muisumut.or.id, Medan,  Pusat Inkubasi Bisnis Syariah PINBAS MUI Sumatera Utara melakukan terobosan dengan mendirikan Koperasi Produsen Syariah Amanah Ulama. Koperasi yang baru saja dibentuk  ini disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000385.AH.01.29 tahun 2023.  Hal ini terungkap ketika acara Pengukuhan Pengurus Koperasi Produsen Syariah Amanah Ulama MUI Sumut di aula MUI Sumatera Utara, 1 Februari 2023. Hadir pada acara tersebut Ketua Umum MUI Sumatera Utara bersama anggota Dewan Pimpinan di antaranya Ketua  Bidang Ekonomi Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua Bidang Hukum Dr. Abdul Hamid Ritonga, Ketua Bidang Perempuan, Ibunda Rusmini, MA.

Dalam sambutannya Ketua Bidang Ekonomi menyampaikan bahwa  Koperasi ini akan menjawab tantangan untuk menjadikan koperasi Amanah Ulama menjadi sebuah contoh yang isyaAllah akan menjadi entitas bisnis di bawah PINBAS MUI Sumut

Putrama Alkhari selaku ketua PINBAS MUI Sumut mengatakan bahwa PINBAS bukanlah entitas bisnis, maka kita butuh koperasi. Sesuai dengan Namanya koperasi produsen maka kita akan memproduksi pupuk, tanaman, air mineral, dan sebagainya. Di samping itu PINBAS juga akan menginventarisir UKMK yang potensial untuk bergabung, sehingga UMKM tersebut bisa naik kelas, bahkan bisa pada level eksportir. Untuk kita sudah melakukan kerjasam dengan Pesantren Darul Mursyid yang dalam waktu dekat akan mengirimkan biji kopinya yang dikenal dengan PDM coffee ke mancanegara. “Insya Allah kehadiran PINBAS kedepan akan semakin bermanfaat bagi umat Sumatera Utara dan Indonesia.” jelasnya ketika menyampaikan sambutan

Kerjasama dengan Pengusaha Singapura

Pada kegiatan tersebut MUI Sumut juga memberikan sertifikat kepada Dr. Ir. Yani BiS sebagai konsultan dari negara Singapura, dalam sambutannya Yani menyampaikan, “ekonomi umat kita terbelakang, kita banyak copypaste dari bisnis orang, kita hanya menjual produk orang hingga bukan kita penentu harga. Untuk itu saya fokus agar koperasi ini punya produk sendiri, kita akan memberikan teknologi untuk koperasi ini, teknologi ini sudah digunaakan di Eropa dan dunia lainnya“. Tuturnya.

Yani yang juga memiliki brand teknologi dengan namanya sendiri YaniSys juga berkesempatan untuk meninjau green house Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumut yang berlokasi di lantai atas (lantai IV) gedung. Green house yang memiliki sekitar 6000 (enam ribu) lubang tanam ini akan dijadikan contoh urban farm dan saat ini sedang pengerjaan dengan menanam sayuran dengan sistem hidroponik, aquaponik, dan silk soil.

Dalam kunjungannya tersebut Yani menjelaskan keunggulan pupuk organic untuk tanaman hidroponik yang jauh lebih murah dari harga pasar saat ini, “kita akan bangun 99% bahannya lokal yang banyak tersedia di Sumatera Utara dan 1 % nyalah teknologi” jelasnya penuh semangat

Sejarah Berdirinya Koperasi Produsen Amanah Ulama

Dr. Indra Utama  yang merupakan ketua Koperasi Amanah Ulama menyampaikan bahwa Koperasi ini bermula dari hasil rapat perdana Pinbas MUI Sumut pada tanggal 12 Desember 2022 di Medan Club. Kemudian dilanjutkan diskusi kecil anggota Dewan Pimpinan Bidang/komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat bersama  peserta refleksi akhir tahun 25 Desember 2022 di hotel Madani, dan ternyata Dewan Pimpinan merestui berdirinya Koperasi pada acara akhir tahun tersebut.

Sebelum koperasi ini dikukuhkan, beberapa anggota koperasi bersama Dr. Yani konsultan pertanian dari Singapura menjajaki kemungkinan penggunaan lahan percontohan menggunakan teknologi pembuatan pupuk berbahan  baku limbah perkarangan konsep sirkulasi ekologi dengan kebun sayuran organic untuk dipasarkan kepada pengunjung dan sisanya untuk pakan hewan kebutuhan kebun binatang aplikasi teknologi YaniSys

