Medan, muisumut.or.id.,  23 Desember 2024 – Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara secara resmi ditutup pada Senin, 23 Desember 2024, di Hotel Grand Inna, Medan. Acara yang berlangsung selama tiga hari ini menghasilkan 20 Taujihat sebagai panduan strategis bagi penguatan peran MUI dalam membina umat dan berkolaborasi dengan pemerintah.

Ketua Panitia, Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kelancaran Mukerda IV ini. “Alhamdulillah, Mukerda berjalan lancar hingga penutupan. Saya sangat kagum melihat jihad dan kesungguhan para peserta yang hadir. Semoga ini menjadi langkah untuk menjemput rahmat Allah SWT,” ujarnya.

Ia juga memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan panitia selama acara berlangsung. “Kami berdoa semoga semangat jihad untuk menjadi izzul Islam wal Muslimin terus menyala di hati kita semua. Apa yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT,” tambahnya.

Dewan Pertimbangan, Drs. Muin Isma Nasution, menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dalam organisasi dan umat. “Saya sudah 48 tahun di MUI sejak 1976. Kita semua berkumpul dalam satu payung umat, dan ini adalah karunia Allah SWT,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan tiga peran utama MUI, yaitu sebagai Himayatul Ummah (penjaga umat), Khadimul Ummah (pelayan umat), dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah). “Kita adalah tonggak pembela umat yang harus waspada terhadap ide-ide yang ingin merusak kebersamaan kita,” tambahnya.

Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak, menutup Mukerda IV dengan pesan reflektif dan motivasi. “Mukerda ini adalah momentum untuk menyempurnakan tugas kita dalam setahun ke depan. Kita harus terus berkolaborasi dan bergerak untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Ketua Umum juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan berbagai pihak. “Kehadiran kita di MUI adalah ladang amal. Kita tidak meminta-minta, tetapi cukup menunjukkan bahwa kita berbuat, maka Allah SWT akan menggerakkan hati para aghniya (orang-orang kaya) untuk membantu,” tegasnya.

Pembacaan Taujihat

Taujihat Mukerda IV dibacakan oleh Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum bersama Tim Perumus yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA, dengan Dr. Irwansyah, M.HI sebagai sekretaris, serta anggota lainnya, Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA.

TAUJIHAT
MUSYAWARAH KERJA DAERAH (MUKERDA) IV
MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA
TAHUN 2024

Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) IV MUI Sumatera Utara Tahun 2024 yang berlangsung pada 19-21 Jumadil Akhir 1446 H bertepatan dengan 21-23 Desember 2024 M di Hotel Grand Inna, Medan dengan tema, “Penguatan Peran MUI sebagai Himayatul Ummah, Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah” setelah mendengar dan mencermati :
a. Bimbingan dan Arahan Gubernur Sumatera Utara;
b. Iftitah Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara;
c. Sambutan Ketua Umum MUI Sumatera Utara;
d. Piagam Kesepahaman Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
e. Paparan Narasumber dari MUI Pusat, BPKAD Setda Pemerintah Provisni Sumatera Utara dan;
f. Saran dan pendapat dari Peserta MUKERDA IV MUI Sumatera Utara;

maka MUKERDA IV MUI Sumatera Utara Tahun 2024 menerbitkan Taujihat, sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2024 telah usai di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara dan sudah saatnya umat Islam untuk kembali bersatu merajut persatuan, kesatuan, menghilangkan sekat-sekat yang ada serta bersama-sama Pemerintah untuk membangun Sumatera Utara yang lebih maju, mantap dan harmoni;

2. MUI mengingatkan kepada Pemimpin di Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kebupaten/Kota se-Sumatera Utara bahwa jabatan yang diemban adalah amanah dari Allah swt, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sehingga harus dijalankan dengan sifat-sifat kepemimpinan, yakni penuh kejujuran (shiddiq), menjaga kepercayaan (amanah) menyampaikan kebenaran (tabligh), dan cerdas (fathanah);

3. MUI mendorong Pemerintah Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara agar membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dengan mengedepankan rasa keadilan, kesetaraan pada semua lapisan masyarakat;

4. MUI di semua tingkatan di Sumatera Utara harus memperkuat sinergitas antara ulama dan umara dalam menjaga stabilitas sosial dan politik demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai;

5. MUI meminta kepada Pihak yang berwenang untuk memberantas tuntas dengan sungguh-sungguh seluruh penyakit masyarakat seperti judi online (judol), narkoba, seks bebas, pinjaman online (pinjol), dan perdagangan manusia (human trafficking);

6. MUI di semua tingkatan di Sumatera Utara wajib menjaga dan memperkokoh persaudaraan seakidah (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan sesama manusia (ukhuwah basyariyah) guna memperkuat solidaritas di antara sesama anak bangsa.

