muisumut.or.id, Tanggal 12 Rabiul Awal  merupakan hari yang sangat istimewa karena merupakan tanggal kelahiran kelahiran Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Ada beberapa riwayat dan pendapat perihal kapan Nabi Muhammad saw. dilahirkan. Riwayat yang paling masyhur menyebutkan kalau Nabi Muhammad saw. dilahirkan pada Tahun Gajah. Tahun dimana Raja Abrahah dengan pasukan gajahnya menyerang Ka’bah.

Namun, kapan persisnya Nabi Muhammad lahir masih menjadi perbedaan. Di kalangan umat Islam, riwayat yang paling populer menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. lahir pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal atau bertepatan dengan 29 Agustus 580 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas: “Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabi’ul Awwal, Tahun Gajah.” 

Di dalam kitabnya al-Mukhtashar al-Kabir fi Sirah al-Rasul (1993), Imam Izuddin bin Badruddin al-Kinani menyatakan bahwa pendapat ini adalah shahih. Pendapat itu juga dikuatkan dengan riwayat Qays bin Makhramah, meski tidak disebutkan secara detil berapa tanggalnya.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Tirmidzi, Qays bin Makhramah mengatakan kalau dirinya dan Nabi Muhammad saw. dilahirkan pada tahun yang sama, yaitu Tahun Gajah.

Terlepas dari perdebatan kapan Rasulullah lahir, bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah figur yang memiliki peran terpenting dalam sejarah, penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada umatnya. Kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah fitrah bagi umat Islam, melebihi cinta kepada siapapun.

Di seluruh penjuru dunia, umat Islam memiliki cara unik dalam merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Tunisia, Lebanon, dan Mesir memiliki tradisi maulid yang hampir sama. Selain ceramah sirah nabawiyah, ada juga tradisi bagi-bagi permen kepada orang terkasih. masyarakatnya menghidangkan hidangan istimewa seperti kue-kue yang hanya dibuat pada acara-acara khusus. Di sepanjang jalan-jalan, terdapat berbagai kios jajanan makanan yang disediakan khusus untuk anak-anak kecil agar mereka turut merayakan bulan Maulid dengan sukacita.

Masyarakat London dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW juga mengadakan pawai berjamaah di jalanan kota London sembari bershalawat dan bertakbir. Jamaah yang ikut pun tidak sedikit. Dengan cara tersebut masyarakat muslim London akan lebih bersemangat berdakwah dengan mengingat juang dakwah Nabi SAW melalui peringatan maulid nabi.

Umat Muslim Turki menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi di masjid-masjid. Mereka berbondong-bondong ke masjid untuk shalat dan membaca pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, peringatan ini biasanya dilaksanakan di masjid-masjid,  di sekolah, juga di instansi pemerintah. Uniknya peringatan ini bisa berlangsung 1 bulan penuh di bulan Rabiul Awal. Biasanya pihak penyelenggara memanggil penceramah untuk memberikan tausiah  seputar kehidupan Rasulullah saw, serta mengumandangkan sholawat

Namun, dalam perayaan ini, ada juga sebagian orang yang menganggapnya sebagai bid’ah dengan alasan bahwa tidak ada bukti kuat dari Rasulullah atau sahabat-sahabatnya yang merayakan ulang tahun kelahiran Nabi. Mereka mengutip hadis-hadis yang menegaskan pentingnya menjauhi bid’ah.

Yang terpenting adalah kita memahami apakah perayaan Maulid ini adalah penyimpangan dari syariat Islam atau tidak? Di banyak tempat, umat Islam berkumpul di masjid atau tempat terbuka untuk mendengarkan kuliah dari para penceramah  yang berbicara tentang ajaran-ajaran Islam. Ini adalah salah satu bentuk syiar Islam yang penting. Selain itu, mereka juga bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah kita diperintahkan untuk bersholawat? Bukankah dengan memberikan perhatian khusus di tanggal kelahiran Nabi menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah?

Perlu diingat bahwa para ulama Salafus Saleh tidak merayakan Maulid Nabi karena mereka hidup dalam masa yang sangat dekat dengan zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka lebih fokus pada memahami dan mengikuti ajaran langsung dari Nabi.

Seiring berjalannya waktu dan berubahnya konteks sosial, beberapa ulama dan komunitas Muslim sepakat untuk merayakan Maulid Nabi sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada ajaran Rasulullah terutama mentauladani Akhlak Rasulullah.