Berikut Pendiri Koperasi Amanah Ulama

1. Dr. H. Maratua Simanjuntak
2. Prof. Dr. H. Asmuni, MA
3. Drs. H Sotar Nasution, MHB
4. Dr. H. Arso, SH, M.Ag
5. Jafar Syahbuddin Ritonga, DBA
6. Drs. Putrama Alkhairi
7. Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
8. Dr. H. Indra Utama, SE, M.Si
9. Ali Suman Daulay
10. Dr. H. Saparuddin Siregar, SE, Ak
11. Muhammad Husni, SE, M.Si
12. Drs. Ahmad Darwis Ritonga
13. Dr. Salman Nasution, SE
14. Muhammad Fachran Haikal, STP, MM

kontributor: Akmal S

muisumut.or.id-Jakarta, Merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan tanggapan. Amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 secara tegas menolak perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh. Penolakan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi menegaskan secara konstitusional penolakan terhadap perkawinan beda agama.

Kiai Niam, dalam penjelasannya, berpendapat bahwa upaya legalisasi perkawinan agama bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, menganjurkan, mempraktikkan, atau bahkan memfasilitasi perkawinan beda agama adalah tindakan melanggar hukum. Ia menyatakan bahwa putusan ini telah final, dan perkawinan beda agama harus dihentikan.

Ketika ditanya tentang kepastian hukum menikah beda agama menurut Islam, Kiai Niam menegaskan bahwa ketentuan agama sudah jelas melarangnya. Menurutnya, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan kontrak sosial, melainkan juga memiliki dimensi ibadah dan tunduk pada aturan agama. Kiai Niam menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan mengonfirmasi hal ini dan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan bergantung pada aturan agama yang berlaku.

Selanjutnya, Kiai Niam mengingatkan bahwa dengan adanya amar ini, kampanye terhadap perkawinan beda agama bisa dianggap melanggar konstitusi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh E. Ramos Petege, yang gagal meresmikan pernikahan dengan pasangannya karena perbedaan agama. Putusan ini secara resmi dibacakan oleh Ketua MK Prof Anwar Usman.

Hakim MK Prof Enny Nurbaningsih menekankan bahwa hak asasi manusia diakui di Indonesia dan diatur dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara. Namun, penting untuk memahami bahwa hak asasi manusia di Indonesia harus selaras dengan falsafah ideologi Pancasila sebagai identitas bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai perkawinan beda agama dapat memberikan kepastian. Baginya, putusan MK telah memberikan kejelasan dalam hal yang sebelumnya masih menjadi perdebatan dan polemik. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id, Medan Musholla Al Ikhlas Pantai Pasir Putih Parparean II Kecamatan Porsea Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara.

Sebagai tempat Ibadah bagi wisatawan, mushalla yang berukuran 5 x 6 M2, diperuntukkan dalam rangka mendukung pariwisata Danau Toba. “Bangunan ini didirikan atas swadaya masyarakat serta bantuan Baznas Prov. Sumut yang peduli dan mendukung wisata halal” kata Alahuddin Hasibuan, S. Ag sekum MUI Toba Samosir. Gagasan pendirian sarana ibadah ini berawal dari ustad H. Samosir Ketua Umum MUI Tobasa (2017). Gagasan tersebut segera mendapat respon dari Amirsyah Tambunan. Ibarat kata Raja Inal Siregar matan Gubsu marsipature hutanabe menjadi motivasi kata Amirsyah.

Dalam kunjungan wakil sekjen MUI Pusat tahun 2018 langsung menyaksikan penyerahan tanah wakaf dari warga sekitar mushalla. Tak lama perencananaan tersebut langsung terwujud menjadi Mushalla atas dukungan semua pihak seperti kita saksikan (foto). Sekum MUI Sumut Dr. Ardiansyah Lc., MA mengapresiasi pembangunan Mushalla kiranya dapat digunakan sebagai sarana ibadah oleh para wisatawan dari berbagai daerah khususnya dan maca negara umumnya, pungkas Ardiansyah.

Mushalla al Ikhlas Porsea membutuhkan dana 250 Juta

Perwakilan Sumatera Utara Dr. H. Ardiansyah, LC, MA dan Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum ikut menghadiri Kegiatan Ijtima Sanawi ke-18 DSN MUI yang bertajuk: Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional ini digelar pada 1-2 Desember 2022 secara hybrid. Wakil Presiden RI KH Maruf Amin yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kegiatan Ijtima Sanawi ke-18 dan secara resmi  ditutup oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh.

Kegiatan ini berhasil mencetuskan dan menyepakati sejumlah rekomendasi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Hasil rekomendasi tersebut disampaikan oleh Direktur DSN MUI Institute KH Azharudiin Lathif. Berikut hasil rekomendasi yang dihasilkan dalam Ijtima Sanawi ke-18 DSN MUI:

Rekomendasi untuk Pemerintah:

A. Melakukan kolaborasi antara berbagai lembaga baik lembaga komeril, lembaga dana sosial Islam dan kegiatan sektor ril seperti aktivitas industri halal yang melibatkan peran usaha mikro dan ultra mikro.

