muisumut.or.id. 1 Juli 2026., Di era modern, memilih makanan dan produk yang halal tidak lagi semudah membaca daftar bahan pada kemasan. Kemajuan teknologi telah melahirkan ribuan jenis bahan tambahan pangan, rekayasa bioteknologi, zat aditif, enzim, emulsifier, gelatin, flavor, hingga bahan penolong proses yang asal-usulnya sering kali tidak diketahui oleh konsumen. Dalam situasi seperti ini, seseorang dapat mengonsumsi sesuatu yang haram atau syubhat tanpa disadari.

Di sinilah sertifikasi halal memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar sebuah logo pada kemasan. Sertifikasi halal merupakan ikhtiar kolektif untuk melindungi manusia dari mengonsumsi sesuatu yang haram maupun syubhat, sekaligus menjaga kemurnian ibadah, kesehatan, dan keberkahan hidup.
Islam sejak awal telah memberikan prinsip yang sangat jelas mengenai konsumsi. Allah SWT berfirman:
“Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.”
(QS. Al-Baqarah: 168)

Perintah tersebut tidak hanya ditujukan kepada kaum Muslim, tetapi kepada seluruh manusia (yā ayyuhannās). Ini menunjukkan bahwa konsep halal memiliki dimensi universal. Halal adalah sistem perlindungan kehidupan yang diturunkan Allah demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Antara Halal, Haram, dan Syubhat
Dalam Islam, sesuatu yang dikonsumsi manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga.
Pertama, halal, yaitu sesuatu yang jelas kebolehannya berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.
Kedua, haram, yaitu sesuatu yang secara tegas dilarang karena mengandung mudarat, baik terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.
Ketiga, syubhat, yaitu perkara yang tidak jelas statusnya bagi kebanyakan orang sehingga berpotensi menjerumuskan kepada yang haram.
Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi salah satu fondasi filosofis lahirnya sistem sertifikasi halal modern. Ketika masyarakat tidak lagi mampu mengenali status suatu produk hanya dengan pengamatan biasa, diperlukan mekanisme ilmiah yang dapat memberikan kepastian.

Mengapa Syubhat Semakin Banyak?
Perkembangan industri menyebabkan satu produk dapat melibatkan ratusan bahan baku dari berbagai negara. Gelatin mungkin berasal dari sapi atau babi. Enzim dapat diproduksi melalui fermentasi mikroba dengan media tertentu. Flavor sintetis dapat menggunakan pelarut yang berbeda-beda. Bahkan bahan penolong proses sering kali tidak tercantum secara rinci pada label produk.
Kondisi tersebut membuat konsumen hampir mustahil melakukan verifikasi secara mandiri.

Karena itu, sertifikasi halal bukan sekadar pemeriksaan produk akhir. Ia merupakan proses ilmiah yang menelusuri seluruh rantai produksi (traceability), mulai dari sumber bahan baku, proses pengolahan, fasilitas produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian.

Di sinilah ilmu pengetahuan dan teknologi berperan. Analisis laboratorium, audit sistem, dokumentasi rantai pasok, serta pengujian berbasis sains menjadi instrumen untuk memastikan bahwa suatu produk benar-benar memenuhi prinsip halal.

Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan titik temu antara wahyu dan sains. Wahyu menetapkan batasan halal dan haram, sedangkan sains membantu memverifikasi kepatuhan terhadap batasan tersebut.

Menjaga Jasad, Menjaga Ruh
Secara filosofis, makanan tidak hanya membentuk tubuh, tetapi juga memengaruhi dimensi batin manusia. Apa yang dikonsumsi menjadi sumber energi bagi jasad sekaligus memengaruhi kebersihan hati, kejernihan akal, dan kualitas amal.
Para ulama menjelaskan bahwa makanan halal merupakan bagian dari tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Sebaliknya, rezeki yang haram dapat menjadi penghalang diterimanya doa, melemahkan kepekaan hati, dan mengurangi keberkahan hidup.
Karena itu, sertifikasi halal sesungguhnya bukan hanya melindungi tubuh dari bahan yang dilarang, tetapi juga menjaga nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan seorang mukmin.