Ayooo Semarakkan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, teruslah jadikan tauladan

muisumut.or.id-Medan, Dr. Maratua Simanjuntak, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan bahwa pendirian Lembaga Ukhuwah Islamiyah, yang berada di bawah kendali MUI, merupakan hasil dari pertemuan signifikan yang berlangsung pada awal September lalu, yakni tanggal 2 dan 3 September. Pertemuan tersebut melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, serta intelektual, yang bersama-sama mengidentifikasi sejumlah tantangan yang sedang dihadapi oleh komunitas umat Islam.

Dalam rangka merespons permasalahan ini, MUI Sumatera Utara memilih untuk mendirikan Lembaga Ukhuwah Islamiyah sebagai entitas yang bersifat mandiri. Langkah ini diambil dengan tujuan agar mampu lebih efisien dalam menghadapi beragam tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di wilayah tersebut. Dr. Maratua Simanjuntak menjelaskan, “Setelah mendapatkan amanah dari rekomendasi tersebut, kami menyadari bahwa selama ini MUI belum beroperasi secara optimal. MUI memiliki keterbatasan dalam mengadvokasi aspirasi umat karena merupakan mitra pemerintah. Namun, kami melihat kebutuhan akan figur independen yang tidak terkait dengan organisasi dan partai politik, itulah sebabnya kami memutuskan untuk mendirikan lembaga ini.”

Pembentukan Lembaga Ukhuwah Islamiyah ini, Sohibul Anshor Siregar, MSi telah dipilih sebagai ketua. Lembaga ini memiliki tujuan untuk berfungsi sebagai entitas otonom di bawah bimbingan MUI yang akan bertugas merespons serta memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh komunitas umat Islam. Sejalan dengan meningkatnya jumlah permasalahan keumatan yang muncul di tengah masyarakat saat ini, diharapkan bahwa peran Lembaga Ukhuwah Islamiyah akan mampu memberikan solusi yang efektif.

Sohibul Anshor Siregar menyampaikan, “Saya turut berperan dalam proses pembentukan lembaga ini, mempertimbangkan beragam tanggung jawab yang saat ini dihadapi oleh komunitas umat Islam. MUI merasa perlu untuk menambahkan entitas seperti ini, meskipun mungkin bukan berpusat, namun memiliki wewenang untuk mendirikan sebuah lembaga semacam ini. Langkah ini diambil dengan tujuan menjaga kesatuan komunitas umat Islam, yang merupakan mayoritas sekitar 80 persen.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak politik identitas dan persepsi negatif terhadap agama Islam. Ia berpendapat bahwa penting bagi umat Islam untuk memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran agama Islam, tanpa terpengaruh oleh upaya pihak luar yang berusaha membentuk pemahaman politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Mengenai pemilu serentak yang akan datang, Sohibul Anshor Siregar menegaskan pentingnya mematuhi prosedur, konstitusi, dan hukum yang berlaku. Ia meyakini bahwa pemilu seharusnya tidak merugikan umat Islam dan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan didirikannya Lembaga Ukhuwah Islamiyah, harapannya adalah mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dengan lebih efektif, serta memperkuat peran MUI dalam menjalankan misi keagamaan. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi sebuah wadah yang independen dan komprehensif dalam memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di Sumatera Utara. (F/Y)

muisumut.or.id-Pematang Siantar, Ketua Umum Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematang Siantar, Drs. H. Muhammad Ali Lubis, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Lembaga Dakwah Khusus Perbaikan Akhlak Bangsa (LDK PAB) untuk masa khidmat 2023-2028. Pelantikan ini berlangsung di Aula DP MUI Jalan Kartini pada hari Minggu, 24 September.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DP MUI Kota Pematang Siantar mengungkapkan sumpah yang diucapkan oleh pengurus LDK PAB yang baru dilantik. Mereka berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945. Selain itu, mereka juga berjanji untuk mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi serta siap sedia untuk melayani umat selama masa khidmat 2023-2028.

Pengurus LDK PAB yang dilantik terdiri dari beberapa nama, termasuk Ketua Samsul Rivai Harahap SPd, Wakil Ketua Rizty Desta Mahestri SPsi MPsi Psikolog, Wakil Ketua Darma Bakti Kalbar SPd MSi, Sekretaris Hendri Yahya Syahputra MPd, Wakil Sekretaris M. Syafii S Kom, dan Bendahara Dra. Hj. Rosmala Lubis. Empat anggota lainnya yang dilantik adalah Ahmad Zailani, Ismawati Nasution SpdI, Yoandi Putra Harahap, dan Mustafa Akhyar.

