muisumut.or.id-Medan, Menyongsong bulan suci Ramadan 1445 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara memberikan Imbauan kepada seluruh umat Islam pada 5 Maret 2023. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, MUI mengingatkan pentingnya mengikuti penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam metode ru’yah dan hisab oleh pemerintah RI atau Menteri Agama. Mengantisipasi kemungkinan perbedaan penetapan awal Ramadan 1445 H, MUI Sumatera Utara mengimbau umat Islam untuk saling menghargai dan menghormati.

MUI Sumatera Utara juga mengajak seluruh umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa dan amalan ibadah sunat lainnya. Ibadah seperti salat tarawih, witir, tahajjud, ceramah Ramadan, tadarus Al-Quran, peringatan nuzul Al-Quran, taklim berjamaah, pesantren kilat, safari Ramadan, berbuka puasa bersama, zikir, I’tikaf, dan doa kepada Allah untuk keselamatan agama, bangsa, dan NKRI.

Dalam rangka memuliakan bulan Ramadan, MUI Sumatera Utara mengimbau agar yang tidak berpuasa tidak mengonsumsi makanan, minuman, atau merokok di tempat umum. Lebih lanjut, MUI Sumut juga meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota, dan pihak kepolisian diminta untuk menutup tempat-tempat maksiat, seperti perjudian dan hiburan malam, sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan Ramadan.

Dalam upaya menjaga kondusifitas, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta menjalankan ketetapan fatwa MUI Provinsi Sumut No. 03 Tahun 2017, penggunaan petasan dilarang selama Ramadan. Pihak kepolisian diharapkan menertibkan masyarakat terhadap penggunaan petasan.

MUI Sumatera Utara juga menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan yang mungkin terjadi selama Ramadan, seperti begal, pencurian, dan perampokan. Hal ini bertujuan untuk memastikan rasa aman dan tenteram di masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan suci.

Pada akhir Imbauannya, MUI Sumatera Utara mengajak MUI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk menertibkan imbauan serupa, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing. Imbauan ini ditertibkan untuk diikuti dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dalam menjalankan ibadah, khususnya puasa Ramadan. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id MEDAN: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara menyampaikan, diperlukan kajian lapangan secara khusus menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan semua agama.

Hal itu disampaikan Ketua MUI Sumut, Dr.Maratua Simajuntak bersama Wakilnya Dr.H.Ardiansyah Lc, MA yang juga juru bicara MUI Sumut, Senin (26/2).

Kata Ardiansyah, pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang sakral. Dengan akad nikah dua insan dihalalkan dirinya untuk berhubungan. Oleh karena itu, syarat dan tatacaranya diatur sedemikian rupa.

Hal ini senafas dengan amanat UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa pernikahan dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut ajaran agama.

“Adapun rencana yang dikemukakan Kemenag menjadikan KUA sebagai tempat nikah semua agama, kami menyarankan agar dilakukan terlebih dahulu kajian lapangannya,” kata Ardiansyah.

Menurutnya,berdialog dan meminta pandangan berbagai pihak lintas agama agar tidak menimbulkan kesemrawutan yang berujung kepada kegaduhan.

“Kami menyarankan agar fokus kemenag kepada penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih utama. Mengingat jamaah haji kita yang masih didominasi usia lanjut dan risti,” ungkapnya.

Lanjut Ardiansyah, demikian juga dengan potensi perbedaan awal Ramadhan. Agar segera disosialisasikan guna mengedukasi umat Islam. Bukan sekedar melaksanakan sidang istbat, kemudian hasilnya tetap dualisme yang tetap menjadikan polemik di tengah-tengah umat.

Selain itu, sumber daya insani di KUA sendiri serta regulasi dan pembiayaannya juga perlu dibuat terlebih dahulu untuk menghindari kebingungan pada pelaksanaannya.

“Semestinya, ide ini tidak dilontarkan begitu saja sebelum dirembukkan hanya untuk melayani kebutuhan minoritas. Yang dikhawatirkan saudara-saudara non muslim justeru belum membutuhkan hal ini. Mengingat pelaksanaan pernikahan mereka selama ini juga berjalan baik dan khidmat dengan tatacara agamanya masing-masing,” pungkas Ardiansyah.

Sebagaimana diberitakan,Kementerian Agama (Kemenag) berencana menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pernikahan semua agama di Indonesia. Selama ini, KUA berfungsi sebagai tempat pencatatan pernikahan umat Islam, sedangkan pencatatan nikah agama lain dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

MEDAN, 26 FEBRUARI 2024 – Sebanyak 30 siswa Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) telah menyelesaikan program magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara. Magang siswa YPSA dimulai pada tanggal 19 Februari 2024 dengan dua gelombang yang melibatkan sejumlah 30 siswa.