Halal sebagai Perlindungan Peradaban
Dalam perspektif yang lebih luas, sertifikasi halal juga merupakan instrumen perlindungan peradaban. Masyarakat yang membangun sistem produksi berdasarkan kejujuran, transparansi, keamanan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral akan melahirkan kepercayaan publik yang tinggi.

Industri halal mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan kualitas bahan, kebersihan proses, keterlacakan produk, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Nilai-nilai tersebut bukan hanya memenuhi tuntutan syariat, tetapi juga sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan keberlanjutan.
Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menciptakan kepastian hukum keagamaan, tetapi juga meningkatkan daya saing industri, memperkuat perlindungan konsumen, dan membangun ekosistem ekonomi yang lebih beretika.

Hikmah
Sertifikasi halal pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tidak melarang sesuatu tanpa hikmah, dan tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Logo halal yang tertera pada sebuah produk bukan sekadar tanda administratif. Ia adalah simbol amanah, kejujuran, tanggung jawab ilmiah, dan komitmen moral untuk menjaga manusia dari yang haram dan syubhat.

Di tengah dunia yang semakin kompleks, sertifikasi halal menjadi jembatan antara keyakinan dan kepastian, antara wahyu dan sains, serta antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Melalui sistem inilah umat dibimbing agar setiap makanan, minuman, obat, dan produk yang dikonsumsi tidak hanya memberi manfaat bagi jasad, tetapi juga menghadirkan ketenangan bagi hati dan keberkahan dalam kehidupan.

Oleh: Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS
Direktur LPPOM dan Ketua Bidang Halal MUI Sumut

Jakarta, muisumut.or.id., 29 Juni 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara melalui Komisi Ukhuwah Islamiyah (KUI) menjadi salah satu narasumber dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ormas-Ormas Islam dan Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI se-Indonesia yang berlangsung pada 29–30 Juni 2026 di Jakarta.

Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Ukhuwah Islamiyah, Meneguhkan Sinergi Ormas Islam, dan Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Indonesia yang Damai dan Bermartabat” tersebut menjadi forum nasional untuk memperkuat kerja sama antarlembaga dan organisasi Islam dalam menjaga persatuan umat.

Mewakili MUI Sumatera Utara, Dr. H.M. Arfan Daulay, S.Ag., M.A., memaparkan materi bertajuk “Penguatan Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Sumatera Utara sebagai Perekat Umat: Sharing Best Program KUI di Daerah”. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A.

Dalam pemaparannya, Dr. Arfan Daulay menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan MUI Pusat kepada MUI Sumatera Utara untuk berbagi pengalaman mengenai penguatan ukhuwah Islamiyah di daerah.

Menurutnya, Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari sisi etnis, organisasi kemasyarakatan Islam, maupun corak pengamalan keagamaan. Meski demikian, kondisi tersebut dapat dikelola dengan baik melalui komunikasi, dialog, dan kolaborasi antarelemen umat.

Ia menjelaskan bahwa Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Sumatera Utara selama ini menjalankan berbagai program yang berorientasi pada penguatan persatuan umat. Program tersebut di antaranya membangun dialog lintas organisasi Islam, memperkuat kolaborasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta meningkatkan literasi kebangsaan dan moderasi beragama di tengah masyarakat.

Menurut Dr. Arfan, perbedaan yang ada di tengah umat tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kerja sama dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui forum Silaturahmi Nasional tersebut, berbagai pengalaman dari daerah diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat peran Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI di seluruh Indonesia. Selain mempererat sinergi antarlembaga, kegiatan ini juga diharapkan semakin memperkokoh peran MUI sebagai perekat umat serta mitra strategis dalam menjaga harmoni kebangsaan.

