muisumut.or.id-Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan kembali mengadakan acara penghargaan Anugerah Syiar Ramadhan (ASR) tahun 2023 atau 1444 Hijriyah, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Tujuan dari acara ini adalah untuk mengapresiasi karya-karya terbaik dalam program siaran khusus Ramadhan yang dibuat oleh insan penyiaran. Seremoni pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2023.

Dalam ASR tahun ini, akan ada 15 kategori program siaran khusus Ramadhan yang akan dilombakan. Beberapa kategori tersebut meliputi Dakwah Non Talkshow (Ceramah), Dakwah Non Talkshow (Kultum), Dakwah Talkshow (Dialog), Wisata Budaya, Animasi Indonesia, Animasi Asing, Sinetron, Ajang Bakat, Film/FTV Religi, Feature, Dokumenter, Liputan Ramadhan, Variety/Reality Show, Dakwah Radio, dan ILM Ramadhan. Tema dari Anugerah Syiar Ramadhan kali ini adalah “Siaran yang Menyejukkan dan Membawa Harmoni”.

Aliyah, anggota KPI Pusat dan PIC kegiatan ASR, menyatakan bahwa acara penghargaan ini diselenggarakan setiap tahun sebagai upaya KPI untuk mendorong industri penyiaran agar terus menciptakan program siaran terbaik yang bermanfaat. Aliyah mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah membangun kesadaran di kalangan industri untuk menyajikan tayangan yang sehat dan berkualitas, bukan hanya selama bulan Ramadhan, tetapi juga sepanjang tahun.

Aliyah percaya bahwa kehadiran tayangan yang baik dan berkualitas akan meningkatkan minat masyarakat terhadap tayangan di lembaga penyiaran. Semakin banyak tayangan yang baik dan berkualitas, akan mempengaruhi iklim kompetisi yang konstruktif antar lembaga penyiaran.

Mabroer MS, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, menyatakan bahwa ASR adalah hasil sinergi antara MUI dan KPI yang telah lama terjalin. Sinergi ini menekankan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan tayangan berkualitas selama bulan Ramadhan dan memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran.

Mabroer menilai bahwa hasil pemantauan rutin MUI terhadap tayangan Ramadhan menunjukkan perubahan yang positif. Meskipun masih terdapat beberapa lembaga penyiaran yang belum sepenuhnya mematuhi pedoman, terutama dalam tayangan variety show yang ditayangkan secara langsung. Dia berharap agar sinergi antara KPI dan MUI tetap terjalin untuk menghadirkan program siaran berkualitas, bukan hanya selama Ramadhan, tetapi juga pada bulan-bulan lainnya.

Seluruh materi tayangan dari lembaga penyiaran yang akan dilombakan akan melalui proses seleksi oleh tim verifikator. Tayangan tersebut harus lulus verifikasi dan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Tahap berikutnya, Dewan Juri yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, KPI, MUI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Organisasi Kemasyarakatan, akan menilai kualitas program-program tersebut. Penilaian Dewan Juri didasarkan pada UU Penyiaran, P3 & SPS KPI tahun 2012, serta aspek teknis dan semangat Ramadhan yang sesuai dengan kategori program. Pemenang dari setiap kategori akan diumumkan pada acara puncak Anugerah Syiar Ramadhan pada Jumat, 26 Mei 2023. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Medan, Alumni Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Saddan Yasir, merasa senang dan bersyukur atas kesempatan untuk melanjutkan studi di Pendidikan Kader Ulama (PKU) di UNIDA Gontor. Setelah menyelesaikan pendidikan di PTKU MUI Sumut, Saddan Yasir melihat peluang untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang keilmuan agama di institusi yang terkenal seperti PKU UNIDA Gontor.

Dalam ucapan terima kasihnya kepada PTKU MUI Sumut, Saddan Yasir mengungkapkan rasa syukurnya atas pendidikan yang telah diterima. Ia merasa sangat beruntung dapat mengikuti program PTKU yang telah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman agama yang mendalam. Saddan mengakui bahwa PTKU MUI Sumut telah memberikan landasan kuat bagi dirinya dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dengan baik.

