Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA (Ketua Umum MUI Prov. Sumatera Utara)

الدين المعاملة

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Keseluruhan aspek tersebut merupakan jalinan berkelindan yang tak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu bidang muamalah/ iqtisadiyah atau yang sekarang dikenal dengan ekonomi Islam merupakan satu bidang kajian yang penting. Para ulama terdahulu tidak pernah mengabaikan kajian mumalah ini dalam kitab-kitab fikihnya. Bahkan dapat dikatakan seluruh kitab fikih membahas fikih ekonomi.[1]

Dalam perjalannya, materi muamalah cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah bagian penting dalam ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial. Fenomena yang sering terjadi dewasa ini yaitu banyaknya orang salah persepsi dalam memandang hakikat ke-islaman seseorang. Seringkali seorang muslim memfokuskan keshalihan dan ketakwaannya pada masalah ibadah ritualnya kepada Allah Swt., sehingga diapun terlihat taat ke masjid, melakukan hal-hal yang sunat, seperti shalat dan puasa sunat. Di sisi lain, ia terkadang mengabaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, akhlak dan jual-beli. Padahal Allah Swt. telah mengingatkan, agar sebagai muslim harus kaffah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 20 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah menyeluruh)”

Muamalah adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Mumalah ada 2 macam; Muamalah Ma’al Khaliq (hubungan dengan pencipta Allah) dan Muamalah Ma’al Makhluq (hubungan dengan ciptaan Allah Swt.)

1. Muamalah dengan pencipta (Allah Swt.) dilakukan dalam bentuk ibadah dengan berbagai cabangnya.
2. Muamalah dengan ciptaan Allah (makhluq) dalam bentuk hubungan antara sesama, baik dalam bentuk perkawinan, perniagaan dan lainnya.

Hubungan dengan Allah Swt., selalu disebut hubungan vertikal (dalam bentuk ibadah). Hubungan dengan sesama selalu disebut  dengan hubungan horizontal.

Dalam masalah ekonomi adalah hubungan antara sesama manusia yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Karena manusia itu adalalh “zoon politicon”  manusia yang suka bergaul dan selalu  saling membutuhkan.

Muamalah: Hukum-hukum yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia sesamanya dalam masalah-masalah maliyah (kehartabendaan) dan dalam masalah-masalah huquq (hak-hak).

Ekonomi termasuk dalam muamalah, dalam pelaksanaan operasionalnya perekonomian membutuhkan perbankan. Perbankan ada dua macam ada yang memakai sistem riba yaitu bank konvensional dan ada yang dengan sistem bagi hasil inilah yang disebut dengan bank syari’ah atau bank  muamalah. Kedua sistem perbankan ini masih tetap berlaku di Indonesia. Namun sekarang kecendrungan kepada Bank Syari’ah sudah lebih besar, karena umat kita menganggap dengan bank syari’ah lebih tenang, lebih yakin kehalalannya dan keberkahannya.

SUMBER HUKUM MUAMALAH

1. Dari Alqur’an

  وأحل الله البيع وحرم الربى (البقرة 285)

Al Baqarah(2): 275, ”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

وأشهدوا اذا تبايعتم (البقرة 273)

Al Baqarah (2) 282  ”Persaksikanlah jika kamu berjual beli”                

An Nisa :29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Al Maidah: 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

B. Dari Hadis

سئل النبى صلعم أي كسب أطيب؟ فقال عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور (رواه البزار)

Rasulullah ditanya “Apakah jenis mata pencaharian yang paling baik, Rasul menjawab: hasil usaha sendiri dan setiap jual beli yang bersih (dari tipu daya dan khianat)

إنما البيع عن تراض, الحديث, (رواه البيهقى)

Jual beli dilakukan atas dasar saling rela antara penjual dan pembeli.