Medan, muisumut.or.id., 28 Juni 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Muzakarah Rutin yang kali ini membahas tema “Kembali Membawa Haji Mabrur: Menyambut Jamaah Haji”. Materi disampaikan oleh Ketua Bidang Fatwa MUI Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Nasir, Lc., M.A., yang mengulas adab penyambutan jamaah haji berdasarkan tuntunan syariat Islam.

Dalam pemaparannya, Muhammad Nasir menjelaskan bahwa kepulangan jamaah haji merupakan momen yang penuh rasa syukur sekaligus kebahagiaan bagi keluarga dan masyarakat. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci, para jamaah diharapkan kembali dengan membawa predikat haji yang maqbul dan mabrur yang tercermin dalam peningkatan kualitas ibadah, akhlak, dan kepedulian sosial.

Menurutnya, tradisi penyambutan jamaah haji yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bagian dari syiar Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Berbagai bentuk penyambutan seperti pembacaan marhaban, jamuan makan, maupun silaturahmi bersama keluarga dan masyarakat dapat menjadi ungkapan rasa syukur atas kepulangan jamaah dalam keadaan sehat dan selamat.

Muhammad Nasir menjelaskan bahwa tradisi tersebut memiliki dasar dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ia mengutip riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW disambut oleh keluarga dan para sahabat ketika kembali dari perjalanan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengadakan jamuan makan sebagai ungkapan rasa syukur setelah kembali dari safar.

Ia juga menyampaikan bahwa para ulama memberikan perhatian terhadap tradisi penyambutan jamaah haji. Jamuan makan bagi jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci dikenal dengan istilah al-Naqi’ah dan dipandang sebagai bentuk penghormatan sekaligus sarana mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Meski demikian, Muhammad Nasir mengingatkan agar penyambutan tidak memberatkan jamaah yang baru kembali dari perjalanan panjang. Menurutnya, keluarga dan masyarakat sebaiknya mengambil peran dalam mempersiapkan penyambutan sehingga jamaah memiliki kesempatan untuk beristirahat.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa tradisi menyambut jamaah haji juga memiliki nilai dakwah. Selain menghidupkan syiar Islam, kegiatan tersebut dapat memotivasi masyarakat yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah Suci.

Melalui muzakarah rutin ini, MUI Sumatera Utara berharap masyarakat semakin memahami bahwa tradisi penyambutan jamaah haji bukan hanya bagian dari budaya yang berkembang di tengah masyarakat, tetapi juga mengandung nilai syukur, ukhuwah, dan syiar Islam yang sejalan dengan tuntunan syariat.

Medan, muisumut.or.id., 28 Juni 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Muzakarah Rutin yang kali ini membahas tema “Amaliyah di Bulan Muharram Menurut Islam”. Kegiatan yang berlangsung di Aula MUI Sumut tersebut menghadirkan Dr. H. Muhammad Tohir Ritonga, Lc., M.A., sebagai pemateri.

Dalam pemaparannya, Muhammad Tohir Ritonga menjelaskan bahwa Muharram merupakan salah satu dari empat bulan mulia (asyhurul hurum) yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 36. Karena itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal saleh dan menjauhi perbuatan maksiat selama bulan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa salah satu amalan yang paling dianjurkan pada bulan Muharram adalah memperbanyak puasa sunnah. Mengutip hadis riwayat Muslim, ia menjelaskan bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram.

Secara khusus, ia menerangkan keutamaan Puasa Tasu’a pada 9 Muharram dan Puasa Asyura pada 10 Muharram. Menurutnya, Rasulullah SAW menganjurkan pelaksanaan Puasa Tasu’a sebagai pembeda dengan kebiasaan kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Asyura. Sementara itu, Puasa Asyura memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim.

Selain itu, Muhammad Tohir Ritonga juga mengingatkan pentingnya melaksanakan Puasa Ayyamul Bidh pada tanggal 13, 14, dan 15 Muharram. Ia menjelaskan bahwa puasa tiga hari setiap bulan merupakan amalan sunnah yang memiliki pahala seperti berpuasa sepanjang tahun.