PKU UNIDA GONTOR KE XVII RESMI DIBUKA SEBAGAI ESTAFET PERJUANGAN ULAMA

Kelangkaan Ulama’ pada saat ini cukup memprihatinkan sementara cendekiawan muslim tidak sedikit yang berpikiran Liberal. Atas dasar ini Universitas Darussalam Gontor kembali membuka PKU angkatan ke XVII dalam rangka memerangi maraknya paham Liberalisme di Indonesia.

Hal ini disampaikan Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed., M.Phil. selaku Rektor UNIDA Gontor dalam sambutannya pada pembukaan PKU UNIDA Gontor yang ke-XVII, “Pada saat ini kita menghadapi ghazwatul fikri dimana pemikiran kita berperang melawan pemikiran barat yang berpaham Liberal, untuk itu perlu disiapkan kader-kader Ulama’ yang dibimbing untuk dapat menjawab tantangan ini”, ujarnya di Hall UNIDA Gontor Inn, Ponorogo, Rabu (24/5).

Hamid mengatakan bahwa sekarang ini banyak pemikir-pemikir Liberal di kampus-kampus Islam di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari terbitnya penelitian-penelitian yang menyimpang dari ajaran Islam akibat penyerapan pemikiran barat yang berlandaskan akal semata.

“Kami mengharapkan dengan program PKU dapat terlahir cendekiawan yang dapat mencerahkan pemikiran umat yang berlandasarkan worldview Islam melalui tulisan dan penyampaian mereka”, harapnya.

Sebelumnya Direktur PKU Gontor Dr. Khoirul Umam menjelaskan dalam sambutannya terkait kegiatan PKU, “Program PKU UNIDA Gontor berlangsung selama 6 bulan yang di danai LAZIS As Salam fil alamin Surabaya dengan beberapa program yaitu perkuliahan, penulisan dan seminar workshop keliling kampus dan pesantren se- Pulau Jawa”, ucapnya

Khoirul menambahkan bahwa peserta PKU UNIDA Gontor ke XVII tahun ini berjumlah 32 orang dari jalur regular. Terdiri dari 22 putra dan 10 putri. Peserta PKU adalah lulusan s1 dan s2 dengan jurusan beragam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Ketua Yayasan Lazis Assalam Filalamin Dr. K.H. Anang Rikza Masyhadi dari Pondok Modern Tazakka menyampaikan apresiasi nya atas terselenggaranya PKU Gontor,  “Kami selaku lembaga waqaf yang bergerak di bidang pendidikan sangat mendukung program ini secara penuh. Kami mengharapkan kedepannya peserta bisa ditambah lagi dan diadakan pengabdian khususnya di pondok alumni Gontor”, ungkapnya. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, menghadiri acara pelepasan jemaah calon haji Sumut Kloter I di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution Medan, pada Selasa (23/5/2023) malam. Sebanyak 359 orang jemaah dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina)menjadi kelompok pertama yang berangkat menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah.

Dalam kesempatan tersebut, Edy Rahmayadi memberikan pesan kepada para jemaah Kloter I agar tetap menjaga stamina dan kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Sebagai tamu Allah di Kota Mekah dan Madinah, Edy Rahmayadi mengimbau para jemaah untuk terus mempertahankan semangat dalam memenuhi panggilan Allah SWT. Beliau juga meyakinkan bahwa dengan izin Allah, pelaksanaan ibadah haji akan diberkahi dan dilancarkan. Edy Rahmayadi berpesan kepada jemaah agar menikmati setiap momen perjalanan ini, menghadapi rintangan sebagai ujian, tetapi tetap semangat dan rendah hati.

Beliau juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama beribadah.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumut, Ahmad Qosbi, Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota, OPD Sumut, serta ratusan jemaah calon haji Kloter I dari Madina.

