muisumut.or.id, Medan – Menjelang bulan suci Ramadhan, Majelis Ulama Indonesia mengajak sejumlah lembaga penyiaran di tanah air untuk muliakan program siaran, Selasa (1/3).

Ajakan ini disampaikan lewat kegiatan “Halaqah Siaran Ramadhan 1443H/2022M” yang digelar secara hybrid di kantor MUI dan melalui aplikasi zoom.

Lewat kegiatan ini juga berbagai lembaga penyiaran turut diundang mulai dari lembaga penyiaran televisi hingga radio untuk hadir.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, yang turut hadir memberikan sambutannya mengatakan bahwa media memiliki tugas mulia. Kekuatan media juga memiliki kekuatan tersendiri yang bisa membawa pengaruh besar.

“Karena kita tahu bagaimana peran penting media maka di bulan Ramadan nanti jangan sampai keliru. Media punya tugas membenarkan yang benar, apalagi nanti pada bulan suci Ramadhan,” terangnya.

Ajakan MUI untuk memuliakan program siaran ini juga bukan hanya sekadar ajalan. Berangkat dari data sanksi yang dilakukan oleh media.

Hal ini pun dipaparkan secara langsung oleh Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, yang memaparkan sedikitnya ada 13 lembaga penting nyiaran yang mendapat sanksi terkait tayangan di bulan Ramadhan.

“Dari tahun 2018-2021 terdapat data sanksi yang dilakukan para lembaga penyiaran pada bulan Ramadhan. Data sanksi tersebut berkenaan dengan program Sinetron, Talkshow, Variety Show, dan Iklan mendominasi sanksi yang dijatuhkan pada bulan Ramadan,” paparnya.

Mimah pun kembali menyampaikan kepada para lembaga penyiaran untuk turut mengindahkan regulasi, etika, serta peraturan lainnya tentang penyiaran.

“Kalau memang kita benar-benar perhatikan lagi bagaimana regulasinya, etika, serta peraturan yang menyangkut tentang penyiaran harapan kita memang siaran ramadhan nanti bukan sekedar tontonan,” ucapnya.

Ajakan muliakan program siaran di bulan Ramadhan ini juga dilakukan lewat deklarasi komitmen bersama para lembaga penyiaran. Deklarasi dipimpin langsung Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, untuk diikuti sejumlah lembaga penyiaran yang hadir pada kegiatan tersebut. (YLT)

muisumut.or.id, Medan KOPERTAIS Wil IX Sumatera Utara nyatakan siap untuk laksanakan MTQ XXXVIII Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana dipaparkan Panitia Penyelenggara pada acara pertemuan selkaligus ekspose dengan LPTQ Kabupaten/Kota dan Kafilah Khusus se-Sumatera Utara pada Senin, 28 Februari 2022.

Pertemuan yang dilakukan di Aula Cemara BPSDM Sumatera Utara dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Utusan Kab/Kota dan Kafilah Khusus hanya dibatasi satu orang saja. Sekretaris Panitia Penyelenggara Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution dan Dr. Zulham, M.Hum memaparkan lokasi dan fasilitas yang akan disiapkan UIN Sumatera Utara  dalam pelaksanaan MTQ. MTQ Ke- 8 ini dilaksanakan di UIN Sumatera Utara yang arena permusabaqahan dipusatkan di dua kampus yakni Kampus I Sutomo dan Kampus II Pancing. Pelaksanaan MTQ dilaksanakan mulai 20-28 Maret 2022 yang rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, H, Edy Rahmayadi.

Menurut Hasan Bakti, Rektor UIN SU Prof. Syahrin Harahap, MA telah membentuk Tim Khusus untuk intens dalam mengurus segala kesiapan sarana dan prasarana MTQ. Pihak panitia, UIN telah melakukan rapat-rapat dan koordinasi untuk mempersiapkan segala yag berkaitan dengan pelaksanaan MTQ. Zulham juga menyebutkan “Tim Prokes juga akan disiagakan, begitu juga dengan Tim Kesehatan akan terus disiagakan khususnya yang berkaitan dengan peserta dari berbagai kafilah akan benar-benar dipantau dan diperhatikan dan memastikan akan memberlakukan prokes dengan ketat.” Ujarnya

Acara Ekspose tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua umum LPTQ SU, Dr Asren Nasution, MA. Dalam sambutannya Asren menyampaikan tidak ada lagi Technical Meeting dengan LPTQ Kab/Kota. Pertemuan ini sekaligus membahas Teknis Permusabaqahan. Asren menyebutkan bahwa Musabaqah tahun ini akan menerapkan standar Prokes yang sangat ketat. Ini lah salah satu isi dari Komitmen Bersama yang dtandatangani bersama-sama antara panitia, LPTQ Kab/Kota dan Kafilah khusus serta Panitia Penyelenggara Kopertais/UIN Sumatera Utara dan Panitia Pelaksana Teknis Permusabaqahan.

