muisumut.or.id, Medan, 3 September 2024, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI Sumut) mengadakan pertemuan penting dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, A Fatani, yang didampingi oleh beberapa pejabat seperti Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bappeda. Pertemuan ini berkaitan dengan datangnya Tim Monev dari MUI Pusat pada Rabu 4 September 2024. Pertemuan yang bertempat di kantor Gubernur lantai 10 juga  membahas kolaborasi strategis antara MUI Sumut dan Pemerintah Provinsi dalam berbagai program, serta menyampaikan pesan dari Gubernur. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum, Dr. H. Arso, Sekretaris Umum, Prof. Asmuni, MA, Bendahara Umum, H. Sotar Nasution, dan beberapa Dewan pimpinan lainnya

Dalam sambutannya, Pj Gubernur mengucapkan terima kasih kepada MUI Sumut atas peran pentingnya dalam mengayomi umat dan memberikan kontribusi strategis bagi pembangunan daerah. “MUI merupakan mitra penting dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Kami siap mendukung kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan berbagai dinas di Pemprov,” ungkap A Fatani.

Pj Gubernur juga menekankan pentingnya Sumatera Utara sebagai barometer nasional dengan keragaman etnis yang mencerminkan kohesi sosial. “Sumut merupakan wilayah multi-etnis, dengan delapan suku asli serta pendatang, dan menjadi kota terbesar kedua di Indonesia. Kita harus menjaga keamanan dan kesejahteraan daerah ini,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula bahwa MUI Sumut pernah meraih peringkat pertama secara nasional dan pada mendapat peringkat kedua tahun 2022, salah satunya berkat hubungan baik dan kemitraan yang terjalin dengan pemerintah.

Wakil Ketua Umum MUI Sumut, H Arso, menyampaikan bahwa program pendidikan kader ulama yang sedang berjalan merupakan hasil kerjasama erat dengan Pemprov. “Kami baru saja menggelar acara silaturrahim ulama, di mana salah satu visinya adalah mendukung program pemerintah,” ujar H Arso.

Sekretaris Umum MUI Sumut juga menambahkan, bahwa MUI Sumut kini tengah mempersiapkan untuk mendapatkan sertifikasi ISO. “Kami sudah memulai pelatihan menuju ISO, yang menuntut digitalisasi, transparansi, dan profesionalisme. Kami akan terus berkonsultasi dengan Biro Kesra untuk mendukung proses ini,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, Pj Gubernur menyampaikan harapan agar MUI turut mendukung kesuksesan PON yang akan segera berlangsung. “Ini momen yang jarang terjadi, dan kami berharap dukungan dari MUI, masjid-masjid serta berbagai tempat lainnya,” ucapnya.

Pj Gubernur juga berpesan agar MUI membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. “Kami ingin memastikan bahwa semua datang ke TPS dan berperan aktif dalam demokrasi,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi yang kuat antara MUI dan Pemerintah Provinsi, diharapkan MUI Sumatera Utara kembali mendapat ranking pertama sehingga Sumatera Utara terus menjadi wilayah yang aman, makmur, dan harmonis bagi semua etnis dan agama.

muisumut.or.id, Medan, -Perkuliahan Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Angkatan VIII secara resmi dibuka oleh Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak, di Aula MUI Sumut. Acara yang berlangsung pada Senin 2 September 2024 ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum MUI Sumut sekaligus Pengarah PTKU, Dr. H. Arso, MH, Direktur PTKU, Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA, Sekretaris PTKU, Dr. Irwansyah, M.H.I., serta para dosen dan pengurus MUI Sumut lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. H. Maratua Simanjuntak menekankan rasa syukur atas dimulainya perkuliahan bagi angkatan ini. “Pertama, kita harus bersyukur bahwa seleksi tahun ini benar-benar berdasarkan nilai yang ketat, memastikan kualitas mahasiswa yang diterima. Kedua, kami bersyukur karena para mahasiswa yang terpilih mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui APBD selama tiga tahun untuk biaya akomodasi dan konsumsi. Ini adalah amanah dari rakyat yang harus kita syukuri dalam ucapan dan perbuatan,” ujar Maratua.