التاجر الصدوق الآمين مع النبي والصديقي والشهدا (الحديث)

Pedagang yang jujur dan amanah akan di tempatkan bersama-sama para Nabi, orang-orang shaleh, dan para syuhada

تسعة أعشار الرزق فى التجارة (الحديث)

Sembilan persepuluh peluang rezeki adalah dalam bentuk perdagangan

DARI IJTIHAD DAN MASLAHAT

Selain dalil Alqur’an dan Hadis, ada lagi dalil yang digunakan yaitu ijtihad, (baik ijtihad pardy/perorangan maupun ijtihad jama’i/bersama dan qiyas/analogi) dan maslahat seperti dimaklumi prinsip ibadah adalah tertutup dan prinsip maumalah adalah terbuka. Dengan arti ibadah selain yang diperintahkan tidak dibolehkan sedangkan muamalah selain yang dilarang diperbolehkan.

Hukum asal ibadah: segala sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali ada petunjuknya dari alQur’an dan Sunnah

Hukum asal Mumalah: Segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada larangan dalam Alqur’an dan Hadis.

PEMIKIRAN FIKIH MUAMALAH

Fikih adalah bagian dari syariah Islam. Syariah adalah keseluruhan dari ajaran Islam. Ajaran Islam pada dasarnya dapat dibagi kepada 3 bagian, yaitu Aqidah, Syariah/Fikih, dan Akhlak.

Fikih adalah sebagian dari syariah secara umum. Fikih dapat pula dibagi kepada 4 bagian secara garis besar yaitu: Fikih ibadah (Bentuk pengabdian diri kepada Allah Swt.), Fikih Muamalah (Hukum Perdata, yaitu fiqh perdagangan, perekonomian, perbankan, dan lain-lain), Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan), dan Fikih Jinayah (Hukum Pidana).

Maka Fikih Muamalah adalah rubu’ atau ¼ dari bagian Fikih. Di dalam kitab-kitab Fikih selalu kita temui pembagian semacam ini. Sekarang ada yang membagi syariah itu kepada dua bagian saja yaitu aqidah dan muamalah. Dalam hal ini muamalah dengan arti luas. Di dalam fikih muamalah pada garis besarnya di bahas masalah-masalah.

1. Hak (hak milik)
2. Harta dan pembagiannya.
3. Jual beli dan permasalahannya
4. Sewa menyewa
5. Aqad /Transaksi
6. Syarikat /perkongsian, kerja sama 
7. Hutang/pinjam
8. Gadai
9. Dan lain-lain

termasuk pula dalam fikih muamalah ini sistem perbankan. Dalam perekonomian modern tidak terlepas dari penggunaan jasa bank. Bank ada dua macam, bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menerapkan hukum syariah/fikih dalam pelaksanaan/pengolahannya yaitu dengan sistem bagi hasil, bukan dengan sistem bunga/riba. Dalam pengembangan perekonomian syariah sangat diperlukan ijtihad, agar perkembangan ekonomi dapat terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Dawan Syariah Nasional telah banyak berbuat melahirkan produk-produk fatwa baru dalam bidang muamalat, dan ini terus akan dilakukan DSN.  Demikian juga Majelis Ulama Indonesia, baik pusat maupun daerah sangat didorong untuk memberikan fatwa-fatwa dan arahan serta pandangannya agar pemikiran tantang muamalah dan ekonomi syari’ah terus dipacu dan dikembangkan. Sehingga produk-produk Bank Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan lainnya terus berkembang.

BACA JUGA:

1. Fikih Muamalah Bag. 1 – Agama itu adalah Muamalah
2. Fikih Muamalah Bag. 2 – Konsep Harta dan Uang Dalam Islam
3. Fikih Muamalah Bag. 3 – Kewajiban Bekerja
4. Fikih Muamalah Bag.4 – Anjuran Memberi
5. Fikih Muamalah Bag.5 – Tawakal dan Tawakul
6. Fikih Muamalah Bag.6 – Kepemilikan
7. Fikih Muamalah Bag.7 – Ihrazul Mubahat
8. Fikih Muamalah Bag.8 – Perdagangan & Jasa
9. Fikih Muamalah bag.9 – Nilai Nilai Dalam Mencari Harta
10. Fikih Muamalah Bag.10 – Harta Yang Diperoleh Tanpa Bekerja / Warisan
11. Fikih Muamalah Bag.11 – Penggunaan Harta