Para siswa YPSA diterima secara resmi oleh Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, selaku Direktur Kedai Wakaf, serta oleh Syahrul S.Pd, staf MUI Provinsi Sumatera Utara. Selama seminggu berkegiatan, para siswa YPSA terlibat dalam berbagai kegiatan di lembaga MUI Provinsi Sumatera, Kedai Wakaf, Perpustakaan MUI Provinsi Sumatera Utara, dan Hidroponik MUI Sumatera.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Akmal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Siswa-siswa YPSA dipandu untuk mengunjungi perpustakaan, kedai wakaf, hidroponik, dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Organisasi MUI (LPPOM) Provinsi Sumatra Utara.

Kegiatan magang ini juga melibatkan pembagian siswa ke dalam dua kelompok, yang akan didokumentasikan secara mendalam dan disebarkan melalui media sosial. Langkah ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai potensi-potensi positif yang dikembangkan oleh YPSA dan MUI dalam dunia pendidikan serta kesejahteraan sosial.

Dr. Akmal menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan.

“Siswa YPSA akan dibimbing oleh tim Pusat dan Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) yang memiliki pengalaman luas dalam bidang ini. Kami berharap mereka dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan tekun, sehingga dapat menjadi tambahan ilmu dan pengalaman yang berharga dalam perjalanan pendidikan mereka,” tambah Dr. Akmal.

muisumut.or.id, Medan, Sumatera Utara, 22 Februari 2024 – Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara telah meluncurkan jurnal yang dinamakan alwaqfu pada tahun 2023. Jurnal ALWAQFU, kembali membuka peluang emas bagi para Peneliti, Akademisi, dan Pemerhati Hukum Ekonomi dan Wakaf untuk berpartisipasi dalam konferensi bergengsi ini melalui pengiriman artikel ilmiah. Batas waktu pengiriman artikel ditetapkan hingga 30 Maret 2024.
Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, Jurnal ALWAQFU membuka pintu bagi para penggemar untuk berkontribusi dalam pengembangan bidang ini. Beberapa keunggulan konferensi ini antara lain:
1. di Bawah Naungan P2WP MUI Provinsi Sumatera Utara: Jurnal ALWAQFU memiliki kelebihan berada di bawah naungan P2WP MUI Provinsi Sumatera Utara, menambah kredibilitasnya sebagai forum riset berkualitas tinggi.
2. Reviewer dari Berbagai Universitas Terkemuka di Indonesia: Artikel Anda akan dinilai oleh para ahli dari universitas-universitas terkemuka di Indonesia, menjamin tinjauan yang mendalam.
3. Respon Cepat: Hanya dalam waktu 2-4 hari setelah pengiriman, Anda akan menerima tanggapan terhadap artikel Anda.
4. Jaminan Terbit: Jurnal ALWAQFU percaya pada kualitas dan kecepatan, memberikan jaminan terbit bagi artikel yang memenuhi standar.
5. Terindeks di Garuda, Google Scholar, dan Menuju SINTA: Artikel Anda akan diakui secara nasional dan internasional melalui indeksasi di platform-platform terkemuka.
6. Slot Terbatas – Hanya 3 Slot Tersisa!: Kesempatan ini terbatas, ambil bagian sebelum slot terakhir terisi!
Keuntungan Tambahan: Sertifikat Gratis, Editing, dan Turnitin!
– Sertifikat Gratis untuk Setiap Penulis: Penghargaan kami untuk kontribusi Anda.
– Editing dan Turnitin Gratis: Kami peduli dengan kualitas dan keaslian artikel Anda.
Persyaratan dan Prosedur Pengiriman:
– Artikel/naskah BELUM PERNAH dipublikasikan sebelumnya.
– Artikel dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
– Penulis diharapkan mengikuti ketentuan penulisan dan melengkapi dokumen pendukung.
– Informasi lebih lanjut dan petunjuk pengiriman dapat ditemukan di [situs resmi kami](https://jurnal.alwaqfu.or.id).
Ayo Segera Bergabung dan Bagikan Penelitian Anda untuk Berkontribusi dalam Pengembangan Hukum Ekonomi dan Wakaf!** Jangan lewatkan kesempatan ini, hanya 3 slot tersisa! Sampaikan artikel Anda secara online di [situs pengiriman kami](https://jurnal.alwaqfu.or.id) sebelum batas waktu.

muisumut.or.id-Medan, 06 Februari 2024 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pelantikan pengurus Unit Pelayanan Zakat (UPZ) pada hari Selasa, 06 Februari 2024. Pengurus ini akan bertugas selama periode 2024-2029.

Pengurus UPZ MUI Sumut yang dilantik terdiri dari:

Penasehat: Dr. H. Maratua Simanjuntak

Ketua: KH. Akhyar Nasution, Lc., MA

Sekretaris: Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA

Bendahara: Dr. H. Saparuddin Siregar SE., Ak., MA., CA., SAS

Anggota: Muhammad Puadi Harap, SH., M.Pd, Ali Suman Daulay, S.Ag, dan Elfika Anggraini, SE.