Di samping itu, Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Ketua Bidang Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara juga memberikan pesan yang penuh motivasi kepada para jemaah calon haji. Dalam pesannya, Dr. Akmaluddin mengungkapkan kebanggaan dan doa terbaik untuk para jemaah yang akan memasuki tanah suci. Melalui Dr. Akmaluddin, MUI Sumut mengajak para jemaah untuk menjadikan ibadah haji sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas spiritual, dan memperdalam pengetahuan agama.

Lebih Lanjut, Dr. Akmaluddin juga mengingatkan para jemaah calon haji tentang pentingnya mengedepankan sikap saling menghormati dan toleransi dalam menjalani ibadah di tanah suci. Di akhir, beliau mengingatkan bahwa haji bukan hanya sekadar melaksanakan ritus-ritus ibadah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan sesama umat Islam dari berbagai negara dan membangun ikatan persaudaraan lintas budaya. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Jakarta, Konferensi Internasional “Membahas Agama, Perdamaian, dan Peradaban” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Rabithah Alam Islami resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof Nizar Ali. Acara tersebut berlangsung di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (23/5/23).

Dalam pidatonya, Prof Nizar mengungkapkan pentingnya berpegang teguh pada agama dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sedang terjadi. Menurutnya, agama menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Nilai-nilai agama akan selalu menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Bahkan, nilai-nilai agama juga dapat menjadi sumber penyelesaian konflik,” ujar Prof Nizar, yang mewakili Menteri Agama, Yaqut Cholil Qaumas.

Prof Nizar menyatakan bahwa keberadaan agama di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang sudah ada sejak sebelum Indonesia menjadi negara. Indonesia memiliki beragam sistem kepercayaan dan agama yang tumbuh subur. Saat ini, setidaknya ada enam agama yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia.

“Meskipun ada beragam agama, ajaran kasih sayang menjadi landasan hidup bermasyarakat yang sama di antara mereka. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kebencian dan permusuhan. Kebaikan, yang menjadi prinsip utama setiap agama, tidak dapat dicapai melalui kebencian dan permusuhan,” ungkapnya.

Prof Nizar meyakini bahwa dalam setiap agama diajarkan nilai-nilai kasih sayang antar sesama manusia, tanpa memandang agama, suku, warna kulit, atau perbedaan lainnya. Kasih sayang yang ditujukan kepada sesama manusia dan alam semesta akan mampu menciptakan perdamaian.

Namun, Prof Nizar mengakui bahwa terkadang agama, yang oleh mayoritas penganutnya dianggap sebagai identitas kelompok sosial, dapat menjadi penyebab konflik. Namun, jika agama dipandang sebagai sumber kebaikan yang membangun peradaban, konflik tersebut dapat dihindari.

Dia berpendapat bahwa setiap pemeluk agama yang benar-benar memahami ajaran agamanya akan senantiasa mencintai dan menciptakan perdamaian. Prof Nizar berharap bahwa hasil Konferensi Internasional ini, yang menghasilkan “Deklarasi Jakarta,” dapat direalisasikan dengan baik.

Dia juga berharap agar implementasi moderasi beragama, yang dianggap sebagai solusi untuk membangun harmoni, mengatasi radikalisme, dan mendorong pembangunan, dapat dilakukan dengan nyata.

“Marilah kita bersatu dan memperkuat persatuan, karena hal itu akan memperkokoh langkah kita dalam menghadapi berbagai permasalahan,” kata Prof Nizar. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id, Deli Serdang, Lembaga Dakwah Khusus Perbaikan AKhlak Bangsa (LDK PAB) MUI Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan untuk imam masjid di Ruang Serba Guna kantor Kepala Desar Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu, Kabuputaen Deli Serdang. Pelatihan yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 16-17 Maret 2023 diikuti 21 peserta dari 2 kecamatan yakni STM Hulu dan STM Hilir.

