Medan, muisumut.or.id., 12 Agustus 2026 – Pengalaman panjang Mulyono sebagai penyintas bom di kawasan Kuningan, Jakarta, menjadi salah satu kesaksian penting dalam Halaqah Alim Ulama bertema “Menguatkan Ukhuwah melalui Pendekatan Ibrah” yang digelar di Hotel Santika Medan, Rabu (12/8/2026).

Dalam forum yang diselenggarakan melalui kerja sama Aliansi Indonesia Damai (AIDA) dengan Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi) MUI Provinsi Sumatera Utara, Mulyono membagikan pengalaman menghadapi peristiwa ledakan bom yang mengubah perjalanan hidupnya sekaligus mendorongnya untuk aktif menyuarakan perdamaian.

Mulyono, yang lahir di Jakarta pada 12 September 1971, merupakan anak keenam dari delapan bersaudara. Ia menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi di Universitas Gunadarma dan kemudian berkarier di sektor swasta. Sejak 1996 hingga kini, ia bekerja di PT Bank Danamon dan menjalankan tugas sebagai IT Senior Manager.

Selamat dari Ledakan di Kuningan

Peristiwa yang menjadi titik penting dalam kehidupannya terjadi pada 9 September 2004 sekitar pukul 10.20 WIB di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepat di depan Kedutaan Besar Australia.

Saat itu, perubahan jadwal pertemuan dari Jumat menjadi Kamis serta penundaan keberangkatan karena menunggu rekan kerja membuat Mulyono berada di lokasi ketika ledakan terjadi. Ia berada sekitar 25 meter dari titik ledakan, di dalam kendaraan.

Ledakan tersebut menyebabkan Mulyono mengalami luka serius dan harus menjalani rangkaian perawatan panjang. Ia sempat mendapatkan perawatan awal di RS Mata Aini Jakarta selama sekitar tiga jam sebelum kemudian dirujuk ke RSUP Cipto Mangunkusumo.

Setelah menjalani perawatan selama dua hari di Jakarta, Mulyono melanjutkan pengobatan ke Singapura. Di Singapore General Hospital, ia menjalani operasi rekonstruksi rahang selama sekitar empat bulan. Proses pemulihan kemudian berlanjut di Cabrini Hospital, Melbourne, Australia, selama sekitar satu tahun tiga bulan.

Keluarga dan Keyakinan Menjadi Kekuatan

Di tengah panjangnya proses pemulihan, keluarga menjadi salah satu sumber kekuatan utama bagi Mulyono. Ketika peristiwa tersebut terjadi, salah seorang anaknya masih berusia sekitar enam bulan.

Kecintaan kepada keluarga dan keinginan untuk kembali hadir bagi anak-anak menjadi motivasi penting dalam menjalani proses penyembuhan.

Selain dukungan keluarga, Mulyono menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam menghadapi ujian. Ia antara lain berpegang pada pesan QS. Al-Baqarah ayat 286 mengenai kemampuan manusia dalam menghadapi beban yang diberikan Allah SWT serta QS. Al-Insyirah ayat 5–6 tentang adanya kemudahan setelah kesulitan.

Memilih Memaafkan dan Menebarkan Perdamaian

Meski dampak peristiwa tersebut masih dirasakan hingga kini, Mulyono memilih tidak menjadikan pengalaman sebagai alasan untuk membalas kekerasan dengan kekerasan.

Ia masih mengalami sakit kepala setiap hari dan harus mengonsumsi obat serta menjalani pemeriksaan implant gigi secara berkala. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikannya untuk terlibat dalam kegiatan yang mendorong perdamaian.

Mulyono pernah menjabat sebagai Ketua Forum Kuningan pada periode 2006–2011 dan 2012–2017. Ia juga aktif sebagai Pembina Yayasan Penyintas Indonesia dan terlibat dalam kampanye perdamaian bersama mantan pelaku terorisme.