7. MUI senantiasa meneguhkan perannya sebagai pelayan umat (khadimul ummah), penjaga umat (himayatul ummah), dan mitra Pemerintah (shadiqul hukumah) untuk kemaslahatan dan peradaban mulia.

8. Meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini aparat penegak hukum untuk menindaktegas pelaku dan segala bentuk penistaan Agama di Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

9. MUI menguatkan komitmen dakwah Islam Rahmatan lil ‘Alamin untuk menanggulangi pendangkalan akidah, pemahaman dan pemikiran yang menyimpang (Afkar al-Fasidah) dengan mengedepankan pendekatan tawassuthiyyah yang sejuk, damai, dan solutif.

10. MUI mendorong penguatan dan peningkatan mutu pendidikan Islam di semua jenjang untuk melahirkan generasi muda Muslim yang cerdas, memiliki akhlak al-karimah, dan berkarakter kuat serta berdayasaing (competetive advantage) sebagai pemimpin masa depan.

11. MUI terus mengawal dan memperkuat penerapan fatwa-fatwa MUI dalam berbagai persoalan keumatan sebagai bagian dari pembinaan umat.

12. MUI wajib mengokohkan perannya sebagai mediator (ishlahul ummah) dalam menyelesaikan konflik sosial dan keagamaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat sesuai ajaran Islam.

13. MUI terus menggerakkan penguatan literasi digital dan pemberdayaan media sosial (medsos) yang positif dan edukatif sebagai sarana dakwah dan penyebaran informasi yang benar di tengah era digitalisasi.

14. MUI terus mendorong partisipasi pro-aktif perempuan dan generasi muda dalam berbagai program keislaman dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang amanah dan berintegritas.

15. MUI terus memperkuat kerjasama lintas lembaga dengan organisasi keislaman, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

16. MUI se-Sumatera Utara terus mengembangkan dan meningkatkan program pelatihan dan kaderisasi ulama melalui Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) MUI se-Sumatera Utara agar melahirkan ulama yang Ahli Agama, Pengamal Agama dan Pembela Agama, serta siap berkhidmat untuk umat.

17. MUI terus menggalakkan pengembangan ekonomi umat berbasis syariah, melalui penguatan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI, koperasi syariah Amanah Ulama MUI, serta mengoptimalkan peran Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara sebagai pusat inovasi dalam ekonomi keumatan guna mempercepat kemajuan ekonomi berbasis syariah di Sumatera Utara.

18. MUI menegaskan pentingnya akhlak dan adab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menanamkan nilai-nilai moral Islami sebagai fondasi utama membangun peradaban yang mulia.

19. MUI mengajak umat untuk terus mendo’akan dan mendukung perjuangan bangsa Palestina sebagai wujud solidaritas Islam global sebagai aplikasi dari peran ad-duwaliyah.

20. MUI berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian Taujihat ini diterbitkan untuk memenuhi tugas dan tanggungjawab Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi nasehat (taushiyah) dan ‘ibrah, (tazkirah). Semoga Allah senantiasa melndungi segenap anak bangsa khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Hotel Grand Inna Medan
21 Jumadil Akhir 1446 H/23 Desember 2024

TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution , MA (Ketua) 1.
2. Dr. Irwansyah, M.H.I (Sekretaris) 2.
3. Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA 3.
4. Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum 4.

DEWAN PIMPINAN
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA
Ketua Umum

Dr. H. Maratua Simanjuntak

Medan, muisumut.or.id., 22 Desember 2024 — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IV di Grand Inna Hotel Medan. Di hari kedua dilaksanakan Rapat Pleno II, dengan penyampaian tiga materi, yang di moderatori oleh Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, H. Mhd. Rahmadani Lubis, SE, MM, memaparkan materi terkait pendanaan urusan keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menjelaskan bahwa dukungan anggaran untuk lembaga keagamaan, termasuk MUI, telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan Permendagri No. 15 Tahun 2024 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Rahmadani menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan dana hibah diatur untuk mendukung program-program keagamaan yang relevan dengan kewenangan pemerintah daerah. Hibah dapat berupa dana, barang, maupun jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan sifat tidak mengikat. Ia menekankan bahwa hibah ini bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan harus dianggarkan melalui perangkat daerah yang terkait.

Dalam paparannya, Rahmadani juga menguraikan prosedur pengusulan dan persyaratan hibah, termasuk kewajiban calon penerima untuk memiliki badan hukum yang sah, kepengurusan yang jelas, dan surat keterangan domisili. “Proses pengajuan hibah wajib disertai proposal lengkap, rancangan anggaran biaya (RAB), serta kelengkapan dokumen administrasi lainnya,” ujarnya.

Penguatan Kemitraan MUI dengan Pemerintah Daerah

Mukerda IV ini menjadi momentum bagi MUI Sumatera Utara untuk memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah. Ketua Umum MUI Sumut, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah dalam mendukung program pembangunan berbasis keagamaan. “Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah guna memperkuat lembaga keagamaan yang berdaya saing dan profesional dalam tata kelola keuangan,” ujar beliau.