Beliau juga menyampaikan bahwa PTKU MUI Sumut adalah satu-satunya program di Indonesia yang memiliki sistem perkuliahan penuh selama tiga tahun, bekerja sama dengan perguruan tinggi hingga tingkat S1. “Mahasiswa PTKU harus bertanggung jawab atas apa yang diberikan Allah dan MUI. Mereka juga harus berterima kasih kepada orang tua yang telah mendukung sejak kecil hingga mereka mencapai tahap ini,” tambahnya.

Dalam orientasi kampus, para mahasiswa dikenalkan dengan berbagai ketentuan yang harus mereka patuhi, termasuk larangan menikah, berpacaran, merokok, serta kegiatan lain yang dapat mengganggu proses akademik. “Ikutilah semua peraturan dengan tekad yang kuat dan ikhlas hanya karena Allah. Kalian akan menjadi kader ulama yang berperan penting di masa depan,” tutup Maratua.

Acara ini menandai langkah awal mahasiswa PTKU Angkatan VIII dalam menjalani pendidikan yang intensif selama tiga tahun ke depan.

muisumut.or.id, Medan – Pertemuan Silaturahim Ulama, Tokoh, dan Cendekiawan Muslim Sumatera Utara yang diselenggarakan pada Jumat-Sabtu, 30-31 Agustus 2024, di Hotel Grand Inna Medan, menghasilkan rumusan setelah mendengarkan paparan narasumber, yaitu:

1. Buya Dr. H. Anwar Abbas, MM., MM (Wakil Ketua Umum MUI) mengenai Sinergitas Ukhuwah Islamiyah dan Kebangsaan dalam Membangun Peradaban Profetik;
2. Dr. H. Maratua Simanjuntak (Ketua Umum MUI Sumut) mengenai Urgensi Silaturahim untuk Merajut Kebersamaan dan Kekuatan Bangsa;
3. Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag (Tokoh Akademisi Sumatera Utara) mengenai Ukhuwah Islamiyah dan Kebangsaan dalam Perspektif Tokoh Politik Sumut;
4. Dr. H. Ali Imran Sinaga (Tokoh Cendekiawan Muslim) mengenai Ukhuwah Islamiyah dan Kebangsaan dalam Perspektif Cendekiawan Muslim;
5. Prof. Dr. dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes (Tokoh Perempuan Sumut) mengenai Peranan Dakwah Wanita dalam Membangun Sinergitas Ukhuwah Islamiyah dan Kebangsaan.

Setelah mencermati paparan narasumber, pertemuan ini menghasilkan Rumusan dan Rekomendasi sebagai berikut:

A. Rumusan:

1. Ukhuwah Islamiyah harus diperkuat dengan prinsip ta’aruf, tafahum, ta’awun, tasamuh, takaful, serta membangun kemaslahatan dan ukhuwah wathaniyah untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Ukhuwah Wathaniyah telah terbukti melahirkan NKRI, dan harus dilanjutkan dengan memperkuat sistem kepemimpinan nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat, kebenaran, dan kebajikan.
3. Sinergitas ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan harus ditingkatkan melalui 12 potensi strategis, khususnya dalam memperkuat ekonomi syariah melalui dakwah ekonomi dan silaturahmi produktif.
4. MUI dan cendekiawan harus menjadi pilar utama dalam merajut silaturahim antar ormas Islam menuju Indonesia Maju 2045, memperkuat ukhuwah sebagai kekuatan bangsa.
5. Perlu upaya konkret dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika, menolak produk hukum yang merendahkan derajat kemanusiaan seperti PP No. 28 Tahun 2024, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, serta basyariyah.
6. Umat Islam harus bersatu mengatasi dominasi oligarki yang mempengaruhi politik dan ekonomi, dengan memperkuat ukhuwah di semua lini kehidupan.
7. Gerakan dakwah perlu dilakukan secara masif untuk mempertahankan dan memperluas ajaran Islam, melibatkan semua elemen umat dengan berbagai metode dakwah yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Politik Islam harus beretika dan beradab untuk menjaga keutuhan bangsa, mengisi visi misi Indonesia Maju 2045.
9. Partisipasi umat Islam dalam politik penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Rekomendasi:

1. Membentuk Forum Silaturahim Umat Islam Sumatera Utara yang terdiri dari lintas ormas Islam, untuk memperkuat ukhuwah.
2. Umat Islam harus meneguhkan ukhuwah dengan menganggap perbedaan sebagai rahmat, tidak sebagai perpecahan, serta meningkatkan ukhuwah ekonomi dan politik sesuai rekomendasi Kongres Ekonomi Umat 2017 dan Ijtimak Ulama 2009.
3. Dakwah Islamiyah perlu lebih diperhatikan, terutama di daerah terpencil yang rawan pemurtadan.
4. Umat Islam harus mengubah paradigma konsumtif menjadi produktif melalui pendidikan kewirausahaan kepada generasi muda.
5. Kaum wanita dan organisasi perempuan diharapkan lebih aktif dalam berbagai gerakan keagamaan dan sosial, serta memperkuat peran dalam mengukuhkan ukhuwah.
6. Pemerintah diharapkan merevisi PP No. 28 Tahun 2024, terutama pasal-pasal kontroversial yang melibatkan MUI dan ormas keagamaan.

Rumusan dan Rekomendasi ini diterbitkan sebagai hasil Pertemuan Silaturahim Ulama, Tokoh, dan Cendekiawan Muslim Sumatera Utara Tahun 2024, demi memperkuat persatuan dan ukhuwah umat.

Medan, 31 Agustus 2024
Tim Perumus:

1. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA
2. Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA
3. Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA
4. Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
5. Dr. Irwansyah, M.H.I

Mengetahui:
Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara
Dr. H. Maratua Simanjuntak

muisumut.or.id, Medan, 26 Shafar 1446 H – Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Abdullah Jamil, M.Si., menyampaikan kuliah subuh usai salat Subuh berjemaah dalam rangkaian kegiatan silaturahim ulama, tokoh, dan cendekiawan muslim Sumatera Utara di Masjid Grand Inna, Medan, pada Sabtu (26 Shafar 1446 H/31 Agustus 2024 M).

Mengawali tausiyahnya, Guru Besar Ilmu Komunikasi Islam UIN Sumatera Utara ini mengutip firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 110 yang mengingatkan bahwa umat Islam ditakdirkan sebagai umat terbaik di muka bumi, yakni dengan menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Namun, menurut Prof. Abdullah, meskipun umat Islam mayoritas di dunia, kenyataannya kita belum menjadi yang terbaik dan tidak memimpin kemajuan dunia. “Justru sebaliknya, di hampir semua sektor umat Islam gagal menjadi yang terbaik,” ujarnya.

Beliau menyoroti bahwa di sektor ekonomi, umat Islam hanya sedikit yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. “Pada sektor lain, peran strategis umat juga semakin kurang signifikan,” lanjutnya.

Hadir dalam acara ini Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak, Wakil Ketua Umum Dr. H. Arso, S.H., M.H., serta para peserta silaturahmi ulama.

Tujuh Kekuatan Besar Umat

Dalam tausiyahnya, Prof. Abdullah mengutip pandangan Sayyid Sabiq, seorang cendekiawan muslim, tentang tujuh kekuatan besar yang harus dimiliki umat Islam. Pertama adalah kekuatan akidah, yang menjadi pondasi utama. Kekuatan akidah ini penting sebagai dasar dari semua penguatan lainnya.

Kedua, kekuatan ibadah yang menjadi kebutuhan rohani dan nutrisi spiritual bagi umat, memperkuat iman dan memperkokoh kedudukan umat di mata Allah.

Ketiga, kekuatan akhlak. “Akhlak yang baik harus dikampanyekan oleh umat sehingga kemajuan yang diraih akan membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia,” jelas Prof. Abdullah.