[1] Kitab yang khusus membahas ekonomi Islam seperti: kitab  al Amwal oleh Abu Ubaid, kitab al Kharaj oleh Abu Yusuf, al Iktisab fi Riqzi al Muktasab oleh Hasan Asy-Syaibani, al Hisbah oleh Ibnu Taymiyah, dan masih banyak lagi

SUBJEK HUKUM TERDIRI DARI ORANG DAN BADAN HUKUM

Istilah subjek hukum (rechtsubject: Belanda) atau (Law of Subject: Inggris) pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang secara kodrati telah dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai mati dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subyek hukum. Algra mengatakan bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (rechtbevoegheid)4 Pengertian wewenang hukum (rechtsbevoegheid) adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban. Karena memang sudah menjadi asas dalam hukum perdata, bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya.

Subjek hukum memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam bidang hukum, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua yakni manusia kodrati dan badan hukum .

MANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Pada dasarnya semua orang sebagai subjek hukum mempunyai hak, namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum (hak dan kewajiban). Orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Berlakunya seorang sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai dari dalam kandungan hingga seseorang dikebumikan. Pasal 2 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Ketentuan Pasal ini mempunyai arti penting apabila dalam hal perwalian oleh Bapak atau Ibu (Pasal 348 KUH Perdata), mewarisi harta peninggalan (Pasal 836 KUH Perdata), menerima wasiat (Pasal 899 KUH Perdata), menerima hibah (Pasal 1679)

Dalam ayat 2 Pasal 2 KUHPer, apabila ia mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada. Hal ini berarti, bahwa si anak sewaktu dilahirkan harus hidup walaupun hanya sebentar. Pasal 3 KUHPer disebutkan, bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.

Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya. Menurut Pasal 1330 KUHPer mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

1) Orang yang belum dewasa.

Orang yang belum dewasa bukanlah subjek hukum yang sempurna, artinya hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain, atau sama sekali dilarang. Ukuran kedewasaan di Indonesia beraneka ragam.

• Dalam KUHPer Pasal 330 orang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.5
• Pasal 29 KUHPer: Untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang laki-laki harus berusia 18 tahun dan bagi perempuan harus berusia 15 tahun
• Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi seorang laki- laki harus berumur 19 tahun dan bagi seorang wanita harus berumur 16 tahun
• Pasal 897 KUHPer: seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat membuat wasiat.
• UU Peradilan Anak tahun 1997, ukuran kedewasaan anak adalah usia 18 tahun
• Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu untuk dapat memilih di dalam Pemilihan Umum harus sudah berusia 17 tahun.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele)

Ketentuan hukum tentang Pengampuan terdapat dalam Pasal 433 s/d 462 KUHPerdata. Ada tiga alasan orang yang sudah berusia dewasa diposisikan di bawah pengampuan yaitu;

1. Keborosan (verkwisting)
2. Lemah pikiran, (zwakheid van vermogens)
3. Kekurangan daya berfikir; sakit ingatan (krankzinnigheid), dungu (onnzelheid), dungu disertai mengamuk (rezernij)

Pengampuan terjadi karena adanya putusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan yang dapat diajukan oleh:

1. Bagi keborosan; hanya oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarganya sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keempat dan suami atau istri
2. Bagi yang lemah pikiran; orangnya sendiri yang merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri
3. Bagi yang kekurangan daya berpikir, maka dimohonkan oleh keluarga sedarah terhadap keluarga sedarah atau suami/istri (Pasal 434 ayat 1 KUHPer)
4. Bagi yang kekurangan daya pikir dan tidak mempunyai keluarga sedarah, atau tidak memiliki suami/istri yang berada di wilayah Indonesia, maka dalam hal ini kejaksaanlah yang memohonkan (Pasal 435 KUHPer)

Akibat Hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

1. Disamakan dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata)
2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh dibawah pengampuan, batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata)
3. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena boros masih boleh membuat surat wasiat (Pasal 446 ayat 3 KUH Perdata)
4. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena boros masih bisa melangsungkan pernikahan dan membuat perjanjian kawin yang dibantu oleh pengampunya (Pasal 452 ayat 2 KUH Perdata)

3) Pendewasaan

Pendewasaan (handlichting) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Pasal 424 KUHPerdata; Anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Untuk sekarang ini lembaga pendewasaan tidak mempunyai arti lagi, karena batas usia dewasa menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 18 tahun.