Menurutnya, pengalaman sebagai korban justru memberikan tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai dampak nyata terorisme terhadap manusia dan keluarga.

Ia juga berupaya membimbing anak-anaknya agar mampu memahami pengalaman tersebut dan belajar memaafkan, sehingga trauma tidak berkembang menjadi kebencian atau siklus kekerasan baru.

“Jangan Membalas Kekerasan dengan Kekerasan”

Dalam pesan yang disampaikannya, Mulyono mengingatkan bahwa terorisme bukan sekadar persoalan ideologi atau tindakan kekerasan, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kehidupan manusia yang tidak bersalah.

Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi paham radikalisme dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang membenarkan kekerasan atas nama agama maupun tujuan tertentu.

Bagi Mulyono, pengalaman sebagai penyintas menjadi ibrah bahwa kekerasan hanya melahirkan penderitaan baru.

Pesan yang ia bawa sederhana namun mendasar: cintai perdamaian, jangan membenarkan terorisme, dan jangan pernah membalas kekerasan dengan kekerasan.

Kesaksian Mulyono dalam Halaqah Alim Ulama tersebut memperkuat pesan bahwa perdamaian tidak hanya dibangun melalui gagasan dan kebijakan, tetapi juga melalui pengalaman nyata para penyintas yang memilih mengubah luka menjadi pembelajaran, memaafkan, dan mengabdikan diri untuk mencegah kekerasan terulang kembali.

Medan, muisumut.or.id., 12 Agustus 2026 – Pesantren dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga ukhuwah, memperkuat moderasi beragama, serta mencegah berkembangnya paham intoleransi dan ekstremisme di tengah masyarakat. Penguatan peran tersebut menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., dalam Halaqah Alim Ulama bertema “Menguatkan Ukhuwah melalui Pendekatan Ibrah”.

Kegiatan yang digelar di Hotel Santika Medan, Rabu (12/8/2026) tersebut merupakan hasil kerja sama Aliansi Indonesia Damai (AIDA) dengan Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi) MUI Provinsi Sumatera Utara. Halaqah diikuti sekitar 110 peserta  yang terdiri atas unsur MUI Sumatera Utara, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, pesantren, akademisi, serta sejumlah elemen masyarakat.

Dalam paparan keynote speech-nya, Basnang Said menyoroti perkembangan kelembagaan pesantren yang semakin memperoleh pengakuan negara. Menurutnya, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 menjadi bagian penting dari perjalanan panjang afirmasi negara terhadap pesantren.

Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan sebelumnya, antara lain penetapan Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Pesantren dan Bonus Demografi

Basnang juga memaparkan besarnya ekosistem pesantren di Indonesia. Berdasarkan data EMIS Kementerian Agama tahun 2025 yang disampaikan dalam forum tersebut, terdapat 42.369 pesantren, dengan jumlah santri mencapai 6.267.741 orang serta sekitar 1.163.140 ustaz dan tenaga pengajar.

Besarnya ekosistem tersebut, menurutnya, menempatkan pesantren pada posisi penting dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi bonus demografi.

Pesantren tidak hanya dituntut menghasilkan generasi yang memiliki kapasitas keagamaan, tetapi juga generasi yang produktif, moderat, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

Dalam konteks tersebut, Basnang mengingatkan kembali tiga fungsi utama pesantren sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga fungsi tersebut, menurutnya, harus terus dikembangkan agar pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan sosial dan kehidupan masyarakat yang damai.

Pesantren sebagai Mitra Pencegahan

Dalam paparannya, Basnang turut menyinggung tantangan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang masih perlu mendapatkan perhatian bersama. Menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang semata-mata bersifat pengawasan, tetapi membutuhkan pembinaan, dialog, dan pembangunan kepercayaan.

Karena itu, pesantren harus ditempatkan sebagai *mitra strategis dalam pencegahan, bukan sebagai objek kecurigaan.

