Humbang Hasundutan, muisumut.,  6 Oktober 2024 – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Humbang Hasundutan, H. Arifin Sihite, bersama Sekretaris Umum, Safran Rizal Hutagalung, BA, melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Resort Humbang Hasundutan pada Rabu, 6 Oktober 2024. Audiensi ini bertujuan untuk membahas tindakan yang dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam, termasuk dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat setempat. Selain itu, pertemuan ini juga difokuskan pada penyampaian pandangan dan aspirasi masyarakat, serta persiapan langkah-langkah pencegahan.

Dalam pertemuan tersebut, MUI Humbang Hasundutan menyampaikan beberapa poin sikap yang tegas terkait insiden penistaan agama, yakni:

1. Mengutuk Keras Penistaan Agama
   MUI Humbang Hasundutan menyatakan bahwa tindakan penistaan agama tidak hanya melukai perasaan umat Islam tetapi juga berpotensi mengganggu kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di wilayah tersebut.
2. Mendukung Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil
   MUI menyerukan agar aparat penegak hukum dapat menangani kasus penistaan ini dengan tegas dan adil untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
3. Menjaga Kerukunan dan Stabilitas Masyarakat
   Dalam situasi yang sensitif ini, MUI mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, menjaga stabilitas dan harmoni di tengah komunitas yang majemuk.
4. Meningkatkan Kesadaran Beragama
   MUI juga mengimbau seluruh pihak untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman beragama, sehingga dapat menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai antar umat.
5. Mendorong Dialog dan Edukasi Antar Agama
   MUI Humbang Hasundutan mengusulkan agar diadakan dialog dan edukasi antar agama secara berkala sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi merusak keharmonisan masyarakat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun pemahaman yang lebih baik antara komunitas Islam dan pihak berwenang, serta mendorong langkah-langkah yang konkret untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Ketua Umum MUI Humbang Hasundutan, H. Arifin Sihite, menyatakan bahwa MUI akan terus mengawal isu ini dengan berlandaskan semangat kebersamaan, sehingga stabilitas dan keamanan dapat tetap terjaga di Kabupaten Humbang Hasundutan.

muisumut.or.id, Jakarta, 12 Oktober 2024, Pada penutupan Ijtima Sanawi XX 2024, tema “Memperkuat Kompetensi dan Kolaborasi Dewan Pengawas Syariah dalam Pengembangan Ekonom dan Keuangani Syariah” menjadi pusat diskusi para ulama, praktisi, dan ahli ekonomi syariah. Acara yang digelar di bawah naungan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini diakhiri dengan pesan penting dari Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, yang menyoroti tantangan dan peluang bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di era ekonomi syariah yang semakin kompetitif.

Dalam pidatonya, Anwar Abbas mengungkapkan bahwa menjadi DPS di masa lalu tidak sesulit saat ini. “Dulu, seorang kyai yang hanya memahami fikih muamalat dapat dengan mudah menjadi DPS. Namun, sekarang tidak lagi seperti itu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pada masa itu, banyak DPS yang tidak memahami praktik bisnis, hanya berfokus pada aspek fikih muamalat. Begitu pula sebaliknya, praktisi bisnis sering kali kurang menguasai fikih muamalat. Namun, dengan perkembangan zaman, generasi baru yang memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalat sekaligus praktik bisnis dan manajemen perbankan mulai bermunculan.

“Alhamdulillah, kita sudah memiliki generasi yang paham kedua aspek tersebut. Namun, kita belum sepenuhnya mencapai harapan, terutama dalam kaitannya dengan visi DSN untuk mensyariahkan ekonomi masyarakat. Tantangan seperti market share perbankan syariah yang masih kecil dan citra yang belum sekuat perbankan konvensional masih ada,” tambahnya.

Buya Anwar Abbas menekankan pentingnya memahami perbedaan perilaku nasabah syariah. Ada dua jenis nasabah, yaitu ideologis dan rasional. Nasabah ideologis akan tetap menggunakan layanan perbankan syariah meskipun lebih mahal, sedangkan nasabah rasional cenderung membandingkan biaya dan memilih layanan yang lebih murah. “Jika kita ingin perbankan syariah bersaing, kita harus memahami mengapa biaya perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan konvensional,” jelasnya.

Beliau juga menyoroti pentingnya sektor usaha untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. “Dari 10 orang terkaya di Indonesia, hanya sedikit yang beragama Islam. Ini menunjukkan perlunya perubahan mentalitas di kalangan umat Islam dari pekerja menjadi pengusaha. Mayoritas umat Islam masih memiliki mentalitas pekerja, sedangkan etnis lain seperti Tionghoa cenderung bermentalitas pengusaha,” paparnya.

Dalam pesan penutupnya, Anwar Abbas mendorong DPS muda untuk mulai berbisnis. “Kita tahu fikih muamalat dan teori bisnis, tapi kita tidak tahu cara berbisnis. Buya mencontohkan Dr. (HC) Dra. Hj. Nurhayati Subakat, Apt adalah contoh inspiratif, beliau pernah bekerja di perusahaan Wella sebelum akhirnya mendirikan produk Wardah, yang kini menjadi salah satu produk kosmetik terbesar di Indonesia. Saya berharap para DPS muda mulai berbisnis dan menjadi pengusaha,” katanya dengan penuh semangat.

Ia juga menekankan bahwa ekonomi syariah akan lebih maju jika DPS terlibat langsung dalam sektor riil, dan mengusulkan program pelatihan yang dapat mencetak DPS menjadi pengusaha. “Saya sedih melihat banyak perusahaan yang meminta DPS bukanlah milik umat Islam. Solusinya adalah hijrah mentalitas dari employ mentality ke entrepreneur mentality. Mari kita mulai menjadi intrapreneur yang bekerja dengan kemandirian,” tutupnya.

Penutupan Ijtima Sanawi XX ini memberikan gambaran jelas tentang arah baru yang harus diambil DPS dalam memperkuat peran mereka, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelaku dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.