4). Kedudukan Wanita Dalam Hukum

Ketentuan Pasal 108 KUH Perdata tentang membuat perjanjian memerlukan bantuan atau ijin dari suami dan ketentuan Pasal 110 KUH Perdata tentang menghadap di muka hakim harus dengan bantuan suami. Ketentuan Pasal 108 KUH Perdata tidak berlaku menyusul dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, dan UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 36 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai harta bawaan masing- masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Perbedaan sistem hukum ini juga mempengaruhi bidang hukum perdata.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Islam dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Berlaku hukum Islam, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

 1.      Hukum Perdata Belanda

KUHPerdata atau Burgelijk Wetboek banyak berakar dalam hukum Prancis Kuno daripada hukum Belanda Kuno. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis (Code Napoleon). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama code civil (hukum perdata) dan code de commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda. Bahkan sampai 24 tahun sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah Belanda yang telah merdeka belum mampu dalam waktu pendek menciptakan hukum privat yang bersifat nasional.

Pada 1814, Kemper seorang guru besar di bidang hukum di negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintahnya agar membuat kodifikasi sendiri yang memuat kumpulan hukum Belanda Kuno, meliputi; hukum Romawi, Hukum Perancis dan Hukum kanonik (gereja) sehingga ia membuat draft Undang – undang tersebut yang diberi nama Rancangan 1816. Kemper meninggal dunia [1924] & usaha pembentukan kodifikasi dilanjutkan Nicolai, Ketua Pengadilan Tinggi Belgia [pada waktu itu Belgia dan Belanda masih merupakan satu negara]. Tidak lama setelah itu (1822 – 1829), dibentuk komisi baru dengan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum di negeri Belanda. Berdasarkan Surat Keputusan Raja 1 Februari 1831, terdapat beberapa aturan-aturan (undang-undang) yang disatukan dalam satu Wetboek atau Kitab Hukum, diantaranya :

1. Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang – undang Hukum Dagang.
2. Burgerlijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang – undang Hukum Perdata
3. Burgerlijke-Rechtsvorderings (BRv) atau Kitab Undang – undang Hukum Acara Perdata
4. Straafvordering (SV) atau Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

Pembentukan hukum perdata Belanda ini selesai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan tanggal 1 Pebruari 1830. Tetapi bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda [kerajaan Belgia] sehingga kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksana tanggal 1 Oktober 1838. Meskipun BW dan WvK Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil dan Code De Commerse Perancis.  Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

Dengan adanya Surat Keputusan Raja 10 April 1838, stb. No. 12/1838, diundangkanlah semua wetboek diatas dan dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1838.

2.      Hukum Perdata Indonesia

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHPerdata-Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Hindia Belanda. Caranya ialah dibentuk B.W. Hindia Belanda   yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Untuk kodifikasi KUHPerdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil.Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi,tetapi anggotanya diganti yaitu Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Pada akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPer Indonesia maka KUHPerdata Belanda banyak menjiwai KUHPerdata Indonesia karena KUHPerdata Belanda dicontoh untuk kodifikasi KUHPerdata Indonesia. Kodifikasi KUHPerdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,[1] KUHPerdata Hindia Belanda tetap dinyatakan  berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru  berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda  disebut juga Kitab  Undang-Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

[1] Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.”