Keempat, kekuatan ilmu. Umat Islam harus terus belajar dan mencari ilmu. Bahkan, ayat pertama yang diturunkan Allah dalam Al-Qur’an adalah perintah untuk membaca.

Kelima adalah persatuan umat, salah satu kunci utama kemajuan. “MUI hadir sebagai tenda besar yang menghimpun 58 organisasi kemasyarakatan Islam untuk menyatukan potensi umat demi kemajuan bangsa,” ungkapnya.

Keenam, kekuatan ukhuwah sebagai perekat persatuan dan solidaritas umat yang menjadi penguat persatuan bangsa.

Terakhir, ketujuh adalah kekuatan ekonomi. “Hanya dengan ekonomi yang kuat, umat Islam akan diperhitungkan dalam pergaulan dunia,” tegas Prof. Abdullah, mengakhiri tausiyahnya dengan ajakan agar umat mulai memperkuat posisi ekonominya dalam segala aspek kehidupan.

muisumut.or.id, Medan,  Pada acara Silaturrahim Ulama tokoh, utusan pondok pesantren, dan cendikiawan Muslim di Grand Inna, Jalan Balaikota, Medan, pada Jumat-Sabtu (25-26 Shafar 1446 H/30-31 Agustus 2024). Buya Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, menyampaikan mengawali dengan pesan penting yang pernah di dengarnya tahun 2008 di Iran, tentang kebangkitan umat Islam  akan datang dari Indonesia bukan Timur Tengah atau Iran.

Dalam tausiyahnya, Buya Anwar Abbas mengingatkan bahwa potensi besar umat Islam di Indonesia harus dimanfaatkan. “Umat Islam yang akan memimpin kebangkitan ini adalah umat Islam Indonesia,” ujarnya dengan tegas. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya menjaga ukhuwah islamiyah antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua ormas besar di Indonesia. “Muhammadiyah banyak di kota, NU banyak di desa. Bayangkan jika kita bersatu,” ungkapnya penuh harapan.

Lebih lanjut, Buya Anwar Abbas menyoroti keberadaan 58 ormas Islam yang bernaung di bawah MUI, namun hingga saat ini umat Islam belum menjadi penentu dalam kebijakan negara. “Sejak kita merdeka, kita masih dipimpin kelompok nasionalis. Kenapa nasib kita seperti ini, padahal umat Islam berjumlah 95 persen saat kemerdekaan, sekarang tinggal 86 persen,” jelasnya, mengutip data penurunan populasi umat Islam yang cukup signifikan di beberapa daerah.

Ia mengingatkan bahwa di masa Orde Baru, umat Islam berperan besar dalam memberantas komunisme (PKI), namun sayangnya kemudian menjauh dari kekuasaan, sehingga kaum nasionalis kembali mendominasi.

Titik Lemah Ekonomi Umat Islam

Buya Anwar Abbas juga menyoroti kelemahan umat Islam di bidang ekonomi. “Kita sulit bangkit jika ekonomi umat tidak dibenahi,” tegasnya. Beliau membandingkan situasi sekarang dengan tahun 1973, di mana pasar-pasar masih banyak dikuasai oleh orang Padang yang memiliki semangat bisnis Islami. Namun kini, meskipun banyak pegawai berjilbab, yang memiliki toko adalah orang non-Muslim.

“Orang Padang sudah berubah. Dulu ditanya ‘apa kerja?’ Sekarang ‘dimana kerja?'” katanya, menggambarkan pergeseran mentalitas dari pengusaha menjadi pekerja.

Lebih lanjut, Buya Anwar Abbas menjelaskan bahwa kelemahan umat Islam di bidang ekonomi disebabkan oleh kurangnya mentalitas pengusaha. “Jika kita ingin menjadi penentu di negeri ini, kita harus menguasai bisnis. Namun, ini hanya bisa dicapai jika kita bersatu dan menguatkan ukhuwah,” sarannya.

