Jakarta, muisumut.or.id, 11 April 2026— Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi rencana pelarangan vape di Indonesia. Hal ini karena Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan kandungan zat etomidate, yakni obat bius, dalam beberapa sampel vape yang diuji.

Menurut BNN, peredaran narkotika melalui vape berkembang sangat cepat. Hingga saat ini, BNN telah mengidentifikasi sedikitnya 175 jenis zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di Indonesia.

Sekertaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, mengatakan jika vape terbukti mengandung narkotika, maka semua ulama sepakat hukum vape adalah haram.

“Jika ditemukan ada unsur narkotika di dalam vape, itu malah tidak lagi menjadi perdebatan ulama, tapi namanya narkotika itu kan termasuk khamar. Dan semua ulama sepakat bahwa khamar itu adalah haram,” kata Kiai Miftah kepada MUI Digital, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Komisi Fatwa MUI mendorong BNN melakukan langkah-langkah strategis dan tepat guna penelitian atau penyelidikan terhadap kandungan vape.

Komisi Fatwa MUI menegaskan, jika vape terbukti terdapat kandungan narkotika, maka status hukumnya jelas menjadi haram dan tidak lagi menimbulkan perdebatan pandangan di kalangan ulama.

Jika dalam vape terbukti mengandung narkotika, Komisi Fatwa MUI juga mendorong adanya tindaklanjut dengan langkah regulatif yang lebih tegas melalui jalur regulasi.

“Jika betul ada yang mengandung narkotika, maka perlu mengusulkan ke DPR untuk membuat peraturan melarang penggunaan vape,” tegasnya.

Seiring dengan itu, Komisi Fatwa MUI menekankan pentingnya pengaturan penggunaan vape di ruang publik guna melindungi masyarakat luas, khususnya dari paparan asap bagi perokok pasif.

Selain itu, Komisi Fatwa MUI mengingatkan bahwa vape secara substansi merupakan bagian dari rokok yang memiliki risiko kesehatan serius, termasuk potensi gangguan pada sistem pernapasan.

“Dan juga tentu ada aturan yang melarang vape di tempat umum, secara umum ya, di tempat umum biar tidak mengganggu pada perokok pasif dan tidak mengganggu orang lain,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengusulkan larangan peredaran vape di Indonesia karena berpotensi kuat disalahgunakan untuk penyalahgunaan narkotika.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI terkait RUU Narkotika dan Psikotropika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Suyudi mengungkapkan hasil uji laboratorium BNN terhadap 341 sampel cairan vape. Hasilnya, ditemukan sejumlah kandungan narkotika yang mengkhawatirkan.

“Dari 341 sampel cairan vape, 11 sampel mengandung kanabinoid atau ganja, dan satu sampel mengandung methamphetamine atau sabu,” ucapnya.

BNN juga menemukan kandungan zat etomidate, yakni obat bius, dalam beberapa sampel vape yang diuji. Menurut Suyudi, fenomena peredaran narkotika melalui vape berkembang sangat cepat.

Saat ini, BNN telah mengidentifikasi sedikitnya 175 jenis zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances (NPS) yang beredar di Indonesia.

Dia berharap pelarangan vape dapat menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran narkotika, khususnya zat etomidate yang kini mulai disalahgunakan melalui rokok elektrik.

“Jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, sebagaimana sabu memerlukan bong sebagai media konsumsi,” kata Suyudi.

Usulan pelarangan vape kini menjadi sorotan publik dan diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika di DPR RI.

Sumber web mui digital

muisumut.or.id., 10  April 2026, Konsultasi Syariah,  Di tengah masyarakat muncul perbincangan mengenai kemungkinan seorang wanita menjadi khatib dalam rangkaian pelaksanaan shalat Jumat. Persoalan ini kemudian dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkan dalam fatwa tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat.

Dalam fatwa MUI No, 23  tahun 2023  dijelaskan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Shalat Jumat hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan boleh bagi perempuan.
   Khutbah Jumat merupakan rukun dalam shalat Jumat.
2. Khutbah sebagaimana pada angka 2 merupakan bagian dari ibadah mahdhah yang harus mengikuti ketentuan syariat, di antaranya harus dilakukan oleh laki-laki.
3. Khutbah Jumat yang dilakukan oleh wanita di hadapan jamaah laki-laki hukumnya tidak sah.
4. Shalat Jumat yang khutbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan jamaah laki-laki hukumnya tidak sah.
5. Meyakini bahwa wanita boleh menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat di hadapan jamaah laki-laki merupakan keyakinan yang salah yang wajib diluruskan dan yang bersangkutan wajib bertaubat.

Selain ketentuan hukum tersebut, fatwa juga memberikan beberapa rekomendasi kepada umat Islam, antara lain agar tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang lurus, berhati-hati terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam praktik ibadah, serta meningkatkan kewaspadaan dalam memilih lembaga pendidikan dan lingkungan yang membentuk pemahaman keagamaan.

Dengan demikian, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, wanita tidak sah menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat di hadapan jamaah laki-laki, karena khutbah merupakan bagian dari ibadah yang ketentuannya telah diatur dalam syariat.