Asren juga menambahkan bahwa pelaksanaan MTQ akan terus berkordinasi dengan pihak gugus tugas Covid-19. Tentunya jika dalam perjalanan pelaksanaan MTQ Level Status Covid -19 di Medan bertambah tinggi, maka pelaksanaan MTQ akan menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bahkan, jika memang kondisi tidak memungkinkan, panitia siap untuk melaksanakan MTQ tanpa pengunjung/penonton di arena sama sekali, tegas Asren.

Dalam pertemuan ini Juknis LPTQ Nasional dan Hasil Rakorsus LPTQ Kab/Kota dan Kafilah Khusus se Sumatera Utara kan dijadikan sebagai Pedoman Utama dalam pelaksanaan Musabaqah, khususnya dibidang Teknis Permusabaqahan. Ekspose dan Pembicaraan juknis dipimpin Drs. Palit Muda Harahap dan Dr. Milhan Yusuf.

Pertemuan ini juga menghasilkan Komitmen untuk Bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2022 yang sukses dan bermartabat.
Ketua Panitia Pelaksana Tekhnis Permusabaqahan MTQ Ke 38 Provinsi Sumatera Utara Dr. Hj. Halimatussa’diyah Lubis, MA didampingi Sekretaris Dr. Irwansyah, M.H.I juga menyampaikan bahwa Panitia Teknis Permusabaqahan akan terus maksimal berkordinasi dengan Panitia Daerah (UIN SU) untuk mensukseskan MTQ ini. Secara estafet, rapat-rapat sudah dilakukan, baik Menyusun teknis yang merujuk Regulasi yang ada, amupun Buku Panduan Permusabaqahan yang berisis Juknis dan Tata Tertib Permusabaqahan yang insya Allah dalam waktu dekat akan rampung dan dicetak. Ujarnya. Ketua Harian LPTQ SU, H. Ikhwan Lubis juga menambahkan bahwa Pihak LPTQ Sumatera Utara akan terus bahu membahu dengan Panitia untuk melaksanakan MTQ agar suskes dan bermartabat, tentu untuk membahwa nama baik Sumatera Utara pada even MTQ Nasional di Kalsesl pada tahun 2022 mendatang. Pungkasnya []

muisumut.or.id, Medan Kota Medan kembali banjir. Mulai hari Ahad malam Senin pada tanggal 27 Februari 2022. Permukiman warga Medan yang ada di sekitar bantaran Sungai Deli dan Sungai Babura , terendam banjir sampai dengan ketinggian 3 sampai 4 meter. Bahkan, banyak rumah yang kelihatannya hanya atapnya saja.

Bidang Komisi Sosial dan Bencana MUI SUMUT merasa terpanggil, ketika Pemimpin Sanggar Silaturrahmi Pak Hendra tenpat daerah binaan Komisi Sosial dan Bencana menelepon Nani Ayum Panggabean Sekretaris Bidang Sosial dan Bencana MUI SUMUT, dalam telepon menyampaikan bahwa mereka memerlukan bantuan panganan yang bisa dimakan karena mereka tidak bisa berkegiatan masak memasak.

Pada masa-masa sulit saat sekarang ini, ditambah datangnya banjir seperti ini, membuat kita sebagai Muslim dituntut untuk mewujudkan perintah Allah untuk saling menolong dan meningkatkan rasa solidaritas sosial kepada sesama.

Pengurus Bidkomsosben MUI SUMUT dengan cepat dan kompak dalam beberapa jam mengumpulkan dana secara urunan dan membeli 150 pack makan nasi siap saji dan satu bal roti untuk sarapan.

Pada Hari Senin, 28 Februari 2022 bertepatan dengan Hari Isra ‘Mi’raj, di bawah hujan rintik, Nani Ayum Panggabean Sekretaris Bidang Sosial dan Bencana MUI SUMUT Bersama Ameilia Zuliyanti Siregar selaku Ketua Komsosben MUI SUMUT dan Nurbadiyah Dalimunthe pergi mengantarkan Nasi dan roti ke Kampung Badur Jalan Mongonsidi Medan. Alhamdulillah diterima warga setempat dengan rasa syukur gembira.

Laila Rohani selaku Ketua Bidang Sosial dan Bencana MUI SUMUT mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus atas gerak cepat dalam tanggap bencana.

