JAKARTA, MUISUMUT.OR.ID — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Perwakilan Sumatera Utara turut serta dalam Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke-20 yang berlangsung di Hotel Mercure Kemayoran pada 11–12 Oktober 2024. Acara tahunan yang diadakan oleh DSN MUI ini mengusung tema “Memperkuat Kompetensi dan Kolaborasi serta Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.”

Hadir dari MUI Sumatera Utara, Dr. Ardiansyah LC, MA selaku koordinator DSN MUI Perwakilan yang juga diberi amanah sebagai DPS di Bank Sumut Syariah,  Akmaluddin Syahputra (anggota DSN MUI Perwakilan), serta Dr. H. Arso, M.Ag yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI Sumut dan bertugas sebagai DPS BPRS Al Washliyah.

Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, Prof. Dr. KH Hasanudin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tema acara ini berfokus pada beberapa poin penting terkait regulasi baru dan penguatan kapasitas anggota DPS.

“Tema ini tersusun dari berbagai pemikiran, termasuk adanya regulasi-regulasi baru yang mengatur tugas, fungsi, dan tanggung jawab DPS, khususnya terkait tata kelola dan manajemen risiko syariah. Ini akan berdampak pada penambahan beban kerja bagi DPS,” ujar Kiai Hasanudin saat memberikan laporan kegiatan di Magnolia Grand Ballroom, Hotel Mercure Kemayoran, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, Ijtima’ Sanawi ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan wawasan DPS dalam ekonomi dan keuangan syariah, serta membangun kesadaran kolektif dalam penguatan sektor ini.

“DPS yang bertugas menjaga aspek kesyariahan dalam industri keuangan dan bisnis syariah harus terus memperdalam pemahaman mengenai fatwa DSN MUI agar operasional industri tersebut sesuai dengan norma syariah yang telah disepakati,” ungkapnya.

Acara ini dihadiri lebih dari 300 perwakilan DPS dari berbagai industri keuangan dan bisnis syariah yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulator lainnya.

Pada hari pertama, sejumlah materi disampaikan terkait ketentuan dan regulasi terbaru dari OJK, mencakup sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, serta lembaga keuangan mikro.

Dalam forum yang sama, dibahas pula berbagai inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk aset keuangan digital dan kripto, serta perkembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, peta perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, prospek dan tantangan ke depan, serta isu-isu terkini dalam ekonomi nasional menjadi topik yang diperbincangkan.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan peran DPS dalam memastikan industri keuangan dan bisnis syariah terus berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.

JAKARTA, MUISUMUT.OR.ID — Ekonomi dan keuangan syariah kini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang akan diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini merupakan tonggak sejarah baru bagi ekonomi syariah, yang secara resmi masuk dalam dokumen negara sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), KH Solahuddin Al-Aiyub, menjelaskan bahwa dimasukkannya program ekonomi syariah ke dalam RPJMN akan berdampak pada penyusunan program di berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, program ekonomi syariah masuk ke dalam dokumen resmi negara. Kedepannya, hal ini sudah tercantum dan menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional,” ujar Kiai Aiyub dalam acara Ijtima’ Sanawi ke-20 Dewan Pengawas Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) pada Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi syariah kini telah menjadi program nasional, yang diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Kiai Aiyub yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah menekankan pentingnya integrasi sektor keuangan syariah dengan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, perkembangan digital yang pesat telah memicu perubahan besar dalam industri keuangan, termasuk keuangan syariah.

“Sekarang lembaga keuangan syariah telah masuk ke sektor digital, baik bank maupun industri non-bank. Mereka memperkuat sektor digitalnya untuk menghadapi tantangan zaman. Jika kita tidak mengikuti perkembangan digital, kita akan tergerus dan akhirnya ditinggalkan,” paparnya.

Perkembangan pesat ekonomi dan keuangan syariah ini, lanjut Kiai Aiyub, memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Ia juga menyampaikan beberapa langkah strategis yang bisa diambil untuk memperkuat ekonomi syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

“Penguatan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan meningkatkan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global,” jelasnya. Selain itu, peran keuangan sosial syariah harus terus ditingkatkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi.

Kiai Aiyub juga menekankan perlunya memperkuat ekosistem industri halal, terutama dalam sektor makanan dan minuman, fashion Muslim, kosmetik dan obat-obatan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan rantai nilai industri halal, kewirausahaan, dan UMKM sebagai pilar utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Ardiasyah, Koordinator DSN MUI Perwakilan Sumatera Utara, menyambut baik langkah ini dan menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. “Seluruh stakeholder harus terlibat dan bersatu dalam upaya memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat,” ujar Ardiasyah dengan penuh harap.

Dengan masuknya ekonomi syariah ke dalam RPJPN, diharapkan visi ini dapat membawa perubahan signifikan dalam membangun ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemimpin global dalam keuangan syariah.

muisumut.or.id., Medan, 10 Oktober 2024 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara turut menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu serta Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu yang diselenggarakan di Le Polonia Hotel, Medan. Acara ini menjadi penting dalam rangka persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung yang akan segera dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut, MUI Sumut diwakili oleh beberapa tokoh penting, di antaranya Ketua Bidang Hukum, Dr. Abdul Hamid Ritonga, serta Sekretaris Bidang Sosial Bencana, dan Djamik Asmur, SH, Ketua Komisi Hukum. Kehadiran MUI Sumut menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

Kegiatan ini dianggap sangat strategis karena peraturan Bawaslu dan produk hukum terkait menjadi panduan utama bagi penyelenggaraan Pilkada yang tertib dan bermartabat. Dalam sosialisasi ini, para peserta diberikan pemahaman mendalam terkait aturan-aturan terbaru yang harus diperhatikan, serta mekanisme pengawasan yang akan diterapkan guna mencegah pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung.

Dengan keterlibatan MUI Sumut, diharapkan masyarakat dapat semakin memahami pentingnya peran ulama dalam menjaga nilai-nilai moral dan etika selama proses demokrasi. MUI Sumut juga akan terus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada umat agar dapat ikut serta dalam menciptakan Pilkada yang damai dan kondusif.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintahan, ormas, hingga akademisi, yang turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah mendatang.