Saturday, March 7, 2026
spot_img
Home Blog Page 58

Tim Jurnal Al-Waqf MUI Sumut Konsultasi Publikasi Ilmiah dengan Dr. Retno Sayekti, MLIS, Reviewer Jurnal Internasional Bereputasi

0

muisumut.or.id., Medan, 8 Oktober 2024 – Tim Jurnal Al-Waqf, yang dipimpin oleh Dr. Akmaluddin M.Hum sebagai Editor-in-Chief, Rustam M.A sebagai Managing Editor, dan Fahri Roja Sitepu M.H sebagai Editor, mengadakan konsultasi dengan Dr. Retno Sayekti, MLIS, seorang reviewer Jurnal Internasional Bereputasi. Konsultasi yang berlangsung hingga 2 jam dilaksanakan di kantor Fakultas Ilmu Sosial Kampus IV Tuntungan,   bertujuan untuk mendapatkan panduan dalam meningkatkan kualitas publikasi Jurnal Al-Waqf agar sesuai dengan standar jurnal bereputasi internasional.

Dalam pemaparannya, Dr. Retno menekankan bahwa kualitas manajemen dan mutu tulisan merupakan dua aspek utama yang harus dijaga oleh setiap pengelola jurnal. Manajemen jurnal yang baik mencakup proses editorial yang profesional dan kepatuhan terhadap pedoman internasional, sedangkan kualitas tulisan yang unggul akan memastikan kontribusi artikel yang dipublikasikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Beliau juga memberikan panduan untuk mengidentifikasi jurnal predator, yang seringkali tidak transparan dalam proses penerbitannya dan hanya berorientasi pada keuntungan finansial tanpa memerhatikan kredibilitas ilmiah. Dr. Retno menegaskan pentingnya berhati-hati dalam memilih jurnal tujuan publikasi, karena terlibat dengan jurnal predator dapat merugikan penulis dari segi biaya, waktu, dan reputasi akademik.

Dalam upaya untuk diterima di jurnal bereputasi internasional, Dr. Retno menyarankan agar penulis dan pengelola jurnal mematuhi template dan gaya selingkung yang ditetapkan oleh masing-masing jurnal. Pengabaian terhadap aspek teknis ini dapat mengurangi peluang artikel untuk diterima. Selain itu, beliau juga mengingatkan tentang risiko mengirimkan artikel ke jurnal yang kemudian mengalami discontinue, sehingga segala usaha yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia.

Untuk memverifikasi status indeksasi jurnal, Dr. Retno merekomendasikan penggunaan platform seperti Tandfonline dan Scimago Journal Rank. Platform ini menyediakan informasi terperinci tentang status jurnal, termasuk apakah terindeks di Scopus atau indeks internasional lainnya, sehingga peneliti dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih jurnal tujuan.

Jurnal Al-Waqf, yang telah terbit sebanyak tiga kali dan saat ini sedang mempersiapkan edisi keempatnya, telah memiliki ISSN dan terindeks di Garuda. Saat ini, tim editorial tengah mempersiapkan proses indeksasi menuju Sinta, dengan tujuan meningkatkan kredibilitas dan reputasi Jurnal Al-Waqf di tingkat nasional dan internasional.

Infokom dan P2WP MUI Sumut Ikut Partisipasi Sukseskan Festival Seni dan Qasidah 2024 Melalui Layanan Streaming

0

muisumut.or.id., Medan, 7 Oktober 2024 – Festival Seni dan Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2024 resmi dibuka di Aula Raja Inal Siregar, menampilkan berbagai bakat dari kabupaten dan kota se-Sumatera Utara. Acara yang berlangsung hingga 11 Oktober ini bertujuan untuk melestarikan seni qasidah yang kaya akan nilai-nilai Islam.

Infokom dan Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara turut berperan penting dengan menyediakan layanan streaming agar masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung tetap bisa menyaksikan festival ini dari mana saja melalau chanel youtube DPW LASQI SUMUT

Tim Infokom dan P2WP mengelola layanan streaming secara bergilir, dengan tim pagi yang dipimpin oleh Muhammad Mulyo Ponconiti dan Alfi Syahri Dalimunte, serta tim malam yang dipimpin oleh Fahri Roja Sitepu dan Aidil Harbi Ritonga. Layanan ini memungkinkan masyarakat yang tidak hadir secara fisik tetap bisa menikmati penampilan para peserta dan mengapresiasi seni qasidah melalui teknologi.