ISTILAH HUKUM PERDATA

Memahami Hukum Perdata haruslah terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan hukum. Meskipun hingga sekarang tidak ada pengertian yang seragam tentang hukum,[1] paling tidak jika berbicara hukum ada 4 unsur yang harus ada, yaitu; unsur peraturan, unsur dibuat oleh pihak yang berwenang, unsur diberlakukan ditengah masyarakat, unsur adanya sanksi dan sifatnya yang memaksa.[2]

Pada umumnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata).[3] Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan antara negara dengan alat–alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara) yang termasuk hukum publik ini antara lain adalah; hukum pidana[4], hukum tata negara[5], dan hukum internasional.[6]

Sedangkan hukum perdata/ hukum privat mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Yang termasuk hukum perdata  ini antara lain, hukum perkawinan, hukum dagang, hukum perburuhan, hukum waris, hukum perikatan, dan sebagainya.

Pembagian ini banyak mengundang pro dan kontra. Ada pendapat yang setuju  dan ada juga yang tidak setuju. Namun pada hakikatnya kita tidak dapat memisahkan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, oleh karena ternyata ada terdapat lembaga-lembaga hukum yang mempunyai sifat hukum publik bercampur hukum perdata.  Oleh sebab itu tidak mungkin menarik batas secara nyata, bahkan batas antara kedua hal tersebut juga selalu bergeser. Banyak yang dulu tidak termasuk hukum publik telah memasuki ranahnya hukum publik.

Jadi dapat dikatakan bahwa antara hukum privat dan hukum publik dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dan terdapat hubungan satu sama lain, dimana kepentingan individu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan umum/publik. 

Pengertian Hukum Perdata diartikan berbeda-beda oleh pakar sarjana hukum, antara lain:

1. Prof. Subekti, SH ; Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.[7]
2. Prof. Dr. Soediman Kartohadiprodjo, SH; Hukum perdata materil ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata.[8]
3. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH; Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.[9]
4. Van Dunne; Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. [10]
5. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.[11]
6. H.F.A. Vollmar, Hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyara­kat tertentu (i.e. negeri Belanda) terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu-lintas. Hukum perdata disebut juga hukum sipil atau hukum privat.[12]
7. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang meng­atur tingkah-laku orang yang seorang terhadap orang yang lain­nya di dalam negara itu, tingkah-laku antara warga masyara­kat dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.[13]
8. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn: Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan.[14]
9. Prof. Dr Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan an­tara warganegara perseorangan yang satu dengan wargane­gara perseorangan yang lain.[15]

Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan, bahwa substansi yang dimak­ud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengen­ai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan huk­um yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada ke­pentingan perseorangan/individu.

Dari definisi diatas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam definsi hukum perdata, yaitu:

1. adanya kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis (Role of Law) dalam hukum perdata 
2. adanya unsur orang (Persoon)
3. adanya hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain (Legal Relation)

Hubungan antar manusia dapat diklasifikasikan menjadi hubungan biasa dan hubungan hukum. Hubungan Biasa adalah hubungan yang bersifat hubungan sosial antar individu masyarakat yang tidak ada pengaturannya secara hukum, sehingga tidak memiliki akibat hukum dan   perbuatannya tidak dapat dituntut secara  hukum, misalnya hubungan pertemanan.

Adapun hubungan hukum adalah  sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan yang telah diatur oleh hukum sehingga menimbulkan adanya akibat hukum yang berupa hak dan  kewajiban  dan dapat dituntut secara hukum, misalnya perjanjian jual beli.

2. PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

a. Hukum Perdata dalam Arti Luas dan Hukum Perdata dalam Arti Sempit

Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. “Perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “Pidana”. Namun, ada juga yang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat materiil, tetapi karena pcrkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer”, maka lebih baik dipakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil Sedangkan, perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang sempit dipakai sebagai lawan “Hukum Dagang”[16]

Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut Hukum Perdata, merupakan Hukum perdata dalam arti sempit. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Dagang.[17] Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPer (BW),  yaitu: Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.
2. Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-­peraturan yang terdapat dalam KUHPer, KUHD beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti: Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Perdata Islam, Hukum Perburuhan, dan sebagainya).