Pelatihan ini dilaksanakan menindaklanjuti berita yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu, diketahui bahwa ada daerah yang sering tidak mengadakan shalat Jumat karena tidak ada khatib. Berita tersebut kemudian viral di grup WhatsApp. Lembaga Dakwah Khusus Perbaikan Akhlak Bangsa (LDK PAB) MUI Provinsi Sumatera Utara dengan cepat merespons berita tersebut dengan mengirimkan para dai relawan yang siap turun ke lokasi untuk mengisi peran khatib dalam shalat Jumat.

LDK PAB MUI SU tidak tinggal diam dan mengadakan program pelatihan untuk khatib dan imam masjid. Harapannya, warga setempat dapat memakmurkan masjidnya dan menghidupkan setiap waktu shalat lima waktu.

Pelatihan ini melibatkan narasumber atau pelatih yang berpengalaman dari Medan, yaitu Drs. H. Arifin Umar, MA yang juga merupakan Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara dan H. Baihaqi Tanjung, MA. Mereka menyampaikan materi tentang rukun dan syarat menjadi khatib dan imam, serta mempraktikkannya di dalam ruang pelatihan. Selain itu, mereka memberikan umpan balik mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dan menilai yang sudah sesuai.

Tidak hanya itu, setelah pelatihan selesai, setiap peserta diberi tugas untuk menjadi khatib dan imam secara terjadwal di 9 masjid yang telah ditentukan oleh tokoh masyarakat di kecamatan STM Hulu dan Kecamatan STM Hilir selama 7 kali Jumat. Pelaksanaan tugas ini dimulai dari tanggal 24 Maret 2023 hingga 5 Mei 2023. Selama pelaksanaan di setiap masjid, dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh tim yang kemudian akan dievaluasi.

Acara penutupan pelatihan dai dan khatib ini dilaksanakan pada Sabtu, 29 Syawal 1444 H atau 20 Mei 2023 M di Masjid Raya Al Jami’ Tiga Juhar. Setelah menjalankan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan, para peserta diberikan sertifikat sebagai penghargaan atas keikutsertaannya.

Pada acara penutupan pelatihan ini, hadir Forkopimca, tokoh masyarakat, tokoh ormas, pengurus BKM Masjid, Ketua Forum Peduli Masjid dan Umat Islam STM Hulu, Fosil BKM Indonesia, serta dihadiri oleh Ketua BKM Masjid Raya Al Jami’ Ust Indra Tarigan, S.Pd, dan Kepala Dusun Tiga Juhar,” ujar Ketua LDK PAB, Dr. Elman Boy.

Selain itu, pada acara penutupan pelatihan imam dan khatib, juga hadir Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Sumatera Utara, Abdul Aziz, ST, serta Tim Monev Dr. Sudirman dan Muhammad Soleh Siregar.

Selain pelatihan khatib dan imam masjid, kami juga membagikan Mushaf Al-Qur’an, buku Iqra, buku Yasin, dan buku tuntunan sholat untuk kebutuhan masjid, dengan dukungan dari Sahabat Hijrahkuu.

“Alhamdulillah, acara ini berjalan dengan lancar atas izin dan rahmat Allah, serta doa dan peran dari semua sahabat. Mari terus saling bahu membahu, saling membantu agar dakwah Islam ini tersebar, karena dakwah ini adalah tugas kita bersama. Bersamamu di jalan dakwah yang berliku. Apapun harakahmu, aku saudaramu,” tutup Elman Boy.

muisumut.or.id-Jakarta, Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 21-23 Mei bekerja sama dengan Liga Muslim Dunia tentang agama, perdamaian, dan peradaban di Hotel Sultan, Jakarta, telah dibuka oleh Sekjen MUI, buya Amirsyah Tambunan. Dalam sambutannya, buya Amirsyah menekankan pentingnya hidup damai sebagai cita-cita bersama bagi seluruh umat manusia.