Dengan kerendahan hati, KH. Akhyar Nasution, Lc., MA, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai Ketua UPZ MUI Sumut. Dalam sambutannya, beliau dengan tegas menegaskan komitmennya untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin UPZ MUI Sumut. Ini merupakan amanah yang sangat besar, dan saya akan berusaha menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Saya percaya, dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh anggota pengurus dan elemen-elemen yang memiliki visi sama, kita dapat bersama-sama mengentaskan kemiskinan di wilayah ini,” ucap KH. Akhyar.

Beliau juga menekankan bahwa kerjasama yang harmonis antara UPZ MUI Sumut dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut. KH. Akhyar menyatakan kesiapannya untuk menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak demi mengoptimalkan peran UPZ MUI Sumut dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Saya tidak akan berjalan sendirian dalam melaksanakan tugas ini. Saya siap bekerja sama dengan elemen-elemen yang memiliki visi sama, yakni mengentaskan kemiskinan. Mari bersama-sama kita wujudkan impian ini untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Di samping itu, Dewan Penasehat sekaligus Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Dr. Maratua Simanjuntak, dalam arahannya, menggarisbawahi pentingnya peran UPZ MUI Sumut sebagai langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Beliau menyampaikan, “Pelantikan pengurus UPZ ini adalah momentum penting bagi MUI Sumut untuk lebih aktif dalam berperan serta dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam hal penyaluran zakat. Kami yakin, dengan kekompakan dan kolaborasi yang baik, UPZ MUI Sumut dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dr. Maratua.

Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada KH. Akhyar Nasution sebagai Ketua UPZ MUI Sumut yang baru. Dalam sambutannya, beliau menyatakan, “Selamat kepada KH. Akhyar dalam memimpin UPZ MUI Sumut. Saya memahami bahwa tugas ini tidaklah ringan, karena seringkali zakat menjadi hal yang terabaikan. Orang seringkali takut berdosa jika tidak melaksanakan salat, namun jika tidak berzakat, dianggap biasa saja. Oleh karena itu, literasi zakat perlu terus dikembangkan agar umat tidak hanya mengetahui zakat fitrah, tetapi juga zakat mal,” ungkapnya.

Ketua Baznas Sumatera Utara juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung UPZ MUI Sumut dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan. “Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya zakat dalam menjaga keadilan sosial dan meredam kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita,” pungkasnya.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Baznas Sumatera Utara dan jajaran, Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara, Pengurus MUI Sumatera Utara, serta perwakilan Ormas Islam di Sumatera Utara. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam upaya MUI Sumut untuk lebih aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui UPZ. (Yogo Tobing)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, menggelar Refleksi Akhir Tahun 2023, Sabtu dan Ahad 30/31, Desember. Dalam sambutannya, Maratua Simajuntak menyebutkan tahun 2023 berbagai capaian program telah dilaksanakan berbagai kegiatan..

Di tahun 2023, MUI Sumut mendapat tantangan yang begitu hebat hingga ke ranah pengadilan terkait gugatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI), karena MUI Sumut bertahan tidak setuju dengan Kalimat Muhammad adalah Allah dan MUI berhasil memenangkannya di Pengadilan Negeri Medan.

Hal yang sungguh membuat MUI Sumut sebagai Tenda Besar Umat Islam, mampu memberi dukungan terhadap rakyat Palestina dengan mengumpulkan donasi lebih dari 3 milyar. Bahkan kita masih optimis tahun 2024 bisa mengirimkan donasi lebih dari 700 juta rupiah untuk Palestina.

“Maka dengan Refleksi Akhir Tahun 2023 ini, sesungguhnya kita harus merancang program kerja yang lebih baik. Masa kerja periode ini akan berakhir tahun 2025, maka sepatutnya dalam menjalankan kegiatan kita tetap berharap bisa lebih baik dari periode sebelumnya,” kata Maratua yang mengapresiasi kehadiran pengurus dalam kegiatan ini mencapai 80 persen.

Selain itu sambung Maratua, dilaksanakan juga Safari Dakwah Subuh bersama Assoc Prof.Dr.H.Arifinsyah MAg selaku Sekretaris Bidang Pendidikan MUI Sumut yang digelar pada Minggu(31/12) di Masjid Raya Almahsun Medan.