Membangun Solidaritas dan Persatuan

Dalam tausiyahnya, Buya Anwar Abbas juga menekankan pentingnya persatuan antarormas Islam dan memperkuat peran MUI sebagai lembaga yang menyatukan umat. “Kita perlu tokoh, namun saat ini sulit mencari tokoh individual. Saatnya kita mengandalkan tokoh institusi seperti MUI,” ujarnya. Beliau juga menambahkan, persatuan umat Islam tidak hanya sebatas retorika, tetapi harus diwujudkan dengan silaturahim yang tulus.

Menutup tausiyahnya, Buya Anwar Abbas mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur’an dan ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. “Nasib kita tidak akan berubah jika kita tidak menguasai bisnis dan memupuk persatuan,” pungkasnya.

muisumut.or.id, Selasa, 27 Agustus 2024, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Perwakilan Sumatera Utara menyelenggarakan acara sosialisasi bertema “Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat.” Acara yang dilaksanakan selama sehari penuh ddi Hotel Grand Mercure,  menghadirkan ulama dan tokoh ekonomi syariah dari Jakarta dan Sumatera Utara.

Acara ini menghasilkan 4 rumusan dan 7 rekomendasi setelah mendapat pencerahan dan diskusi dengan  tokoh-tokoh penting, dari Bank Indonesia, Ketua Umum MUI Sumut Dr. H. Maratua Simanjuntak, Ketua Bidang Perbankan BPH DSN MUI Kanny Hidaya, serta narasumber dari Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan Bank Sumut Syariah, serta pertanyaan dan masukan dari peserta disimpulkan beberapa poin penting rumusan dan rekomendasi untuk pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Utara.

Rumusan:

1. Perbankan syariah perlu kembali menyegarkan nilai-nilai dasar yang menjadi prinsip syariah, yaitu akad yang sesuai syariat serta keberkahan transaksi yang bebas dari riba, spekulasi (maysir), dan ketidakjelasan (gharar).
2. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami konsep syariah dalam perbankan. Minimnya literasi tentang produk dan akad-akad syariah mengakibatkan kebingungan dalam membedakan bank syariah dengan bank konvensional.
3. Pemindahan pegawai dari bank konvensional ke bank syariah tanpa pemahaman yang memadai dapat menurunkan kualitas penerapan prinsip syariah. Oleh karena itu, peningkatan SDM yang memahami akad-akad syariah sangat diperlukan.
4. MUI merekomendasikan agar MUI kabupaten/kota memaksimalkan penyimpanan dana di bank syariah di daerah masing-masing.

Rekomendasi:

1. Reformulasi orientasi bisnis perbankan syariah agar tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan umat. Nilai-nilai dasar syariah harus menjadi perhatian utama dalam operasional perbankan.
2. Evaluasi dan penyesuaian strategi operasional perbankan syariah diperlukan untuk selaras dengan tujuan syariah, dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam layanan kepada nasabah.
3. Penguatan kontrol syariah internal diperlukan untuk memastikan setiap produk dan kebijakan bank sesuai dengan prinsip syariah, mengacu pada fatwa DSN MUI.
4. Peningkatan kualitas SDM di perbankan syariah harus menjadi prioritas untuk menjaga keabsahan transaksi syariah, terutama dalam menghadapi tantangan akibat pemindahan pegawai dari bank konvensional.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
6. Pendidikan bagi nasabah sangat penting untuk meningkatkan literasi syariah dan mempromosikan keberkahan dalam setiap transaksi.
7. DSN MUI perlu mempertimbangkan standarisasi kelulusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar ketersediaan pengawas syariah di bank-bank syariah tetap terjaga dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

Rumusan dan rekomendasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah dan memperkuat integritas syariah dalam perbankan serta layanan keuangan di Sumatera Utara.

TIM PERUMUS

1. H. Ardiansyah, Lc., MA
2. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
3. H. Muhammad Amar Adly, Lc., MA
4. Dr. Irwansyah, M.H.I