Pendekatan tersebut dilakukan melalui pembinaan berbasis risiko dengan prinsip proporsional, persuasif, objektif, dan kolaboratif. Pesantren perlu didampingi untuk semakin memperkuat tradisi keilmuan, keterbukaan, moderasi, dan komitmen kebangsaan.

Basnang juga memaparkan enam tahapan pendampingan pesantren, mulai dari asesmen dan pemetaan, pembangunan kepercayaan dan dialog, reorientasi teologis, reformasi kurikulum, integrasi sosial, hingga kemandirian berkelanjutan.

Penguatan tafsir wasathiyah dan maqashid syariah menjadi bagian penting dalam proses tersebut, terutama dalam membangun pemahaman keagamaan yang kontekstual, moderat, dan mampu menjawab persoalan masyarakat kontemporer.

Menguatkan Ukhuwah melalui Ibrah

Halaqah Alim Ulama ini juga menjadi ruang refleksi bersama mengenai pentingnya mengambil ibrah dari berbagai pengalaman dalam perjalanan kehidupan umat dan bangsa.

Pendekatan tersebut menempatkan pengalaman manusia sebagai sumber pembelajaran dalam membangun perdamaian. Ulama, pesantren, pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis.

Melalui forum tersebut, para peserta diajak memperkuat ukhuwah sekaligus membangun kesadaran bahwa pencegahan kekerasan dan ekstremisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Halaqah yang diikuti sekitar 110 peserta itu diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi melahirkan komitmen dan kerja bersama untuk memperkuat pendidikan keagamaan, memperluas ruang dialog, serta menjaga masyarakat dari berkembangnya narasi kebencian dan kekerasan.

Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara MUI, AIDA, pemerintah, ulama, pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat sipil dalam merawat ukhuwah serta membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Medan, muisumut.or.id., 12 Agustus 2026. — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi) bekerja sama dengan Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menggelar Halaqah Alim Ulama dengan tema “Menguatkan Ukhuwah melalui Pendekatan Ibrah” di Hotel Santika Medan, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 110 peserta yang terdiri atas unsur ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, pengurus masjid, pengasuh pesantren, serta berbagai elemen masyarakat di Sumatera Utara.

Halaqah ini menjadi ruang silaturahmi dan dialog untuk memperkuat ukhuwah sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya perdamaian, terutama melalui pembelajaran dari berbagai pengalaman dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Hasibullah Satrawi, Lc., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat berhadir kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan. Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur umat dalam kegiatan yang diharapkan dapat memperkuat komunikasi, silaturahmi, dan kerja sama dalam membangun perdamaian.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Al-Qur’an oleh Jiki Madasa Lingga, S.Pd., serta doa yang dipimpin Dr. H. Abd Hamid Ritonga, M.A.

Selanjutnya, Direktur AIDA Hasibullah Satrawi menyampaikan sambutan. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mengikuti keynote speech yang disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. H. Basnang Said, M.Ag.

Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan cinderamata dari Direktur AIDA kepada Ketua Umum MUI Sumut. Selanjutnya dilakukan serah balik Majalah Infokomdigi MUI Sumut oleh Ketua Umum MUI Sumut kepada Direktur AIDA sebagai bagian dari simbol sinergi dan kerja sama kedua pihak.

Setelah sesi foto bersama dan coffee break, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua dalam format panel. Sesi ini dimoderatori oleh Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.

Panel menghadirkan tiga pembicara dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Pembicara pertama, Abd Moqsith Ghozali, Ketua MUI Pusat dan Katib Syuriah PBNU, membahas “Tantangan Gerakan Islam Masa Pra-Kemerdekaan, Masa Kemerdekaan, Kini dan Masa Akan Datang.”

Pembicara kedua, Arif Siswanto, mantan petinggi Jamaah Islamiyah, menyampaikan materi mengenai perjalanan “Dari Jalan Kekerasan Menuju Perdamaian”. Perspektif tersebut diharapkan memberikan pembelajaran mengenai proses perubahan pemikiran dan perjalanan menuju kehidupan yang lebih damai.