Tidak hanya ibadah puasa, ia juga mengajak umat Islam memperbanyak berbagai amal saleh lainnya selama bulan Muharram, seperti bertaubat kepada Allah SWT, memperbanyak shalat sunnah, menjaga shalat berjamaah, membaca Al-Qur’an, memperbanyak sedekah, berzikir, berdoa, serta mempererat silaturahmi.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai amalan yang sering dikaitkan dengan bulan Muharram namun tidak memiliki dasar yang sahih dalam syariat. Di antaranya adalah mengkhususkan makanan tertentu pada hari Asyura sebagai ibadah, mengadakan ritual khusus, melaksanakan shalat tertentu pada malam Asyura, maupun mengamalkan doa awal dan akhir tahun yang dinisbatkan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW tanpa dasar hadis yang sahih.

Menurutnya, umat Islam perlu membedakan antara amalan yang memiliki dalil yang kuat dengan tradisi yang berkembang di masyarakat agar ibadah yang dilaksanakan tetap sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah.

Melalui muzakarah rutin ini, MUI Sumatera Utara berharap masyarakat semakin memahami amaliyah yang dianjurkan selama bulan Muharram sekaligus mampu mengamalkan ajaran Islam berdasarkan dalil yang sahih, sehingga ibadah yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Medan, muisumut.or.id., 22 Juni 2026 – Ketua Bidang Lembaga Falakiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara KH. Dr. Arso, S.H., M.Ag., menjadi narasumber dalam Seminar Internasional yang mengangkat tema Urgensi Memahami Ilmu Falak bagi Umat Islam. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan pentingnya Ilmu Falak sebagai salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran besar dalam pelaksanaan ibadah umat Islam.

Dalam materinya, KH. Dr. Arso menyampaikan bahwa minat masyarakat terhadap Ilmu Falak masih tergolong rendah. Menurutnya, ilmu ini belum banyak dipelajari maupun disosialisasikan, baik di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat luas. Kondisi tersebut berdampak pada semakin terbatasnya jumlah kader yang mendalami Ilmu Falak.

Ia menjelaskan bahwa Ilmu Falak memiliki peran penting dalam menentukan arah kiblat, waktu salat, awal bulan Hijriah, hingga perhitungan gerhana. Oleh karena itu, Ilmu Falak tidak dapat dipisahkan dari kajian fikih karena menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai ibadah yang memerlukan ketepatan waktu dan arah.

KH. Dr. Arso yang juga Tim Hisab dan Rukyat PB Al-washliyah menjelaskan bahwa Al-Qur’an telah memberikan petunjuk tentang keteraturan peredaran matahari dan bulan sebagaimana disebutkan dalam Surah Yasin ayat 40 dan Surah Al-Anbiya ayat 33. Menurutnya, ayat-ayat tersebut menjadi landasan bagi umat Islam untuk mempelajari peredaran benda-benda langit melalui pendekatan ilmiah.

Selain membahas aspek syariat, ia juga menekankan pentingnya pengembangan Ilmu Falak melalui pemanfaatan teknologi, penguatan kurikulum pendidikan, serta peningkatan literasi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, organisasi keagamaan, dan lembaga astronomi perlu terus diperkuat agar lahir lebih banyak ahli falak di Indonesia.

Dalam paparannya, KH. Dr. Arso turut mengapresiasi keberadaan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang dinilai telah menjadi salah satu pusat edukasi dan penelitian astronomi Islam di Sumatera Utara. Keberadaan observatorium tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya minat generasi muda untuk mempelajari Ilmu Falak.

Di akhir pemaparannya, KH. Dr. Arso mengajak umat Islam untuk kembali memberikan perhatian terhadap Ilmu Falak. Menurutnya, penguasaan ilmu ini tidak hanya mendukung ketepatan pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.