Selanjutnya, dalam sesi diskusi, para peserta Mukerda membahas strategi optimalisasi pengelolaan dana hibah untuk menunjang program-program pembinaan umat. Beberapa rekomendasi dihasilkan, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan di tingkat lembaga dan optimalisasi pemanfaatan dana hibah untuk program pendidikan dan dakwah.

Pertanggungjawaban dan Evaluasi Hibah

Rahmadani Lubis menegaskan bahwa setiap penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima. “Laporan penggunaan dana hibah harus disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan. Proses penyaluran dana, lanjutnya, akan mengikuti prosedur ketat mulai dari verifikasi dokumen hingga pencairan langsung ke rekening penerima.

Mukerda IV MUI Sumut 2024 menegaskan komitmen lembaga keagamaan dalam memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah. Dengan pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan, serta kemitraan yang solid dengan pemerintah daerah, MUI Sumut optimis dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan umat dan masyarakat di Sumatera Utara.

Medan, muisumut.or.id.,  21 Desember 2024)– Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. H.A. Fathoni, M.Si, yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Drs. Juliadi Zurzani Harahap, M.Si, secara resmi membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IV MUI Sumut dan menandatangani Piagam Kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi strategis antara ulama dan pemerintah untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Drs. Juliadi Zurzani Harahap, M.Si, Pj. Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa Mukerda ini memiliki peran strategis dalam memperkuat pembinaan keumatan. Tema yang diusung, yaitu Tiga Penguatan Peran MUI, diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk memperkuat dakwah dan pemberdayaan umat.

“Kami berharap Mukerda ini menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat dakwah Islam yang moderat dan membangun kesadaran umat menghadapi tantangan era digital. Saat ini, media sosial menjadi ruang yang sangat dinamis, di mana setiap orang bisa menjadi pewarta. Oleh karena itu, mari kita sebarkan berita-berita positif agar algoritma berita negatif dapat tersingkir,” ujar Juliadi menyampaikan pesan Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengapresiasi penghargaan yang telah diterima MUI Sumut dan berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam pembangunan umat dan bangsa.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Mukerda ini secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah yang kita lakukan,” tutupnya.

Isi Piagam Kesepahaman MUI dan Pemprov Sumut

Dr. Arifnsyah, Sekretaris Panitia Mukerda IV membacakan membacakan Piagam Piagam Kesepahaman sebelum ditandatangani antara MUI Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Piagam tersebut  menegaskan empat komitmen utama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah:

1. Merawat Hubungan Baik dan Pembinaan Keumatan
   Membangun hubungan harmonis dengan pemerintah, ormas Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan untuk melaksanakan program penguatan ukhuwah, pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial.
2. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
   Mengedepankan Trilogi Ukhuwah: Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan kemanusiaan) sebagai fondasi memperkuat persatuan.
3. Menjalankan Peran sebagai Mitra Pemerintah
   Memaksimalkan peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
4. Mendukung Program Kerja MUI
   Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh program-program kerja MUI Sumut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014.

Piagam ini menegaskan bahwa MUI Sumut akan terus berperan sebagai pembina dan pemelihara kehidupan umat (himayah al-ummah) dalam bidang aqidah, syariah, dan akhlak, sekaligus menjadi mitra pemerintah (Shadiiq al-Hukuumah) untuk melengkapi dan mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Medan, muisumut.or.id.,  21 Desember 2024, – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak, menyampaikan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI Pusat dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IV MUI Sumut. Acara ini menjadi momen evaluasi kinerja dan perumusan program strategis bagi MUI Sumut dalam menjalankan perannya sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah.

Dalam sambutannya, Dr. Maratua menegaskan bahwa Mukerda ini merupakan yang terakhir pada periode kepengurusan saat ini. Oleh karena itu, jumlah peserta yang hadir diperbesar untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-komisi, lembaga, dan badan di MUI Sumut.

Dr. Maratua mengajak peserta untuk merefleksikan sejauh mana peran MUI dalam melayani umat.

“Peran MUI sebagai pelayan umat, pertanyaannya, apakah kita sudah berperan dengan baik? Apakah umat merasakan manfaat dari tausiyah, fatwa, jawaban, dan rekomendasi yang telah kita keluarkan? Semoga apa yang telah kita lakukan memberikan dampak positif bagi umat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran MUI sebagai shodiqul hukumah atau mitra pemerintah.

“Apakah kita sudah menjadi mitra yang diakui pemerintah?  Faktanya dari seluruh MUI Provinsi se Indonesia MUI Provinsi Sumatera Utara memperoleh anggaran terbesar dan dukungan yang luar biasa. Oleh sebab itu  Kita telah berupaya semaksimal mungkin, baik dalam menjaga akidah maupun mengawal pelaksanaan ibadah sesuai syariat Islam,” tambahnya.