Sementara itu, pembicara ketiga, Mulyono Sutrisman, penyintas Bom Kedutaan Besar Australia Tahun 2004, menyampaikan materi “Tidak Membalas Kekerasan dengan Kekerasan”.

Kehadiran mantan pelaku dan penyintas dalam satu forum menjadi bagian penting dari pendekatan ibrah yang diusung dalam halaqah. Peserta tidak hanya memperoleh perspektif keagamaan dan akademik, tetapi juga pembelajaran langsung dari pengalaman manusia yang pernah berada dalam situasi kekerasan dan dampaknya.

Melalui Halaqah Alim Ulama ini, MUI Sumatera Utara dan AIDA mendorong penguatan ukhuwah melalui dialog, pembelajaran, dan pengalaman. Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan, mencegah berkembangnya kekerasan atas nama agama, serta membangun budaya perdamaian di tengah masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara MUI Sumatera Utara, AIDA, organisasi kemasyarakatan Islam, pesantren, pengurus masjid, serta berbagai unsur masyarakat dalam menjaga persatuan dan membangun kehidupan umat yang damai dan berkeadaban.

Medan, muisumut.or.id. — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya kolaborasi lintas elemen masyarakat dalam mencegah terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak, dalam kegiatan Halaqah Alim Ulama bertema “Menguatkan Ukhuwah Melalui Pendekatan Ibrah” yang digelar bersama Aliansi Indonesia Damai (AIDA).

Dalam sambutannya, Maratua menyampaikan apresiasi kepada AIDA atas kepercayaan dan kesempatan membangun kolaborasi bersama MUI Sumatera Utara. Menurutnya, hubungan AIDA dengan sejumlah tokoh di Sumatera Utara sebenarnya telah terjalin sejak beberapa tahun sebelumnya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan tokoh agama dan insan media.

Ia menyebut, pada 2016 AIDA pernah menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di Medan bekerja sama dengan Pusat Layanan Psikologi UIN Sumatera Utara. Kegiatan tersebut melibatkan aktivis dakwah Al-Washliyah serta menghadirkan penyintas dan mantan pelaku terorisme.

Setahun kemudian, pada 2017, AIDA kembali melakukan kegiatan di Medan melalui Short Course Jurnalistik Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Isu Terorisme. Dalam kegiatan tersebut, para jurnalis mendapat perspektif langsung dari penyintas Bom JW Marriott 2003 dan Bom Kuningan 2004.

“Hubungan antara AIDA dengan orang-orang yang berada di lingkungan MUI Sumatera Utara sebenarnya sudah terbangun sejak lama. Memang, pada waktu itu belum berbentuk kerja sama kelembagaan antara AIDA dan MUI Sumatera Utara. Namun komunikasi, silaturahmi dan kerja bersama sudah pernah dilakukan,” ujar Maratua.

Menurutnya, kegiatan Halaqah Alim Ulama menjadi momentum untuk meningkatkan hubungan tersebut ke dalam bentuk kolaborasi kelembagaan. Ia berharap kerja sama MUI Sumut dan AIDA tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi dapat berlanjut dalam berbagai program yang memberikan kontribusi bagi penguatan perdamaian dan ketahanan masyarakat.

MUI Tegaskan Terorisme Bukan Bagian dari Ajaran Islam

Maratua menegaskan bahwa persoalan terorisme tidak dapat dilihat semata-mata dari perspektif keamanan. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, keluarga, media, serta aspek kemanusiaan.

Dalam konteks keagamaan, MUI telah mengambil sikap melalui Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. Fatwa tersebut menegaskan keharaman tindakan teror serta memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara terorisme dan jihad.