Ketua LDK PAB yang baru, Samsul Rivai Harahap, mengucapkan apresiasi kepada Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kota Pematang Siantar atas kepercayaan yang diberikan. Dia juga meminta dukungan dalam perjuangan mereka.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan dan pembukaan launching kajian rutin kitab kuning oleh Ketua DP MUI Kota Pematang Siantar, Drs. H. Muhammad Ali Lubis. Dalam sambutannya, Drs. H. Muhammad Ali Lubis mengingatkan tentang tiga metode dakwah yang disebutkan dalam Surat An Nahl ayat 125, yaitu metode Bil Hikmah, Metode Maw’izhah al-hasanah, dan Metode Mujadalah.

Selain itu, Wali Kota Pematang Siantar, dr. Susanti Dewayani SpA, yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Pardomuan Nasution, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh MUI dalam memperbaiki akhlak bangsa. Dia juga menyambut baik pelantikan LDK PAB dan berharap mereka dapat berkontribusi dalam perbaikan akhlak masyarakat.

Seremoni pelantikan LDK PAB dan launching kajian kitab kuning ditutup dengan penyerahan kitab kuning oleh Ketua DP MUI Kota Pematang Siantar kepada tiga peserta yang hadir, diikuti dengan doa. Para peserta diberikan waktu sejenak untuk beristirahat dan menikmati kue kotak.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sarasehan yang mengupas materi tentang arah dan strategi kegiatan Lembaga Dakwah Khusus dalam perspektif problematika ummat dan moralitas bangsa. Materi ini disampaikan oleh Dr. dr. H. Elman Boy M Kes Sp KKLP, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Dakwah Khusus MUI Sumut serta Direktur Rumah Sehat Baznas Sumut dan Dosen Fakultas Kedokteran UMSU (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Medan, Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menggelar muzakarah dengan tema “Prosedur Pengambilan Hak Rakyat untuk Kepentingan Negara Secara Perspektif Hukum dan Syariah.” Kegiatan berlangsung di Aula MUI Sumut pada Ahad (24/9).

Muzakarah ini dipandu oleh Dra Hj Armauli Rangkuti, MA, yang bertindak sebagai moderator. Sebagai pembicara, hadir Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH., MS., CN, yang merupakan Pakar Hukum Agraria dan Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum USU, serta Dr. Farid Wajdi, SH., M.Hum, yang pernah menjabat sebagai Ketua Yudisial RI periode 2015-2020 dan Ketua Majelis Hukum & HAM PW Muhammadiyah Sumut.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Bidang Fatwa Ahmad Sanusi Luqman, Sekretaris Dr. Irwansyah, serta Koordinator Dr. Arso beserta pengurus lainnya, didampingi oleh ratusan peserta.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, mengungkapkan bahwa konflik agraria seringkali muncul karena negara tidak menghormati hak kepemilikan tanah rakyat. Ia menegaskan bahwa konflik semacam ini menjadi masalah besar, terutama ketika konflik tersebut melibatkan rakyat dengan negara.

Prof. Yamin mencatat bahwa konflik agraria yang awalnya mungkin dipicu oleh perselisihan antara pengusaha dan rakyat selalu berakhir dengan perlindungan negara terhadap pengusaha, sehingga konflik berubah menjadi perselisihan antara rakyat dan negara itu sendiri. Baginya, ketika negara berhadapan dengan rakyat dalam kasus tanah, negara seharusnya mendapat pemahaman sebagai pihak yang bertindak sesuai dengan hukum karena negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan kepentingan umum.

Prof. Yamin menegaskan bahwa sangat tidak wajar jika dalam kasus tanah di negara ini, rakyat yang dianggap sebagai penyebab konflik. Dalam teori kepemilikan tanah Indonesia, rakyat adalah pemilik tanah, dan oleh karena itu, negara seharusnya tidak menyalahkan pemilik tanah jika mereka tidak ingin melepaskan hak milik mereka tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan konvensi yang sesuai.