(Bidang Fatwa MUI Sumatera Utara)

Medan, muisumut.or.id 8 April 2026 — Pengurus baru Koperasi Syariah Amanah Ulama (KPSAU) Sumatera Utara masa khidmat 2026–2031 resmi dilantik dalam prosesi khidmat yang digelar di Aula Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI Sumut), Rabu (8/4/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan MUI Sumut serta sejumlah tokoh masyarakat. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua MUI Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak.
Dalam sambutannya, Maratua Simanjuntak menegaskan pentingnya peran KPSAU sebagai wadah strategis dalam memperkuat ekonomi umat berbasis prinsip syariah di Sumatera Utara.
“Keberadaan koperasi syariah ini diharapkan mampu menjadi solusi ekonomi umat, serta memperkuat kemandirian kaum muslimin dan muslimat di Sumatera Utara,” ujarnya.
KPSAU diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan kepengurusan baru ini, berbagai program strategis dan inovatif diharapkan segera dijalankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di daerah.
Berikut Susunan Pengurus KPSAU Sumatera Utara Periode 2026–2031
Pengurus:
Ketua: Dr. Kaswinata, SE., Ak., CA., MSP
Wakil Ketua Bidang Anggota: Syafrudin Hanafi Siregar, SE., MM
Wakil Ketua Bidang Usaha: M. Alfirdian Satra, ST
Sekretaris: Dr. Abi Bahrun, M.Si
Wakil Sekretaris: Dr. Hastuti Olivia, SE., M.Si
Bendahara: Aldy Saputra
Pengawas:
Ketua: Dr. Maratua Simanjuntak
Anggota:2.
1 Drs. Putrama Alkhairi

2 Dr. H. Akmaluddin Syahputra

3 Dr. Indra Utama.

4 Prof. Dr. Ilmi Abdullah2.5 Ali Suman Daulat

Dewan Syariah:
Ketua: Prof. Dr. H. Ardiansyah, MA
Anggota:

2.1 Prof. Dr. Saparuddin Siregar, MA

2.2 Dr. Akmaluddin Syahputra

Acara pelantikan berlangsung lancar dan penuh khidmat, sekaligus menjadi awal langkah baru bagi KPSAU Sumut dalam menjalankan amanah organisasi selama lima tahun ke depan.

muisumut.or.id., Medan,  7 April 2026, Ketua Bidang Keuangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, KH Akhyar Nasution, yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara (FK KBIHU-SU), mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran berangkat haji tanpa antrean, karena berpotensi mengarah pada penipuan. Hal ini mengingat adanya aturan ketat yang diterapkan oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi.

“Masyarakat jangan mudah terbujuk iming-iming jalur cepat dengan visa ziarah, visa kunjungan, visa mujamalah, atau dokumen lainnya di luar ketentuan, karena bisa jadi tidak dapat digunakan untuk berhaji,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Masalah haji nonprosedural ini menjadi perhatian serius otoritas Saudi dengan slogan:

لا حج بدون تصريح

Tidak boleh berhaji tanpa izin resmi.

Selain menyalahi aturan, praktik tersebut juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa calon jamaah haji.

Kasus menonjol dari haji nonprosedural atau ilegal ini pernah terjadi dari waktu ke waktu. Pada 2024, ada jamaah haji yang ditangkap petugas keamanan Arab Saudi karena diduga akan berhaji menggunakan visa ziarah serta membawa rombongan.

Kemudian pada 2025, tiga orang WNI ditemukan terdampar di wilayah gurun pasir saat hendak memasuki wilayah Makkah. Satu orang meninggal dunia karena dehidrasi. Ketiga WNI ini merupakan jamaah yang hendak berhaji tanpa melalui jalur resmi.

Selain itu, sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mencegah keberangkatan seribuan orang yang disinyalir akan berangkat ke Tanah Suci tanpa visa resmi dari berbagai wilayah keberangkatan di Indonesia.

KH Akhyar mengatakan, satu-satunya visa yang paling aman digunakan untuk berhaji adalah visa haji. Sementara itu, jika masyarakat menggunakan visa selain visa haji, kemungkinan tertolak sangat besar dan dapat berujung pada deportasi dengan sanksi lain yang menyertainya.

Selain gagal beribadah, mereka yang kedapatan masuk Arab Saudi untuk berhaji secara ilegal juga terancam sanksi berupa denda besar hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi (cekal) selama 10 tahun.

“Hanya visa haji yang ditetapkan otoritas Saudi yang paling aman,” kata KH Akhyar Nasution.

Menurutnya, KJRI Jeddah mencatat berbagai kasus di mana jamaah ditangkap karena menggunakan atribut haji palsu, kartu identitas palsu, hingga visa yang datanya tidak sesuai dengan paspor pemegang.

“Masyarakat jangan terpaku pada nama paketnya, tetapi pastikan kepastian visa hajinya, legalitas penyelenggaranya, dan kesesuaian prosedur dengan aturan resmi pemerintah,” kata KH Akhyar.