Salah satu anggota tim streaming, Muhammad Mulyo, menyatakan bahwa tujuan utama layanan streaming ini adalah memudahkan akses masyarakat untuk menikmati dan mengapresiasi seni qasidah. “Kami berharap layanan ini bisa menjangkau banyak orang sehingga pesan dari seni qasidah dapat tersebar lebih luas,” ujarnya.

Melalui layanan streaming ini, masyarakat dapat menyaksikan penampilan peserta sekaligus mempelajari nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam seni qasidah, menjadikannya lebih dari sekadar hiburan biasa.

Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A. Pimpin Doa Pembukaan Festival Seni dan Qasidah Sumut 2024

muisumut.or.id., Medan, 7 Oktober 2024 – Festival Seni dan Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2024 dibuka dengan suasana khidmat di Aula Raja Inal Siregar. Doa pembukaan dipimpin oleh Dr. Abdul Hamid Ritonga, M.A., yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Sumatera Utara Komisi Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Doa ini menjadi tanda awal dimulainya rangkaian kegiatan festival yang berlangsung hingga 11 Oktober 2024.

Dalam doanya, Dr. Abdul Hamid memohon keberkahan dan kelancaran acara ini, serta agar festival dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ia juga mengingatkan pentingnya mensyukuri kesempatan ini sebagai momentum pelestarian seni dan budaya Islam, khususnya qasidah, yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan keagamaan di Sumatera Utara.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Bapak Arief Sudarto Trinugroho, yang meresmikan pembukaan festival mewakili Pj. Gubernur Sumatera Utara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi, S.Ag., MM., juga turut hadir, memberikan dukungan moril kepada peserta dan penyelenggara.

Dr. Abdul Hamid Ritonga menjelaskan bahwa qasidah bukan hanya hiburan, tetapi juga alat dakwah yang kaya dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Ia berharap festival ini tidak hanya menghasilkan seniman berbakat, tetapi juga individu yang semakin kuat dalam menjalankan ajaran agama. “Semoga festival ini membawa kebaikan dan menguatkan iman bagi semua yang terlibat,” ujarnya.

Festival Seni dan Qasidah Sumut 2024 diharapkan menjadi ajang silaturahmi bagi para seniman qasidah dari berbagai daerah di Sumatera Utara, sekaligus menjadi sarana untuk menginspirasi generasi muda dalam melestarikan warisan budaya Islam ini. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan MUI Sumatera Utara, diharapkan dapat memastikan kelancaran festival hingga penutupan pada 11 Oktober mendatang.

Dialog Keummatan Generasi Muda Islam oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Pematangsiantar Bahas Pilkada Serentak

muisumut.or.id., Pematangsiantar, 6 Oktober 2024 – Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar menggelar kegiatan Dialog Keummatan dengan tema “Memantapkan Kerukunan Antar Umat Beragama bagi Generasi Muda Islam dan Menghadapi Pilkada Serentak”. Acara yang berlangsung pada Ahad, 06 Oktober 2024 M/03 Robiul Akhir 1446 H, di Aula Kantor Dewan Pimpinan MUI Kota Pematangsiantar ini dihadiri oleh generasi muda Islam, dengan tujuan memperkuat kerukunan dan membahas peran pemuda dalam menghadapi Pilkada.

Narasumber utama, Drs. H. Palit Muda Harahap, M.A., selaku Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kota Pematangsiantar, menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menjelang Pilkada serentak. Ia menjelaskan bahwa harmonisasi antar umat beragama adalah salah satu fondasi utama dalam menciptakan kedamaian dan stabilitas di Pematangsiantar.

Palit Muda juga menyinggung tentang situasi terkini Pilkada di Kota Pematangsiantar, di mana hanya tersisa satu pasangan calon yang maju dalam kontestasi. “Alhamdulillah, calon Wali Kota adalah seorang Muslim, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa memilih adalah kewajiban bagi setiap umat Muslim, jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Palit Muda menjelaskan kriteria yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam memilih seorang pemimpin. Menurutnya, calon pemimpin harus memiliki integritas, amanah, dan mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau golongan. “Pemimpin yang dipilih haruslah orang yang berkomitmen menjaga keadilan, kejujuran, dan memiliki kemampuan memimpin yang baik,” tambahnya.