Dalam pandangannya, semua agama mengajarkan nilai-nilai hidup damai. Namun, kehidupan yang penuh dengan konflik bukanlah akibat langsung dari agama itu sendiri, melainkan lebih merupakan hasil penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik dan ekonomi. Untuk itu, buya Amirsyah mengungkapkan harapannya bahwa tokoh-tokoh agama dari berbagai negara dapat menjadi pelopor dalam menciptakan geopolitik yang aman dan damai di seluruh dunia. Dengan menciptakan kehidupan yang aman dan damai, maka peradaban yang berkelanjutan dapat terwujud.

Lebih lanjut, buya Amirsyah menjelaskan bahwa kedamaian global akan tercapai jika setiap individu dan masyarakat berkomitmen untuk hidup dengan damai, memenuhi kebutuhan hidup dengan baik dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompleks, persaingan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan adalah kunci untuk mencapai kedamaian bersama.

Sebagai contoh nyata, sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut memerlukan kedamaian yang dapat menjamin kelancaran kehidupan sosial tanpa adanya gangguan. Islam, sebagai sistem kehidupan yang menyebutkan menuju kesempurnaan, telah memberikan berbagai prinsip dan panduan untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan manusia di dunia. Islam menolak segala bentuk permusuhan dan tindakan zalim yang dapat memecah belah umat manusia.

Konferensi ini diharapkan dapat menjadi platform untuk memperkuat kolaborasi antara tokoh agama dalam membangun peradaban yang berlandaskan pada perdamaian dan keadilan. Dengan kesamaan tekad dan upaya yang komprehensif, diharapkan dunia dapat mencapai kedamaian yang berkelanjutan untuk kebaikan bersama. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Mahfud MD, mengungkapkan kontribusi yang signifikan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Halalbihalal 1444 H yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis malam (18/5/2023).

Dalam acara dengan tema “Merajut Solidaritas Umat untuk Membangun Bangsa” tersebut, Mahfud menceritakan kisah menarik tentang awal reformasi yang berkaitan dengan demokratisasi daerah. “Pada awal reformasi, ada kisah menarik tentang membangun demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang paling ditekankan pada saat itu adalah demokratisasi untuk daerah, sehingga muncul gagasan negara federal,” jelasnya.

Namun, usulan negara federal tersebut tidak disetujui karena Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan. Namun demikian, akhirnya dibuatlah undang-undang terkait otonomi daerah. “Kita adalah negara kesatuan, tetapi urusan-urusan harus diserahkan kepada daerah, kecuali lima hal: Moneter dan Fiskal, Diplomasi (politik luar negeri), Pertahanan, Keamanan, dan Peradilan (hukum),” ucapnya.

Mahfud menyebutkan bahwa undang-undang tersebut hampir disahkan, namun beberapa hari sebelum sidang pleno, pimpinan MUI mendatangi pemerintah dan DPR untuk mengusulkan bahwa agama juga harus menjadi urusan pusat. “Pak, jika ingin menjaga NKRI ini sebagai urusan pusat, jangan hanya yang lima tadi, tambahkan satu lagi, yaitu urusan agama. Urusan agama harus menjadi urusan pusat dan tidak boleh diberikan otonomi,” kata Mahfud saat menceritakan pengalamannya.

Menurutnya, Indonesia adalah satu-satunya negara yang menambahkan agama sebagai urusan pusatnya. “Kenapa? Karena jika urusan agama diberikan otonomi, negara ini bisa terpecah, setiap daerah bisa memiliki peraturan daerah masing-masing,” lanjutnya. “Inilah sumbangan dari Majelis Ulama Indonesia yang menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,” tambahnya.

Dalam konteks solidaritas umat, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus tetap bersatu dan solid meskipun terdapat perbedaan dan kepentingan yang beragam. “Kita harus menyatukan umat kembali, meskipun ada perbedaan kepentingan, persaingan, dan sebagainya. Persaingan boleh ada, tetapi tetap dalam ikatan kesatuan dan solidaritas untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu membangun bangsa,” ucapnya.