B. Menguatkan lembaga-lembaga keuangan syariah melalui penggabungan usaha, akuisisi usaha, penawaran umum saham dan aksi konfrontasi lainnya.

C. Mendukung memberikan insentif, fasilitas, kemudahan dan lain-lain bagi.

Pertama, pebisnis yang menerapkan jaminan prodak halal dan memberikan tambahan insentif bagi pebisnis yang menerapkan produk halal untuk pasar ekspor.

Kedua, Lembaga keuangan yang memiliki unit usaha syariah yang melakukan dan memberikan insentif tambahan bagi yang melakukan konversi syariah secara penuh.

Ketiga, lembaga keuangan dan bisnis yang melakukan inovasi digital.

Keempat, badan usaha milik negara dan swasta yang melakukan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Kelima, lembaga sosial keagamaan yang mengelola dana sosial keagamaan yang mempunyai dampak pada tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

D. Mewujudkan kekuatan ekonomi negara dan masyarakat dengan cara optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana sosial yang menjadi bagian inklusif dalam upaya mendukung pembangunan bangsa dan negara.

E. Memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat dan wakaf.

F. Melakukan harmonisasi terhadap masalah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Rekomendasi untuk otoritas dan pemangku kepentingan lainnya:

a. Agar DPR meningkatkan komitmennya dalam mendukung dan penguatan dalam sektor keuangan syariah melalui antara lain dengan melakukan pengawalan terhadap kebijakan kewajihan spin off unit usaha syariah di lembaga keuangan syariah melalui undang-undang pengembangan dan penguatan sektor ekonomi syariah yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR.

b. Agar OJK senantiasa memberikan dukungan melalui regulasi pengawasan dan kebijakan-kebijakan yang semakin menumbuh kembangkan eksistensi keuangan syariah di Indonsesia.

c. Agar Bank Indonesia meningkatkan perannya dalam mengembangkan sistem pembayaran dan mengembangkan pasar uang di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan dunia.

d. Agar Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dalam rangka meningkatkan fungsi dan perannya memberikan jaminan nasabah bank syariah dan melakukan penanganan dan penyelesaian bank syariah yang mengalami persoalan solvabilitas dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan mendengarkan aspirasi pemangku kepentingan perbankan syariah di Indonesia.

e. Agar kementrian Agama dan struktur dibawahnya serta perguruan tinggi di bawah kementrian agama perlu mendukung penuh tumbuh kembangnya keuangan syariah dengan cara antara lain menempatkan dana pengelolaan dan operasionalnya di lembaga keuangan dan bisnis syariah.

f. Agar Baznas mengembangkan sinergitas pengelolaan dana keuangan sosial islam dengan lembaga lain baik lembaga komersil atau pun sosial agar dampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat semakin luas.

g. Agar para ulama dan mubalig terutama yang berasal dari Dewan Syariah Nasional (DSN) termasuk DPS lebih meningkatkan penyempaian materi dakwah yang mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dan bisnis syariah di Indonesia.

h. Pergurian tinggi yang menyelenggarakan program studi keuangan syariah, ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah agar menyusun dan menerapkan kurikulum yang memperhatikan kebutuhan industri link and match. Sehingga memberikan solusi terhadap persoalan SDM dan ketenagaan kerja syariah di Indonesia.

C. Rekomendasi untuk Dewan Syariah Nasional MUI dan DPS:

A. DSN MUI sebagai otoritas fatwa agar senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk memperkuat otoritas visi dan perannya dalam memberikan pedoman kesesuaian syariah terkait aktivitas, inisiatif, dan inovasi di dalam dan luar negeri.

B. DSN MUI sebagai pelayan umat agar tetap terus mendengar dan menyerap aspirasi umat, memperhatikan kearifan lokal, menjaga kepentingan bangsa dan negara serta kerukunan umat beragama dalam aktivitas ekonomi.

C. DSN MUI agar senantiasa memperkuat metode pengambilan hukum, istimbatul ahkam dalam rangka fikih muamalat tanpa kehilangan fleksibilitasnya yang menjadi ciri muamalat dan prinsip kehati-hatian dalam ijtihad.

D. DSN MUI agar terus memberikan solusi fikih dan berkontribusi terhadap solusi fikih global antara lain dengan menghadirkan solusi dalam makhorij al fikiyah atas berbagai problem fikih muamalat kontemporer dan reka bangun keuangan Islam melalui penerbitan sesuai ketentuan.

E. DSN agar meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya di bidang fikih muamalah, fatwa-fatwa DSN MUI dan termasuk keterampilan pengawasan di industri yang diawasinya.