menegaskan bahwa pernikahan setelah istri keempat dinyatakan tidak sah, dan semua konsekuensi hukum syariat, termasuk nasab, hak waris, dan lainnya, tidak berlaku atas pernikahan kelima dan seterusnya.

Pihak IMO meminta klarifikasi lebih jauh terkait ketegasan MUI terhadap tokoh tersebut yang dinilai tidak mengindahkan fatwa. MUI mengakui telah melakukan upaya persuasif berupa pemanggilan klarifikasi, pemberian peringatan tertulis, dan menyampaikan hasil fatwa kepada pihak yang berwenang, termasuk Kejaksaan (Pakem), Kepolisian, dan bahkan telah melakukan audiensi ke Pj Gubernur Sumut.

Ketua Umum MUI Sumut, Dr. Maratua Simanjuntak, menegaskan bahwa dalam konteks kenegaraan, meski fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun ia merupakan salah satu sumber hukum yang secara yuridis bisa dijadikan rujukan. “Tugas MUI adalah menjaga umat dan menyampaikan panduan keagamaan. Namun, pelarangan dan penegakan hukum atas pelanggaran itu menjadi domain pemerintah,” ujarnya.

Mantan warga Kampung Kasih Sayang, yang hadir dalam pertemuan, menceritakan pengalamannya selama 10 tahun tinggal di sana. Ia mengungkap bahwa komunitas tersebut awalnya berniat membangun desa terpencil, namun seiring waktu berkembang menjadi struktur sosial tertutup dengan sistem kepemimpinan Imam Hanafi. Ia menyampaikan bahwa praktik poligami ekstrem dilakukan secara terang-terangan. Ia menyebutkan bahwa ia mengenal hingga 12 istri Imam Hanafi.

Dr. H. Arso, Wakil Ketua Umum MUI Sumut, menambahkan bahwa posisi MUI adalah sebagai mitra pemerintah yang bersifat deklaratif dan konstitutif, bukan penegak hukum (condemnator). Oleh karena itu, MUI terus mengupayakan sinergi dengan pihak berwenang serta berharap media online ikut berperan sebagai kontrol sosial masyarakat.

“MUI berkomitmen membersihkan umat dari pemahaman yang menyimpang. Sinergi bersama media sangat penting agar umat mendapatkan informasi yang benar dan terjaga dari praktik-praktik menyimpang,” pungkasnya.

muisumut.or.id., Medan, 7 Mei 2025 — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat pleno guna membahas permohonan pendampingan hukum dari Yayasan Ibnu Sina Samosir (YISS), terkait kendala pembangunan gedung RA dan MIS Ibnu Sina Samosir yang belum terselesaikan sejak tahun 2019.
Rapat di gelar di ruang rapat DP MUI Sumut jalan Sutomo Ujung, Rabu 7 Mei  dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI Sumut, para Ketua Komisi, serta Ketua dan Direktur lembaga-lembaga di lingkungan MUI Sumut, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum MUI Sumut, Dr. Maratua Simanjuntak.

Koordinator Tim Advokasi LADUI MUI Sumut untuk pendampingan Yayasan Ibnu Sina Samosir, Benito Asdhiie, menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh hak fundamental setiap warga negara.
“Ini adalah soal hak asasi manusia, yakni hak untuk memperoleh pendidikan. Penolakan terhadap pendirian madrasah di Desa Sait Nihuta, Samosir, sangat memprihatinkan, terlebih di tengah kebutuhan mendesak akan fasilitas pendidikan keagamaan di wilayah tersebut,” ujarnya tegas.

Benito juga menjelaskan bahwa hak atas pendidikan dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Sementara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pendidikan.” Di sisi lain, Konvensi Hak Anak (CRC) juga menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

RA dan MIS Ibnu Sina Samosir merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam setingkat TK dan SD di Kabupaten Samosir. Sekolah ini telah mencatatkan berbagai prestasi, baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Namun, sejak pendiriannya, sekolah ini terus menghadapi hambatan dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akibat tidak diterbitkannya dokumen pendukung oleh Pemerintah Desa Sait Nihuta.

Dalam rapat pleno tersebut, Wadir LADUI, Raja Makayasa Harahap, menegaskan pentingnya peran MUI dalam membela kepentingan umat, terutama dalam akses terhadap pendidikan yang adil dan setara. Makayasa menyatakan bahwa MUI Sumut akan menempuh langkah-langkah strategis, termasuk melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait guna mencari solusi yang damai dan berkeadilan.

“Pendidikan adalah pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika akses terhadap pendidikan dihalangi, apalagi dengan alasan yang tidak berdasar, maka di situlah kita sebagai ulama dan organisasi umat wajib turun tangan,” tambahnya.

MUI Sumut dalam waktu dekat akan menyurati instansi-instansi terkait serta membentuk tim mediasi khusus yang akan menangani penyelesaian persoalan ini secara hukum dan kekeluargaan. Selain itu, MUI juga mengajak tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan seluruh elemen umat untuk bersama-sama mencarikan jalan keluar yang berpihak pada kepentingan dan masa depan anak-anak bangsa.