“Jangan sampai ada orang yang melakukan kekerasan kemudian mengatasnamakan jihad. Jangan sampai ada tindakan membunuh orang yang tidak berdosa kemudian diberi label perjuangan agama,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tugas MUI tidak berhenti pada penerbitan fatwa, tetapi juga mencakup pembinaan dan edukasi umat. Pemahaman keagamaan yang benar, utuh, dan moderat perlu terus disampaikan melalui masjid, pesantren, majelis taklim, perguruan tinggi, serta berbagai ruang kehidupan masyarakat.

Menurutnya, penguatan pemahaman keagamaan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi kebencian, takfir, intoleransi, maupun kekerasan.

Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara

Ketua Umum MUI Sumut tersebut juga mengingatkan bahwa Sumatera Utara memiliki pengalaman terkait aksi terorisme. Ia menyebut serangan terhadap anggota kepolisian di Markas Polda Sumatera Utara pada 25 Juni 2017 yang menyebabkan Aiptu Martua Sigalingging meninggal dunia.

Kemudian, pada Maret 2019, masyarakat kembali dikejutkan dengan peristiwa terorisme di Sibolga. Sementara pada 13 November 2019 terjadi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan yang mengakibatkan enam orang mengalami luka.

Pengalaman tersebut, menurut Maratua, menjadi pelajaran bahwa upaya pencegahan terorisme tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, aparat keamanan, atau satu lembaga tertentu.

“Keberhasilan mencegah terorisme adalah keberhasilan kita bersama. Dan keberhasilan itu harus terus kita rawat bersama,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa terciptanya kondisi masyarakat yang relatif kondusif merupakan hasil kontribusi berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan BNPT, aparat keamanan, MUI dan ulama, pesantren, sekolah, perguruan tinggi, keluarga, media, hingga organisasi masyarakat sipil seperti AIDA.

Pendekatan Ibrah sebagai Upaya Membangun Perdamaian

Maratua menilai pendekatan yang dilakukan AIDA memiliki posisi strategis karena menghadirkan pengalaman korban maupun mantan pelaku terorisme dalam proses membangun kesadaran masyarakat.

Menurutnya, perspektif korban penting untuk menunjukkan bahwa dampak terorisme tidak berhenti ketika sebuah serangan berakhir. Dampaknya dapat berlangsung panjang, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, maupun terhadap kehidupan keluarga korban.

Di sisi lain, pengalaman mantan pelaku memberikan pembelajaran mengenai bagaimana seseorang dapat terpengaruh pemikiran ekstrem hingga akhirnya menyadari kekeliruannya dan kembali kepada jalan perdamaian.

“Kita tidak hanya belajar dari buku. Kita juga belajar dari pengalaman manusia. Kita belajar dari korban, kita belajar dari mantan pelaku, kita belajar dari akademisi, kita belajar dari ulama dan kita belajar dari pengalaman masyarakat,” jelasnya.

Menurut Maratua, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Halaqah Alim Ulama, yakni “Menguatkan Ukhuwah Melalui Pendekatan Ibrah”. Ibrah tidak hanya dimaknai sebagai mengambil pelajaran dari suatu peristiwa, tetapi juga menjadikannya sebagai dasar untuk memperkuat kesadaran, memperbaiki sikap, dan membangun kehidupan yang lebih damai.

Perdamaian Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Mengakhiri sambutannya, Maratua berharap Halaqah Alim Ulama tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan kesadaran dan langkah bersama dalam menjaga perdamaian.

MUI Sumut, kata dia, akan terus menjalankan perannya sebagai khadimul ummah dan mitra pemerintah melalui fatwa, pembinaan umat, pendidikan keagamaan, serta penguatan ukhuwah.

Ia juga berharap kolaborasi dengan AIDA dapat terus dikembangkan dengan menghadirkan perspektif korban, mantan pelaku, dan pendekatan kemanusiaan dalam membangun perdamaian.

“Perdamaian tidak lahir dari satu lembaga. Perdamaian lahir dari kerja bersama,” pungkasnya.