Kegiatan dialog ini diharapkan mampu membekali generasi muda Islam dalam memahami peran penting mereka tidak hanya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, tetapi juga dalam menyukseskan Pilkada yang damai dan berintegritas. Dengan adanya dialog seperti ini, MUI Kota Pematangsiantar berharap generasi muda Islam dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi peristiwa politik seperti Pilkada.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para peserta yang merasakan manfaat dari dialog yang diadakan, terutama dalam hal panduan memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta peran mereka dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Pematangsiantar.

Ketua Bidang Penelitian MUI Sumut, Prof. Dr. Fachruddin Azmi, Hadiri FGD Penggulangan TB Bersama Tim Peneliti FK USU

Medan, 5 Oktober 2024 – Ketua Bidang Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Prof. Dr. Fachruddin Azmi, M.A., mewakili MUI Sumut dalam Forum Group Discussion (FGD) yang membahas upaya penggulangan Tuberkulosis (TB) di Sumatera Utara. Acara ini diadakan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) dan dihadiri oleh tim peneliti dari FK USU serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam diskusi yang bertujuan untuk eliminasi TB di wilayah Sumatera Utara, Prof. Dr. Fachruddin Azmi menekankan pentingnya peran aktif MUI dalam mendukung program-program kesehatan seperti penggulangan TB. “MUI seharusnya lebih proaktif dalam program ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan umat,” ujarnya.

Prof. Dr. Fachruddin juga mengusulkan agar MUI Sumut ke depannya mempertimbangkan pembentukan Komisi Kesehatan guna memperluas peran dalam isu-isu kesehatan masyarakat. “Jika pembentukan komisi baru tidak memungkinkan, setidaknya perlu memperluas skop peran Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK), Komisi Sosial dan Bencana (Sosben), atau Komisi Pendidikan untuk turut berkontribusi lebih dalam program kesehatan,” tambahnya.

Diskusi ini mencakup berbagai upaya preventif dan kuratif yang melibatkan kolaborasi antara lembaga keagamaan, akademisi, dan pemerintah daerah. Tim peneliti dari FK USU menyampaikan perkembangan penelitian terbaru terkait strategi eliminasi TB, yang diharapkan dapat diterapkan di berbagai wilayah di Sumatera Utara.

Melalui partisipasi dalam FGD ini, MUI Sumut diharapkan dapat memainkan peran lebih signifikan dalam mendukung program kesehatan berbasis masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam upaya menanggulangi penyakit menular seperti TB.

4o

Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumut Buka Layanan Konsultasi untuk Masyarakat

0

Medan, 3 Oktober 2024 – Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas konsultasi di lingkungan bisnisnya. Menurut Direktur P2WP, Dr. Akmaluddin Syahputra, P2WP MUI Sumut berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk melalui salah satu unit bisnisnya, yaitu sebuah kedai kopi (coffeeshop) yang tidak hanya menjadi tempat nyaman untuk menikmati minuman dan makanan, tetapi juga sebagai pusat konsultasi antara mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum.

“Mahasiswa sering memanfaatkan tempat ini untuk mengadakan pertemuan bimbingan dengan dosen mereka. Selain itu, kami juga membuka layanan konsultasi bagi masyarakat umum terkait berbagai persoalan, termasuk masalah hukum,” ujar Dr. Akmaluddin.

Pada Kamis, 3 Oktober 2024, salah satu warga, Ibu Rani, yang beralamat di Jalan Adi Negoro, mengunjungi coffeeshop P2WP bersama kedua anak tirinya yang sudah menikah dan membawa cucunya. Ia berkonsultasi terkait masalah warisan setelah suaminya wafat pada tahun 2023. Suaminya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri, dua anak perempuan, seorang ibu, dan seorang anak angkat, dengan harta berupa rumah yang diperoleh pada tahun 2004. Ibu Rani ingin mengetahui cara pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dr. Akmaluddin, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumut, menjelaskan bahwa dalam konteks hukum di Indonesia, berlaku asas persatuan bulat terkait harta suami dan istri. “Harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, di mana setengah dari harta adalah hak istri. Setelah itu, sisa setengahnya dibagi kepada para ahli waris: istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6, dan sisanya untuk dua anak perempuan. Anak angkat juga bisa diberikan bagian yang disebut dengan wasiat wajibah, namun tidak lebih dari 1/3 dari harta,” jelasnya.

Setelah menerima penjelasan tersebut, Ibu Rani menyampaikan terima kasihnya. “Ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih banyak,” ucapnya.

P2WP MUI Sumut terus menunjukkan komitmen dalam melayani masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan yang bermanfaat, termasuk konsultasi hukum dan pendidikan, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Utara.