b.  Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil

Menurut Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn, hukum perdata dibagi da­lam hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil mengatur kepentingan-kepentingan perdata, sedangkan hukum perdata formil mengatur pertikaian hukum mengenai kepentingan-kepentingan perdata atau dengan perka­taan. lain, cara mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata materiil dengan pertolongan hakim. Lebih lanjut menurut beliau, hukum perdata materiil disebut juga hukum sipil.[18]

Sedangkan menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan hukum perdata materiil ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Lawannya ialah hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana caranya melaksanakan hak-hak dan kewajiban­-kewajiban perdata tersebut.[19]

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud­kan dengan: Hukum perdata materiil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya: Hukum Dagang, Hukum Per­kawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, Hukum Adat, dan sebagainya.  Hukum perdata formil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (hukum perdata materil) misalnya Hukum Acara Perdata

c. Hukum Perdata Tertulis dan Tidak Tertulis

Hukum Perdata ini dapat berbentuk tertulis, seperti yang dimuat dan diatur dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) dan KUHD (Wetboek van Koophandel), serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis, seperti Hukum Adat.

[1]Untuk mengetahui banyak definisi hukum lihat C.S.T., Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 3, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal 35-36

[2] Akmaluddin Syahpura, Hukum Acara Perdata, Wal Asrhi Publishing, Medan, 2007, hal. 1

[3] Pembagian ini sejak jaman Romawi kuno, Oleh ahli hukum Romawi bernama Ulpianus disebutkan, bahwa hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahtearan Negara Romawi, sedang hukum privat adalah hukum yang berhubungan dengan kepentingan orang-orang.

[4] Yaitu hukum yang mengatur sikap  tingkah laku manusia berisi perintah-perintah dan larangan-larangan dengan sangsi hukum sebagai suatu penderitaan khas yang dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan pidana.

[5] Yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk dan susunan Negara dan/atau pemerintahaan suatu Negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, serta hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hukum Tata Negara ini terbagi lagi dalam beberapa cabang ilmu, yaitu: Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara, dan sebagainya.

[6] Yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara Negara yang satu dengan Negara yang lain dalam hubungan internasional

[7] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1987, hal. 9

[8] Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 72

[9] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 108

[10] Dunne, Van, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian, diterj. Oleh Lely Niwan. Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987, hal. 1

[11] R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, Jakarta: Sumur Bandung, 1992, hal. 10-11

[12] HFA. Vallmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (terj. I.S. Adiwimarta), Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hal. 2

[13] Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1990, hal. 72-73

[14] L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terj. Mr. Oetarid Sadino), Jakarta: Pradya Paramita, 1980, hal. 186

[15] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal. 1

[16] Subekti, , Op.Cit, hal. 9

[17] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, hal. 1

[18] L.J. van Apeldoorn, Op.Cit, hal. 232

[19] Soediman Kartohadiprodjo, Op.Cit, hal. 72

Di dalam Al-Quran, anak sering disebutkan dengan kata walad–awlâd yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlûd, tetapi disebut al-janĭn yang berarti al-mastûr (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu.[1]

Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata al-wâlid dan al-wâlidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah kandung.[2] Selain itu, Al-Quran juga menggunakan istilah ¯ifl[3] (kanak-kanak) dan gulâm[4] (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase gulâm (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Quran juga menggunakan istilah ibn pada anak, masih seakar dengan kata bana yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.[5] Kata ibn juga sering digunakan dalam bentuk taşgĭr sehingga berubah menjadi bunayy yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirâb).[6] Panggilan ya bunayya (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam Al-Quran.

Dalam Al-Quran seperti yang termuat dalam Surah Al Kahfi ayat 46 yang artinya “Harta dan anak adalah perhiasan dunia“. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana anak menjadi perhiasan dunia, sehingga bagaimana anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki orang orang tua dalam suatu keluarga, sehingga bagaimana suatu keluarga yang memiliki anak dan menjadikan anak sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan benar sehingga anak-anak menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Al-Quran yang termuat dalam Surah Ataaghabun ayat 15 yang artinya “Anak adalah sebagai ujian dan cobaan (berpeluang mendapat kebaikan dan pahala dan kemungkinan menerima karena tantangan dan kelengahan. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan.” Bila dikaitkan dengan ayat tersebut di atas, selain anak sebagai perhiasan dunia, anak juga menjadi cobaan, karena apabila orang tua dan atau keluarga tidak memberikan yang terbaik bagi anak, sangat mungkin anak tersebut membawa permasalahan bagi orang tua atau keluarga. Sebaliknya, apabila anak-anak dididik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkat  harkat dan martabat orangtua atau keluarga.