Upaya Menjaga Akidah dan Ibadah

Dr. Maratua memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan MUI Sumut dalam menjaga akidah umat, di antaranya mencegah penyebaran paham sesat.

“Kita bersama-sama telah mencegah penyelenggaraan konferensi MPTTI yang mengajarkan pemahaman bahwa Muhammad itu Allah. Ini merupakan langkah tegas dalam menjaga akidah umat di Sumatera Utara,” tegasnya.

Di bidang ibadah, Dr. Maratua menyoroti fatwa terkait larangan pernikahan lebih dari empat istri yang sempat terjadi di komunitas tertentu.

“Kami telah mengeluarkan fatwa mengenai batas jumlah istri dalam pernikahan. Kasus pernikahan dengan 13 istri di Kampung Kasih Sayang telah menjadi perhatian kami, dan kami berharap pemerintah turut membantu penyelesaiannya,” jelasnya.

Dr. Maratua juga menyoroti fenomena pemurtadan yang marak terjadi, serta penistaan agama di media sosial yang memerlukan perhatian serius.

“Mukernas menegaskan perlunya lembaga dakwah khusus untuk menangkal pemurtadan. Alhamdulillah, MUI Sumut telah membentuk lembaga ini dan terus berupaya memperkuat perannya,” paparnya.

Ia juga meminta MUI di seluruh daerah untuk meningkatkan literasi digital dan pengawasan terhadap konten yang berpotensi merusak akidah umat di media sosial.

Prestasi dan Tata Kelola Aset MUI

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Maratua juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menyediakan kantor MUI yang representatif. Ia menambahkan bahwa MUI Sumut berhasil meraih peringkat ketiga nasional dalam kinerja kelembagaan MUI, di bawah Banten yang meraih peringkat pertama dengan sertifikasi ISO, dan Jawa Timur di posisi kedua.

“Kami bangga dengan capaian ini, dan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan tata kelola organisasi,” katanya.

Terkait pengelolaan aset, Mukernas IV menekankan pentingnya semua aset yang dimiliki MUI, baik hasil pembelian maupun hibah, didaftarkan sebagai aset wakaf yang terpusat di MUI Pusat.

“Semua aset yang ada harus dinyatakan sebagai aset wakaf agar terlindungi secara hukum dan bermanfaat bagi umat di masa depan,” jelasnya.

Medan, muisumut.or.id., 21 Desember 2024 – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Prof. Dr. Yasir Nasution, menyampaikan pesan  dalam acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IV MUI Sumut yang berlangsung meriah. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran MUI Sumut, termasuk ketua dan sekretaris komisi, lembaga, serta badan, serta lima perwakilan dari setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Yasir mengungkapkan rasa bahagianya atas kekompakan yang terjalin dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mempererat hubungan dengan Allah SWT.

“Saya sangat bahagia dan takjub, kita bisa menghimpun seluruh komponen yang ada. Mari kita jadikan momentum ini untuk lebih dekat kepada Allah. Kita harus memperkuat kekompakan dan keikhlasan di antara ormas, lembaga, dan seluruh elemen umat. Sebagai seorang Muslim, tujuan kita satu, yaitu beribadah kepada Allah SWT,” ujar Prof. Dr. Yasir.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar meninggalkan sisa-sisa perpecahan yang mungkin terjadi akibat dinamika Pilkada baru-baru ini. Menurutnya, Mukerda ini menjadi momentum strategis untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan di tengah umat.

“Buanglah bekas-bekas perpecahan. Mari kita kembali merajut persatuan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua,” tambahnya.

Hidupkan Tilawatul Quran di Setiap Ruang Kehidupan

Prof. Dr. Yasir juga menggarisbawahi pentingnya menghidupkan tilawatul Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengutip hasil penelitian dari sebuah universitas di Jawa yang membuktikan bahwa bacaan Al-Quran memiliki manfaat besar, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi tumbuh-tumbuhan.

“Penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan yang diperdengarkan bacaan Al-Quran tumbuh lebih baik dibandingkan yang tidak. Ini membuktikan bahwa Al-Quran membawa keberkahan di segala aspek kehidupan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan tilawatul Quran sebagai kebiasaan di berbagai tempat, termasuk di kampus, kantor, dan ruang-ruang publik lainnya. Ia mencontohkan negara Iran yang terus berupaya menghidupkan suasana Al-Quran dalam kehidupan masyarakatnya.

“Kita harus meneladani negara-negara yang telah menjadikan Al-Quran sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Semoga kita juga bisa menjadikan kebiasaan ini sebagai budaya yang melekat di tengah masyarakat,” ujarnya menutup sambutan.