Namun, Prof. Yamin menjelaskan bahwa dalam beberapa negara yang menganut sistem kepemilikan tanah oleh raja atau negara, seperti negara komunis, raja atau negara memiliki hak untuk mengusir rakyatnya dari tanah jika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan negara. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana rakyat dianggap sebagai pemilik tanah.

Prof. Yamin juga mencatat bahwa pemerintah sering kali salah dalam mengelola tanah milik masyarakat desa, padahal Undang-Undang mengamanatkan pemerintah hanya sebagai penguasa tanah, bukan pemiliknya. Ia menyoroti Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan hak kepada negara untuk menguasai tanah, namun tidak memberikan negara hak kepemilikan atas tanah.

Selain itu, Dr. Farid Wajdi, SH., M.Hum, dalam paparannya, menekankan bahwa status tanah yang merupakan hak milik pribadi harus dilindungi oleh negara dan dijamin hak-haknya secara penuh. Tidak ada yang boleh membatasi atau mengurangi hak tersebut, termasuk pemerintah. Pemilik tanah memiliki wewenang atas tanahnya dan dapat menggunakannya sesuai dengan syariah atau hukum Islam.

Ketua Bidang Fatwa Ahmad Sanusi Luqman menyampaikan bahwa muzakarah ini mendapat respon positif dari lebih dari 100 peserta yang hadir, yang diharapkan dapat memperluas pemahaman mereka mengenai sistem pertanahan secara syariah. Ahmad Sanusi juga mencatat bahwa hasil Ijtimak Ulama Komisi Fatwa di Jakarta tahun 2021 menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menghadapi sengketa hak kepemilikan atas tanah. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Medan, Pada tanggal 22 September 2023, di perkantoran MUI Sumatera Utara, Masjid Ar Rahmah menjadi tempat penyampaian khutbah yang penuh inspirasi oleh Dr. Akmaluddin Syahputra, M. Hum. Dalam suasana yang khidmat, Dr. Akmaluddin membahas isu tentang taqwa, akhlak, dan tanggung jawab sosial dalam mencintai negara.

Dalam awal khutbahnya, Dr. Akmaluddin mengingatkan jamaah tentang seringnya perintah bertaqwa disebutkan dalam Alquran. Menurutnya, taqwa, yang merupakan kesadaran akan Allah, adalah fondasi utama dalam menjalani kehidupan yang benar dan baik, serta membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Lebih lanjut, Dr. Akmaluddin menjelaskan pentingnya untuk terus meneladani akhlak Rasulullah SAW, yang diutus ke dunia ini dengan misi utama memperbaiki akhlak manusia. Beliau menjelaskan bahwa akhlak dianggap lebih tinggi nilainya daripada ilmu pengetahuan, dan umat diminta untuk menjadi “rahmatan lil alamin” dengan menjunjung tinggi akhlak yang baik.

Khutbah ini juga mencermati kasus di Pulau Rempang yang sedang menjadi sorotan. Dr. Akmaluddin menegaskan bahwa sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab moral untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Pemerintah yang mengambil alih tanah milik rakyat untuk pembangunan dan investasi harus memastikan bahwa rakyat merasa terayomi dan mendapatkan hak mereka yang seharusnya. Hal ini, menurutnya, adalah bentuk cinta kepada negara dan penghargaan kepada pejuang-pejuang negara kita yang pernah berjuang untuk keadilan.

Selain itu, dalam khutbahnya, Dr. Akmaluddin juga mengajak umat untuk berpartisipasi melalui doa dalam membantu saudara-saudara setanah air yang berada di Pulau Rempang. Ia mengingatkan bahwa doa adalah sumber kekuatan yang dapat mengubah nasib dan meringankan beban kita dan saudara-saudara kita. Dengan bersatu dalam doa, kita berharap agar angan dan tanggung jawab kita dapat terwujud dengan baik.

“Semoga, khutbah yang penuh makna ini dapat menggerakkan hati kita semua, sehingga kita menjadi individu yang mendapatkan rahmat dari Allah dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara kita,” kata Dr. Akmaluddin. Khutbah ini telah memberikan inspirasi kepada jamaah Masjid Ar Rahmah untuk lebih mendalami nilai-nilai taqwa, akhlak, dan tanggung jawab sosial dalam cinta kepada negara. Semoga pesan yang disampaikan oleh Dr. Akmaluddin Syahputra ini dapat menjadi cahaya bagi masyarakat Sumatera Utara dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. (Yogo Tobing)