DALAM AL-QURAN SURAH ALI IMRAN AYAT 14 YANG ARTINYA “ANAK ADALAH SASARAN KECINTAAN DAN PERHIASAN HIDUP SERTA BAGIAN DARI UNSUR KEBAHAGIAAN, DIJADIKAN INDAH PADA MANUSIA KECINTAAN PADA WANITA DAN ANAK-ANAK.“ PENEGASAN AL-QURAN DALAM AYAT INI ANAK HARUS DIJADIKAN SEBAGAI KECINTAAN DAN DAPAT MENCIPTAKAN KEBAHAGIAAN, OLEH SEBAB ITU ADA PERINTAH UNTUK MENCURAHKAN KECINTAAN KEPADA ANAK DARI ORANGTUA ATAU KELUARGA. HAL INI DAPAT MENUMBUHKAN KECINTAAN ANAK YANG PADA AKHIRNYA KEHIDUPAN DENGAN PENUH CINTA DAN KASIH ANTARA SESAMA.

Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan anak atau atas nama anak yang tidak memiliki orangtua atau yang disebut dengan anak yatim.

AL-BAQARAH (2): 215.  “MEREKA BERTANYA TENTANG APA YANG MEREKA NAFKAHKAN. JAWABLAH: “APA SAJA HARTA YANG KAMU NAFKAHKAN HENDAKLAH DIBERIKAN KEPADA IBU-BAPAK, KAUM KERABAT, ANAK-ANAK YATIM, ORANG-ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG YANG SEDANG DALAM PERJALANAN.” DAN APA SAJA KEBAIKAN YANG KAMU BUAT, MAKA SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA MENGETAHUINYA.”

Dari ayat di atas didahulukan anak yatim dari orang miskin karena ia tidak hanya butuh materi tapi juga kasih sayang karena itu sangat terpuji bagi yang memberi makan anak yatim. Islam tidak memandang anak yatim sekedar dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai manusia yang kehilangan sumber kasih sayang dari orangtuanya, kehangatan dan rasa aman. Oleh sebab itu Islam menggerakkan hati pengikutnya untuk berperan sebagai orangtua yang mengasuh, mengasah dan mengasihi mereka, yaitu dengan melakukan islah untuk mereka.

Dalam tafsir al-Maraghi ayat ini diturunkan karena pada waktu itu setiap sahabat yang memiliki anak yatim merasa takut dan khawatir. Oleh karena itu mereka memisahkan makanan anak yatim dengan makannya dan minumannya, kemudian diberikan tambahan makanan dari kepunyaannya lalu dibiarkan terpisah sampai anak yatim memakannya atau dibiarkan sampai rusak kalau tidak dimakan. Sikap seperti ini justru menambah buruk keadaan mereka dan akhirnya menuturkan hal ini kepada Rasulullah saw. Kemudian turunlah surat al Baqarah ini.[7]

Ayat ini mewajibkan kita untuk memperbaiki dan mendidik serta mengajarkan anak yatim, mengembangankan harta mereka, sebab masing-masing berjalan menuju keadaan kebaikan bersama.

AL BAQARAH (2): 220.  DAN MEREKA BERTANYA KEPADAMU TENTANG ANAK YATIM, KATAKALAH: “MENGURUS URUSAN MEREKA SECARA PATUT ADALAH BAIK, DAN JIKA KAMU BERGAUL DENGAN MEREKA, MAKA MEREKA ADALAH SAUDARAMU; DAN ALLAH MENGETAHUI SIAPA YANG MEMBUAT KERUSAKAN DARI YANG MENGADAKAN PERBAIKAN. DAN JIKALAU ALLAH MENGHENDAKI, NISCAYA DIA DAPAT MENDATANGKAN KESULITAN KEPADAMU. SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA PERKASA LAGI MAHA BIJAKSANA.