Murabahah dan Mudharabah: Memahami Dua Skema Pembiayaan dalam Ekonomi Syariah

0

muisumut.or.id, DSN MUI Perwakilan Sumatera Utara

Dalam dunia perbankan syariah, ada dua konsep pembiayaan yang sering digunakan, yaitu Murabahah dan Mudharabah. Kedua konsep ini sama-sama bertujuan membantu masyarakat, tetapi mekanismenya sangat berbeda. Mari kita lihat perbedaannya dalam bahasa yang sederhana

Murabahah (Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000)
Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (bank syariah) menyatakan harga pembelian barang dan menjualnya kepada pembeli (nasabah) dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati. Dalam fatwa ini, beberapa poin pentingnya adalah:

1. Bank membeli barang atas nama nasabah: Bank akan membeli barang yang diminta oleh nasabah, misalnya sebuah mobil, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi karena ditambah keuntungan untuk bank. Harga pembelian awal dan keuntungan ini harus dijelaskan kepada nasabah secara transparan.

2. Pembayaran secara bertahap: Nasabah dapat membayar barang tersebut dengan mencicil dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ini seperti jika kamu membeli ponsel dari bank, lalu membayar angsurannya setiap bulan.

3. Tidak boleh ada unsur riba: Dalam transaksi ini, akad harus bebas dari unsur riba, artinya tidak boleh ada tambahan biaya yang tidak sesuai dengan syariah, misalnya denda keterlambatan yang berlebihan.

4. Ada jaminan: Untuk memastikan bahwa nasabah serius dalam membeli barang, bank dapat meminta jaminan berupa barang atau uang.

Contoh: Kamu ingin membeli sepeda motor seharga Rp10 juta, tapi tidak punya uang sebesar itu. Kamu mendatangi bank syariah dan mereka membeli motor tersebut untukmu. Bank kemudian menjualnya kepadamu seharga Rp12 juta dengan cicilan selama 12 bulan. Harga ini sudah termasuk keuntungan bagi bank. Jadi, kamu mencicil Rp1 juta per bulan ke bank hingga motor itu lunas.

Mudharabah (Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000
Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (bank atau lembaga keuangan syariah) menyediakan modal, dan pihak kedua (pengusaha) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan di awal akad.

  1. Bank memberikan modal 100%: Dalam skema ini, bank memberikan seluruh modal untuk usaha yang dijalankan oleh nasabah. Nasabah berperan sebagai pengelola usaha, misalnya membuka usaha makanan atau toko.
  2. Keuntungan dibagi: Keuntungan dari usaha akan dibagi antara bank dan pengusaha berdasarkan kesepakatan awal. Misalnya, bank mendapat 40% dan pengusaha mendapat 60%.
  3. Kerugian ditanggung bank: Jika usaha mengalami kerugian, bank yang menanggung seluruhnya, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari pengusaha.
  4. Tidak ada campur tangan bank: Bank tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, tapi mereka memiliki hak untuk mengawasi jalannya usaha.

Contoh sederhana: Kamu ingin membuka kafe tapi tidak punya modal. Bank syariah memberikanmu modal Rp100 juta untuk membuka kafe. Kamu sebagai pengelola kafe, dan keuntungannya akan dibagi 50:50 dengan bank. Jika kafe tersebut untung Rp20 juta, maka Rp10 juta untukmu dan Rp10 juta untuk bank. Namun, jika kafe tersebut merugi karena kamu menjalankan usaha dengan benar (tanpa lalai atau melanggar kesepakatan), bank yang akan menanggung kerugiannya.

Kesimpulan
Murabahah adalah bentuk jual beli dengan pembayaran bertahap, di mana bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dijualnya.
Mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana bank menyediakan modal, dan pengusaha mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang adil.

Dengan dua akad ini, bank syariah bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.

MUI Sumut Rayakan Hari Batik Nasional dengan Diskon Khusus di Kedai Wakaf

0

Medan, 2 Oktober 2024 – Peringatan Hari Batik Nasional kembali menjadi momen berharga dalam budaya Indonesia. Hari ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk merayakan kekayaan warisan budaya yang luar biasa, tetapi juga sebagai momentum bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara untuk memperkuat komitmen mereka dalam melestarikan simbol budaya nasional—batik.

MUI Sumut, melalui Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP), turut merayakan Hari Batik Nasional dengan inisiatif khusus. P2WP yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf, mengambil langkah nyata untuk mengangkat nilai batik sebagai bagian penting dari jati diri bangsa.