Melalui Halaqah Alim Ulama tersebut, MUI Sumatera Utara dan AIDA mendorong penguatan ukhuwah, ketahanan masyarakat, serta pencegahan berkembangnya kekerasan atas nama agama. Upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga Sumatera Utara sebagai daerah yang damai, rukun, dan mampu melindungi generasi muda dari paham kekerasan dan ekstremisme.

Jakarta, muisumut.or.id., 6 Agustus2026, – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Internal dan Studi Komparasi Manhaj Menuju Harmonisasi Fatwa yang Kredibel dan Berkeadaban di Era Disrupsi Informasi di Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini menjadi forum ilmiah strategis untuk memperkuat harmonisasi metodologi (manhaj) fatwa di Indonesia di tengah derasnya arus disrupsi informasi.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan pimpinan MUI Pusat, di antaranya Sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Cholil Nafis, Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Gusrizal Gazahar, Lc., M.A., serta Prof. Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A.. Para narasumber memaparkan pendekatan manhaj fatwa dari berbagai organisasi Islam dan mendiskusikannya secara ilmiah dalam suasana yang konstruktif dan penuh semangat ukhuwah.
Forum ini menghadirkan perwakilan organisasi Islam besar di Indonesia, seperti Al Jam’iyatul Washliyah, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis), untuk mempresentasikan metodologi penetapan fatwa yang selama ini menjadi pedoman masing-masing organisasi. Melalui dialog akademik tersebut diharapkan lahir titik temu yang semakin memperkuat kredibilitas, otoritas, serta peran fatwa dalam menjawab tantangan kehidupan umat di era digital.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, Prof. Dr. H. M. Jamil, M.A., memaparkan secara komprehensif prosedur penetapan fatwa di lingkungan Al Washliyah. Beliau menjelaskan bahwa Dewan Fatwa Al Washliyah masa bakti 2021–2026 tidak hanya menghasilkan produk berupa fatwa, tetapi juga imbauan, nasihat, jawaban fatwa, surat arahan, taujih, serta forum ijtihad kolektif melalui Multaqa Ulama.

Menurut Prof. Jamil, berbagai produk tersebut mencakup persoalan munakahat, wakaf, zakat, ibadah, hubungan antarumat beragama, politik, pendidikan, pengelolaan aset organisasi, hingga persoalan-persoalan kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Fatwa Al Washliyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi fatwa, tetapi juga berperan sebagai pembina kehidupan keagamaan, pengarah kebijakan organisasi, pengawas syariah, sekaligus pengembang ijtihad kolektif dalam merespons dinamika masyarakat.
Dalam paparannya, Prof. Jamil juga menguraikan secara sistematis konsep Ahlussunnah wal Jama’ah yang menjadi landasan manhaj Al Washliyah, yaitu meliputi tiga pilar utama: iman (akidah), Islam (fikih), dan ihsan (tasawuf).

Pada aspek akidah, Al Washliyah berpegang pada manhaj yang dikembangkan oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Pendekatan ini menempatkan keseimbangan antara penggunaan akal dan wahyu dalam memahami persoalan ketuhanan, tanpa mengesampingkan perkara-perkara gaib yang berada di luar jangkauan akal manusia. Al Washliyah juga menegaskan sikapnya yang melepaskan diri dari paham tasybih, ta’thil, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, maupun Mu’tazilah, serta meyakini kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ’anhum.

Pada aspek fikih, Prof. Jamil menjelaskan bahwa Al Washliyah mengakui empat mazhab fikih, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Namun, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Al Washliyah secara resmi bermazhab Syafi’i. Dalam persoalan cabang (furu’), perbedaan pendapat harus disikapi dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi prinsip moderasi (wasathiyah), sehingga mampu menjaga persatuan umat.

Sementara itu, dalam bidang tasawuf, Al Washliyah mengikuti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi dan Hujjatul Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali. Tasawuf yang dipedomani adalah tasawuf akhlaqi (’amaliy) yang berorientasi pada penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia, serta menolak ajaran hulul maupun wahdatul wujud yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah dan syariat Islam.

Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, Prof. Dr. H. M. Jamil, M.A. juga merupakan Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara serta Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Kehadirannya dalam forum nasional tersebut semakin memperkuat kontribusi ulama Sumatera Utara dalam pengembangan metodologi fatwa yang moderat, ilmiah, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Melalui kegiatan konsolidasi dan studi komparasi ini, MUI Pusat berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antarlembaga fatwa di Indonesia sehingga mampu melahirkan fatwa-fatwa yang kredibel, berkeadaban, berorientasi pada kemaslahatan umat, serta menjadi rujukan yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi dan berbagai tantangan kehidupan masyarakat modern.

Medan, muisumut.or.id., 6 Agustus 2026, – Bidang/Komisi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Medan menyelenggarakan Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026) pada Kamis, 6 Agustus 2026, bertempat di Aula MAN 2 Model Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan nasional mengenai kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026.

Hadir sebagai narasumber, Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, M.S., selaku Ketua Bidang Halal sekaligus Direktur LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara, yang menyampaikan berbagai aspek strategis terkait pelaksanaan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026. Dalam pemaparannya, beliau menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat sebagai konsumen produk halal.

Prof. Basyaruddin menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, MUI, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sosialisasi kepada aparatur Kementerian Agama, penyuluh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus terus diperkuat agar proses transisi menuju pemberlakuan wajib halal dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal, kesiapan berbagai pihak dalam menghadapi implementasi kebijakan nasional tersebut, serta pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa produk halal tidak hanya menjadi tuntutan syariat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas, keamanan, dan daya saing produk Indonesia.

Bidang/Komisi Halal MUI Provinsi Sumatera Utara berharap kegiatan sosialisasi ini semakin memperkuat kolaborasi antara MUI dan Kementerian Agama dalam mendukung suksesnya implementasi Wajib Halal Oktober 2026, sehingga pelaku usaha dan masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus penguatan ekosistem halal di Indonesia.

Balige, muisumut.or.id., 5 Agustus 2026 – Wakil Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, menyerahkan Majalah Media Ulama kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Atip Latiful Hayat, serta Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Dr. Jeje Jaenudin, di Balige, Kabupaten Toba.

Penyerahan majalah tersebut berlangsung di Sapadia Hotel Balige di sela-sela rangkaian kunjungan kerja Prof. Atip Latiful Hayat ke wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka peresmian Ruang Kelas Darurat (RKD) SMP Insani di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda kunjungan ke SMA Plus Matauli.

Dalam kesempatan tersebut, KH. Muhammad Nuh menjelaskan bahwa Majalah Media Ulama merupakan salah satu sarana dakwah yang dikembangkan oleh MUI Sumatera Utara melalui pendekatan bil kitabah atau dakwah melalui tulisan. Kehadiran media tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan gagasan, pemikiran, serta pandangan keislaman kepada masyarakat luas.

“Majalah ini dihadirkan sebagai media dakwah yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, literasi, dan penguatan pemikiran keislaman di tengah masyarakat,” ujar KH. Muhammad Nuh.

Prof. Atip Latiful Hayat menyampaikan apresiasinya terhadap upaya MUI Sumatera Utara dalam mengembangkan media dakwah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, kehadiran media yang berbasis nilai-nilai keislaman memiliki peran penting dalam memperkuat literasi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PP Persis, Dr. Jeje Jaenudin. Ia menilai bahwa dakwah melalui media menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang semakin akrab dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyerahan Majalah Media Ulama tersebut turut didampingi oleh Sekretaris Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital MUI Provinsi Sumatera Utara, Abdul Aziz, S.T.

Melalui langkah ini, MUI Sumatera Utara berharap Majalah Media Ulama dapat terus berkembang sebagai sarana dakwah, edukasi, dan literasi yang mampu memperkuat peran ulama dalam menjawab berbagai tantangan zaman.