AD DHUHA (93): 9.  SEBAB ITU, TERHADAP ANAK YATIM JANGANLAH KAMU BERLAKU SEWENANG-WENANG

AL MA’UN : 2.  ITULAH ORANG YANG MENGHARDIK ANAK YATIM,

šDalam sebuah hadis Rasulullah memberikan contoh perlakuan terhadap anak yatim,  yaitu “ Barangsiapa mengusap kepala anak yatim, (dengan penuh kasih sayang) karena semata-mata mengharap rida Allah, maka setiap rambut yang diusap berpahala sekian kebaikan, dan barang siapa memelihara/mengasuh anak yatim maka kedudukannya di surga berada disisiku seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah. Melalui hadis ini Rasulullah mengajak umatnya melalui konsep kafalah, untuk mengasuh anak yatim sepenuhnya agar mereka tetap mendapat cinta dan kasih sayang

Tugas wali adalah memberikan perlindungan baik terhadap diri, maupun harta si anak  sampai ia  dewasa.  Dalam hal ini al Quran menegaskan dalam surat al An’am : 152 Artinya:  “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Ayat di atas menyuruh agar wali atau yang menerima wasiat mengurus harta anak  untuk mengurus harta anak yatim secara baik dan benar  dan tidak mengambilnya secara batil. Wali hanya diperkenankan mengambilnya secara wajar sebagaimana firman Allah dalam surat an Nisa: 6 Artinya:  “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Memakan harta anak yatim tanpa alasan yang dibenarkan, menurut salah satu hadis Nabi, merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang akan membinasakan pelakunya.[8] Siksa memakan harta anak yatim sangatlah berat, Mereka yang memakan hata anak yatim secara tidak benar  sesungguhnya yang mereka makan adalah api neraka ( An Nisa ayat 10) Artinya:  “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Ibnu Asyur memahami kata “api” pada ayat di atas sebagai sesuatu yang menyakitkan, sehingga ayat tersebut menjadi bermakna, tindakan mereka yang memakan harta anak yatim akan menyebabkan mereka menderita di dunia dan akhirat seperti halnya api yang menyebabkan kepedihan bagi setiap orang yang menyentuhnya.[9]

Pemeliharaan anak yatim berlangsung sampai mereka mencapai usia yang disebut dalam al Quran sebagai rusyd, yaitu kematangan berfikir dan kecakapan mengelola uang secara mandiri, yang dapat diketahui dengan mengujinya, membimbing dan melepaskannya secara perlahan.

[1] Lois Ma’luf, al-Munjid, (Beirut, al-Mathba’ah al-Katsolikiyyah, t.th), h. 1019 dan 99.

[2] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbãh:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Al-Quran, (jilid XV, Jakarta, Lentera Hati, 2004), h. 614.

[3] Q.S. al-Nur/24:31 dan 59; al-Hajj/22: 5; al-Mukmin/ 40: 67

[4]. Q.S. Ali Imran/3: 40; Yusuf/ 12: 19; al-Hijr/ 15: 53, al-Kahfi/18: 80; Maryam/ 19: 7,8 dan 20; al-Shaffat/37: 101 dan al-Dzariyat/51: 28.

[5] Abdul Mustakim, “Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Al-Quran”, dalam Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006, h. 149-50.

[6] Hadlarat Hifni Bik Nasif et.al., Qawã’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, (Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba’ah, t.t), h. 79.

[7] Ahmad Mushtafa al Maraghi, Tafsir al Maraghi, terj., jil.2 (Semarang:Toha Putra), h. 257

[8]HR Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, dan Muslim, Bab Bayan al Kaba’ir wa Akhbaruha

[9]Ibnu Asyur, Muhammad at Tahir, at Tahrir wa Tanwir, (Tunis: ad Dar at Tunisiyah lil Nasyr,t.t) jilid III,h.254