Semoga niat dan kerja baik para Pengurus Bidang Komisi Sosial dan Bencana MUI Sumatera Utara diberikan Allah pahala dan diberi Allah kekuatan, kesehatan sehingga tanpa lelah untuk terus menabur kebajikan Aamiin

muisumut.or.id, Medan Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara yang diwakili Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) MUI-SU melakukan kunjungan ke Konsulat Jenderal India di Medan. Ketua Bidang HLNKI K.H. Akhyar Nasution, di dampingi Ketua Komisi HLKNI Dr. H. Abdi Syahrial Harahap, LC, MA beserta H. Abdul Malik Sarumpaet, MA berangkat dari Kantor MUI-SU ke Konsulat Jenderal India sekitar pukul 09.20 WIB pada Jumat 25 Februrari 2022.

K. H. Akhyar kepada muisumut.or.id menyampaikan bahwa Pengurus HLNKI diminta untuk meninggalkan alat komunikasi di pos security. Pukul 09.45 WIB HLNKI MUI-SU dipersilakan menunggu di ruang tamu Konjend India dan ditemani oleh Ben Sinaga staf Konsulat Jenderal India di Medan. Barulah pada pukul 10.10 WIB Mr Shubham Singh mempersilakan Pengurus HLNKI masuk ke ruangan kerjanya dan diterima dengan ramah
Menurutnya kunjungan ini merupakan kunjungan resmi MUI Sumatera Utara, dan ia menyampaikan salam dari Ketua Umum MUI SU DR H Maratua Simanjuntak serta memperkenalkan pengurus yang datang kemudian menjelaskan maksud kedatangan pengurus ke Konjend India untuk mempertanyakan kejadian-kejadian di India yang viral di media sosial.

PENJELASAN MR SHUBHAM SINGH
Pada pertemuan tersebut Mr. Shubhan Singh menjelaskan bahwa “Video ini menyebar di Indonesia dan mancanegara pasca adanya peraturan berpakaian di sebuah lembaga pendidikan Negara Bagian Karnataka India.”
Menanggapi pertanyaan media tentang reaksi Negara India terhadap komentar beberapa negara tentang aturan berpakaian di beberapa lembaga pendidikan di Karnataka, juru bicara resmi Mr Arindam Bagchi mengatakan:
“Masalah tentang aturan berpakaian di beberapa lembaga pendidikan di Negara Bagian Karnataka sedang dalam pemeriksaan pengadilan oleh Pengadilan Tinggi Karnataka.”
Mengenai Acara Keagamaan pada akhir tahun 2022 di Haridwar India, yang menyerukan pembunuhan massal terhadap muslim hingga memicu kemarahan anggota parlemen muslim terkemuka Asaduddin Owaisi sudah diproses dan diselesaikan secara hukum.

Selanjutnya, menurut Singh pernyataan anggota parlemen dari Partai Ultra Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) yang ingin menerapkan kebijakan yang sangat dalam mengintimidasi kalangan minoritas, khususnya umat Islam di India dengan mendiskriminasi kalangan muslim dan menstigmatisasi Undang-undang tentang kewarganegaraan India untuk mengeluarkan warga muslim sebagai warga India, “India’s Citizenship Amendment Act (CAA) passed in 2019 that excludes Muslims,” adalah pendapat pribadi. Pernyataan bukan dari partai apalagi dari negara.”
Singh juga menjelaskan bahwa video lain adalah video lama yang dikaitkan dengan kejadian sekarang. Ada yang terjadi di India dan terjadi di tempat lain.

MUI Memprotes Keras
Setelah memastikan kebenaran video yang viral tersebut MUI Sumatera Utara memprotes keras ujaran kebencian, sikap provokatif dan diskrimatif yang dilakukan oleh tokoh agama dan oknum pengurus partai BJP India. HLNKI MUI SU juga berharap kerukunan umat beragama di India tetap terjaga terutama antara Agama Hindu kaum muslimin India yang jumlahnya lebih dari 200 juta jiwa.
“Kita berharap ada penjelasan resmi dari pemerintah India tentang video tersebut sehingga berita tersebut tidak menjadi sumber kebencian di Negara lain bagi India dan agama Hindu, kata KH Akhyar”
Di akhir pertemuan Singh manyatakan bahwa hasil pertemuan ini akan disampaikan ke Duta Besar dan Kementrian Luar Negeri India “Semua masukkan ini akan kami sampaikan kepada Duta Besar dan Kementerian Luar Negeri India,” katanya
Pukul 10.55 WIB kunjungan HLNKI ditutup dengan photo bersama Konsulat Jenderal India.