Dr. Akmaluddin Syahputra, M. Hum., Direktur P2WP MUI Sumut, dalam sebuah wawancara menyampaikan pandangannya tentang makna batik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. “Batik bukan hanya selembar kain dengan corak indah, tetapi ia merupakan simbol kebanggaan dan jati diri budaya Indonesia yang tak ternilai. Melalui P2WP, kami di MUI Sumut berkomitmen untuk terus mempromosikan dan melestarikan warisan budaya ini, dan Hari Batik Nasional adalah momen yang sempurna untuk melakukan itu,” ujar Dr. Akmaluddin.

Sebagai bagian dari perayaan, Kedai Wakaf, salah satu unit usaha di bawah P2WP, menghadirkan tawaran istimewa untuk seluruh masyarakat. Pada 2 Oktober, Kedai Wakaf memberikan diskon 20 persen bagi semua pelanggan yang mengenakan batik ketika berkunjung. Langkah ini tidak hanya untuk merayakan Hari Batik Nasional, tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal.

“Kami sangat bangga bisa merayakan Hari Batik Nasional dengan cara yang unik dan bermanfaat bagi masyarakat. Diskon ini berlaku untuk semua produk di Kedai Wakaf Coffee Shop pada hari ini, dengan syarat pelanggan mengenakan batik. Ini adalah cara kami menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada warisan budaya kita,” ungkap Dr. Akmaluddin dengan antusias.

Inisiatif ini mencerminkan upaya MUI Sumut dalam menjadikan batik lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kecintaan terhadap karya seni yang telah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Indonesia.

Lebih jauh lagi, MUI Sumut melalui berbagai program pemberdayaan berbasis wakaf, termasuk minimarket dan Kewa Coffee Shop, Urban Farm, dan bisnis lainnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung ekonomi umat sekaligus menjaga warisan budaya. Hari Batik Nasional ini menjadi salah satu dari sekian banyak momen di mana MUI Sumut menggabungkan aspek ekonomi dan budaya dalam gerakannya.

P2WP MUI Sumut berharap bahwa dengan inisiatif ini, masyarakat semakin memahami nilai penting dari batik dan semakin mencintai budaya lokal. Warisan yang telah diberikan oleh nenek moyang harus terus dijaga dan diapresiasi, demi memastikan kelangsungan budaya untuk generasi mendatang.

Sidang Komisi Fatwa MUI Sumut Bahas Isu Tuyul, Bir, dan Tuak Halal, Waketum MUI Soroti Kelemahan Self Declare

muisumut.or.id, Medan, Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Dr. H. Ardiansyah, LC, MA, menyoroti kelemahan sistem penetapan halal melalui metode Self Declare yang tidak melibatkan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ia menegaskan bahwa metode ini sering menimbulkan persoalan, seperti disampaikan dalam Sidang Fatwa bersama LPPOM MUI Sumut pada Selasa, 1 Oktober 2024, di ruang rapat fatwa.

“Kita khawatir, jika dibiarkan, umat akan semakin kehilangan kepercayaan dan reputasi kita di mata dunia terkait jaminan produk halal bisa rusak,” ujar Ardiansyah.

Meski Prof. Niam secara tegas menyatakan bahwa Komisi Fatwa MUI tidak bertanggung jawab atas kehalalan produk yang ditetapkan melalui Self Declare, Ardiansyah menekankan pentingnya sikap proaktif dalam merespons kasus viral di media sosial terkait tuak, bir, dan wine halal. “Salah satu peran MUI adalah menjaga umat (himayatul ummah), jadi kita tidak boleh diam saja,” tambahnya.

Di MUI Pusat, persoalan ini juga dibahas dengan serius. Bahkan, telah disepakati bahwa sistem Self Declare ini membawa lebih banyak mudarat dan tidak sesuai dengan semangat jaminan halal yang harus diawali dengan audit. Sebagai solusi, sistem sertifikasi halal gratis dengan metode reguler diusulkan, melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk mendampingi usaha mikro sebelum mendaftar sertifikasi halal. “Namun, audit halal tetap dilakukan oleh auditor halal, bukan oleh P3H,” jelas Ardiansyah.

MUI Pusat juga telah melakukan investigasi mendalam, di bawah pimpinan Ketua Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Niam Sholeh, yang menggelar pertemuan hybrid pada Senin sore, 30 September 2024. Hasil investigasi tersebut mengonfirmasi bahwa beberapa produk yang viral di media sosial memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur Self Declare tanpa melalui audit LPH dan tanpa penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI.