“Sebagai satu bangsa, kita adalah ciptaan Tuhan yang dulunya bersatu, dan kita harus terus bersatu jika ingin maju. Di lingkup geopolitik, kita menjaga NKRI, sedangkan di tingkat global, kita menjaga hubungan antarmanusia,” tegasnya. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan acara Halal Bi Halal Kebangsaan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada tanggal 18 Mei 2023. Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Pelaksana, KH M Cholil Nafis, menyampaikan kepada para undangan yang hadir bahwa acara Halal Bi Halal ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan persatuan bangsa menjelang tahun politik pada 2024 mendatang.

“Dalam pertemuan malam ini, kita berharap dapat menjalin hubungan yang tulus, sebagai anak-anak bangsa dan tokoh-tokoh bangsa,” ujar beliau. “Malam ini, kita akan mendengarkan tausiyah dari para tokoh tentang bagaimana menghadapi Pemilu agar terlihat baik dan dirasakan menyenangkan. Salah satu pihak mungkin akan meraih kemenangan, tetapi kita tidak boleh saling merendahkan. Tujuan kita adalah solidaritas dan persatuan bangsa,” tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa Halal Bi Halal merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh MUI setiap tahunnya pada bulan Syawal, sebagai wujud saling menghalalkan atau memaafkan satu sama lain. Namun, tahun ini Halal Bi Halal diselenggarakan secara istimewa.

“Jika sebelumnya Halal Bi Halal dilakukan setelah pemilihan kepemimpinan pada tahun 1948, kali ini Halal Bi Halal ini dilakukan sebelum pemilihan,” jelasnya.

Acara Halal Bi Halal dihadiri oleh berbagai komponen bangsa, termasuk dewan pimpinan MUI, lembaga negara, ormas agama, pemimpin partai, tokoh agama, serta beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Turut hadir pula duta besar dari Mesir, Malaysia, Palestina, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kiai Cholil Nafis berharap acara Halal Bi Halal ini dapat menyatukan visi, yaitu visi kesatuan bangsa. Dia optimis bahwa Halal Bi Halal dapat memperkuat persatuan dan kesatuan umat di tengah situasi politik yang panas dan dinamis. Dia menganggap bahwa kontestasi pemilu seringkali memecah belah persatuan umat. Oleh karena itu, acara Halal Bi Halal ini sangat penting untuk diselenggarakan.

“Kontestasi politik terus bergerak dan memanas. Kita ingin persaingan itu berada dalam kerangka memajukan umat dan bangsa,” ucapnya. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Panyabungan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dan MUI Mandailing Natal berdiskusi di Rumah Makan Lia Garden, Panyabungan Pada tanggal 17 Mei 2023. Diskusi tersebut membahas berbagai hal terkait koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak, menyampaikan bahwa MUI memiliki peran penting sebagai wadah bagi ulama dan cendikiawan Muslim. MUI diharapkan dapat meneruskan tugas dari para Nabi, memberikan fatwa, membimbing dan melayani umat, serta menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

Dr. H. Maratua Simanjuntak juga mengungkapkan harapannya agar MUI Mandailing Natal dapat memenuhi harapan umat Islam, terutama dalam mengatasi permasalahan hukum Islam dan menyediakan layanan konsultasi syariah.

Dalam diskusi tersebut, Ketua MUI Mandailing Natal, H. Muhammad Nasir, Lc., S.Pd.I, turut hadir dan mengungkapkan kebahagiaannya atas bimbingan dan arahan dari Ketua MUI Provinsi Sumut.

H. Muhammad Nasir juga menyampaikan kegembiraannya atas pertemuan singkat ini. Dalam diskusi, banyak hal telah dibahas, termasuk masalah tata rias pengantin yang melibatkan pria berpenampilan seperti wanita. Hal ini menjadi fokus kerja mereka ke depan untuk mengurangi perilaku LGBT di Mandailing Natal.

Selain itu, juga muncul usulan untuk mengembangkan semangat ekonomi umat melalui pembentukan MUI Mart Pusat yang menyediakan oleh-oleh khas Mandailing Natal. Rencananya, MUI Mart Pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Provinsi dengan dukungan dari MUI Provinsi Sumut. (Yogo Tobing)