K.H. Akhyar Nasution (contributor)

muisumut.or.id, Medan – Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara yang hadir melalui aplikasi zoom pada Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Perkembangan Terkini Covid-19 dan Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Ibadah dalam Masa Pandemi Covid-19, menyatakan siap untuk menyosialisasikan pelaksanaan ibadah di Masa Pandemi, Jumat (18/2).

Hal ini mengingat kasus covid yang kembali meningkat di Indonesia. Dalam kegiatan rakor tersebut, Wakil Ketua Umum DP MUI, Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.M menyampaikan bahwa MUI harus menjadi guidance untuk masyarakat luas dalam menghadapi kasus covid yang naik turun.

“MUI dalam hal ini ikut berpartisipasi terhadap penanganan Covid-19 termasuk akses-akses yang berkaitan dengan ibadah sebagaimana menjaga jiwa adalah tujuan utama syariah,” ucap K.H. Marsudi.

Bentuk partisipasi itu juga diwujudkan dengan memberikan pemahaman secara luas tentang Covid-19 kepada para Dewan Pimpinan MUI di seluruh Indonesia.

Agenda presentasi dalam kegiatan rakor pun disampaikan oleh Ketua Pelaksana Lembaga Kesehatan MUI, dr. M. Adib Khumaidi, Sp.OT. Secara rinci ia memaparkan bagaimana perkembangan virus Covid-19 saat ini.

“Terbaru memang kasus Covid-19 kembali meningkat, ini kaitannya dengan varian Omicron yang penyebarannya lebih cepat dibanding varian sebelumnya,” terangnya.

Meski gejalanya terbilang lebih ringan, dr. M. Adib menyampaikan tidak boleh disepelekan. “Gejala yang dialami ketika terserang Omicron ini memang lebih ringan namun demikian tidak boleh juga diremehkan, apalagi seperti yang dikatakan tadi bahwa penularannya cepat,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan MUI Bidang Fatwa dan Waqi’iyyah, Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A, mengatakan ada dua langkah yang harus dilakukan yakni ikhtiar lahir dan batin.

“Jika ikhtiar lahir kita lakukan melalui penjagaan protokol kesehatan, kita memperhatikan bagaimana kebiasaan kita dalam menghadapi situasi ini. Kemudian, ikhtiar batin sebagaimana kaitannya dengan upaya yang berhubungan dengan spritual,” ucapnya.

Asrorun Ni’am juga menyebutkan setidaknya ada tiga indikator yang juga menjadi penentu terkendalinya covid.

“Pertama, keseimbangan antara orang yang sakit dengan sarana yang dibutuhkan. Kedua, kemampuan pemerintah dalam menyiapkam sarana prasarana untuk kepentingan pencegahan covid termasuk vaksin. Ketiga, habit di tengah masyarakat sebagai bentuk dukungan,” sebutnya.

Mewakili MUI Provinsi Sumatera Utara, Dr. Irwansyah M.H.I selaku Sekretaris Bidang Fatwa ikut menanggapi terkait persoalan ibadah di tengah Pandemi.

“Fatwa persoalan keagamaan tentang pengamalan ibadah pada masa pandemi covid-19 sudah ditetapkan oleh MUI sejak lama. Namun Fatwa No. 14 tidak menjelaskan secara detail kriteria kondisi “tidak terkendali” itu bagaimana persisnya. Karena itu, banyak interpretasi beragam. ini harus dipertegas agar masyarakat punya panduan yang terarah dari MUI. Agar  ketika satu daerah naik pada level tertentu, tidak serta merta untuk menutup rumah ibadah. Karena banyak alternatif yang masih bisa ditempuh, seperti penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, misalya. Mulai dari masker, jaga jarak bahkan jika dalam “kondisi tertentu” dapat diterapkan “swab antigen”. MUI Sumatera Utara telah mengeluarkan Panduan Keagamaan seputar Pelaksanaan Pada Masa Covid-19 yang menyebutkan bahwa dana kas masjid boleh digunakan  untuk kemasalahan jemaah masjid khususnya yang berkaitan dengan pembelian APD untuk prokes. Mengingat sebentar lagi kita juga akan menyambut bulan Ramadan,” ucapnya.

Ia juga menambahkan usulan agar terkait tata cara ibadah dalam menghadapi pandemi perlu dibuat panduannya. Untuk kemudian, dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dia juga menambahkan bahwa perlu edukasi fatwa kepada masyarakat secara utuh karena banyak masyarakat yang kurang memahami substansi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

“Saya rasa kita butuh dibuatkan panduan kriteria untuk ibadah di tengah pandemi ini agar lebih terarah satu panduan,” ucapnya.

Usulan ini pun diterima dengan baik oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Bidang Fatwa dan Waqi’iyyah, Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A. “Untuk usulan panduan akan kita upayakan,” pungkasnya (YLT)