“Penetapan halal tersebut melanggar standar fatwa MUI dan tidak melibatkan Komisi Fatwa. Oleh karena itu, MUI tidak bertanggung jawab atas klaim halal terhadap produk-produk tersebut,” tegas Prof. Niam setelah memimpin rapat klarifikasi yang dihadiri oleh para pimpinan Komisi Fatwa MUI serta penggiat halal nasional.

Prof. Niam juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPJPH untuk menemukan solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang. “Saya akan segera berkomunikasi dengan teman-teman di Kemenag, khususnya BPJPH, untuk mendiskusikan masalah ini,” ujarnya.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal, produk halal tidak boleh menggunakan nama atau simbol yang merujuk pada benda atau binatang yang diharamkan, seperti babi dan khamr (alkohol), kecuali produk tersebut merupakan bagian dari tradisi (‘urf) dan sudah dipastikan tidak mengandung unsur haram.

 

4o

PTKU Kabupaten Batubara Mulai Perkuliahan, Ketua MUI Serukan Dukungan untuk Pembangunan Kampus

0

Batubara, muisumut.or.id —Selasa 01 Oktober 2024,  Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kabupaten Batubara, H Muhammad Hidayat, Lc, mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya perkuliahan di Perguruan Tinggi Kader Ulama (PTKU), meskipun saat ini perkuliahan masih berlangsung sementara di Pesantren Guntur, Desa Guntung, Kecamatan Limapuluh Pesisir.

“Alhamdulillah, dengan dimulainya perkuliahan PTKU, ini merupakan langkah penting dalam menjawab persoalan keummatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan bibit-bibit ulama yang ahli dalam ilmu agama,” ungkap Muhammad Hidayat.

Menurut Hidayat, perkuliahan sementara di Pesantren Guntur merupakan solusi sementara, sambil menunggu penyelesaian pembangunan Gedung Kampus PTKU di Masjid Lama Sei Udang, Kecamatan Talawi. “Kami memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar pembangunan gedung kampus PTKU dapat segera selesai,” tambahnya.

Krisis Ulama di Batubara

Dalam keterangannya, Hidayat menekankan pentingnya kehadiran PTKU di Kabupaten Batubara, mengingat saat ini daerah tersebut tengah mengalami krisis ulama. “Kondisi keilmuan agama khususnya di Batubara sudah mengalami kekurangan ulama, sehingga umat terkadang kesulitan mencari tempat bertanya mengenai hukum-hukum agama,” jelasnya.

Dengan adanya PTKU, Hidayat berharap, akan lahir generasi ulama masa depan yang memiliki pengetahuan agama mendalam dan mampu memberikan pencerahan kepada umat. “PTKU ini dirancang khusus untuk mencetak ulama-ulama masa depan, perkuliahannya gratis, termasuk kitab-kitab, penginapan, hingga makan dan minum para mahasiswa ditanggung sepenuhnya,” terangnya.

Harapan dan Doa untuk Ulama Masa Depan

Ketua MUI Kabupaten Batubara juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan para calon ulama yang sedang menempuh pendidikan di PTKU agar mereka dapat menjadi ulama yang diakui oleh Allah SWT dan menjadi teladan bagi umat di masa yang akan datang.

“Mari kita semua berdoa, semoga mereka menjadi ulama yang diberkahi Allah SWT dan mampu menjawab tantangan keummatan di masa depan,” harap Hidayat.

Pendirian PTKU ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kekurangan ulama di Kabupaten Batubara, sekaligus menjadi langkah strategis untuk membina generasi yang berpegang teguh pada ilmu agama dan mampu berperan aktif dalam menjaga keutuhan ajaran Islam di tengah masyarakat.

Dukungan untuk Pembangunan Gedung Kampus PTKU

Muhammad Hidayat menegaskan bahwa pembangunan gedung kampus PTKU di Masjid Lama Sei Udang akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan ulama di Kabupaten Batubara. “Pembangunan ini membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat gotong-royong, insya Allah, kita dapat mewujudkan cita-cita besar ini demi kemaslahatan umat,” ujarnya.

Selain itu, Hidayat juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pendirian PTKU, baik dari segi moral maupun material. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua,” tutupnya.

Dengan dimulainya perkuliahan dan rencana pembangunan kampus yang sedang berjalan, PTKU Kabupaten Batubara diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan ulama yang menghasilkan generasi penerus yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjadi pelita bagi umat Islam di masa depan.