Refleksi Akhir Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di hotel Madani Medan pada Sabtu-Ahad, 17-18 Jumadilakhir 1445 H bertepatan dengan 30-31 Desember 2023:

1. Pada prinsipnya, program kerja yang telah dilaksanakan sudah baik, namun perlu penajaman program yang lebih bersifat langsung dirasakan umat secara umum di Sumatera Utara.
2. Demi untuk wujudnya kaderisasi ahli agama, pengamal Agama dan pembela Agama serta generasi penerus di jajaran MUI Sumatera Utara, alumni Pendidikan Kader Ulama MUI perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan Bidang/komisi/Badan/Lembaga di lingkungan MUI Sumatera Utara;
3. Melihat Kompleksnya persoalan masyarakat perkotaan seperti masih berlangsungnya penutupan jalan, Komisi Fatwa perlu memaksimalkan sosialisasi fatwa yang berkaitan dengan Hukum Menutup Jalan Umum sampai kepada pemangku kebijakan seperti pemko/camat/kepling dll. Sebagai tindaklanjutnya, Komisi Fatwa perlu menyusun buku Pedoman Fikih Perkotaan/Fikih Lingkungan;
4. Seiring dengan perkembangan industri dan perusakan hutan yang semakin marak yang memiliki dampak bagi lingkungan, MUI diharapkan mengadakan langkah-langkah nyata pendirian Pusat Kajian dan Pelatihan Lingkungan Hidup Islami bekerjasama dengan berbagai pihak.
5. Bencana alam yang kerap kali terjadi di berbagai tempat di Indonesia ditemukan banyaknya korban dan relawan penaggulangan bencana yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah pada saat-saat genting, maka Komisi Fatwa perlu menyusun Fikih Bencana Alam sebagai pedoman ibadah masyarakat khsususnya yang berkaitan dengan masyarakat yang terkena bencana;
6. Inventarisasi, akses data dan sosialisasi terhadap hasil-hasil kajian MUI diperlukan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan di masyarakat, karenanya Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perlu Pengadaan Database hasil-hasil kajian dan penelitian se-Sumatera Utara dan ada unit khusus Pusat Data di MUI Sumatera Utara;
7. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dilingkungan MUI, perlu dijalin sinergitas dengan komisi penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah dan komisi-komisi lain di jajaran MUI, dan terhadap Daerah yang belum ada Komisi-komisinya agar MUI Sumut/Daerah di Sumatera Utara membentuknya;
8. Sehubungan dengan banyak kasus-kasus kecanduan narkoba yang membutuhkan rehabilitasi, kiranya MUI mengadakan langkah-langkah nyata pendirian lembaga rehabilitasi syariah (Syariah Thrapeutic Community) khusus pria dan wanita bekerjasama dengan berbagai pihak.
9. Pusat rehabilitasi Narkoba di masyarakat sangat penting sebagai bentuk solusi dalam mengatasi masalah Narkoba di masyarakat dan sampai saat ini belum tercipta model Rehabilitasi berbasis syariah, untuk itu diperlukan langkah konkret untuk meneliti tempat-tempat Rehabilitasi Narkoba di Sumatera Utara dan daerah lainnya untuk merumuskan model rehabilitasi berbasis syariah;
10. Dalam rangka penaganganan dini dampak narkoba di Sumatera Utara, maka MUI Perlu membuat unit konseling reahabilitasi syariah di MUI Sumatera Utara.
11. Demi mengatasi kelangkaan ulama wanita, maka Pendidikan Kader Ulama Perempuan sebagai salah satu wadah untuk menciptakan generasi ulama wanita, maka MUI perlu untuk mengagendakan maksimalisasi PKU perempuan dan yang sudah berjalan agar dilanjutkan.
12. Persoalan daerah minoritas Muslim diantaranya adalah pemurtadan. Maka Komisi Dakwah/Lembaga Dakwah Khusus dan Pembinaan Akhlak Bangsa (LDK-PAB), perlu memprogramkan Dai/Penguatan SDM ke Daerah Minoritas dalam rangka untuk penguatan/melindungi akidah umat Islam khususnya di Daerah Minoritas;
13. Sehubungan dengan masih munculnya sikap dan prilaku intoleransi terhadap umat Islam didaerah minoritas, seperti hambatan pembangunan dan rehab masjid, hambatan pembangunan madrasah, dan lain-lain, DP MUI perlu mengadakan langkah-langkah advokasi sehingga keberadaannya sebagai himayatul ummah semakin dirasakan oleh masyarakat.
14. Wawasan Luar Negeri menjadi bagian penting dari cara pandang dan inovasi kegiatan/program kerja, karenanya Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara perlu mengagendakan studi banding ke Luar Negeri di tahun 2024;
15. Komisi Infokom adalah sentral informasi dan publikasi Informasi di MUI maka keberadaan Komisi Infokom perlu diperkuat.
16. Penguatan Ekonomi umat penting sebagai bagian dari tugas MUI khususnya bidang ekonomi, maka MUI perlu membentuk Unit Pengumpul Zakat MUI Sumatera Utara;
17. Dalam rangka peningkatan semangat kemandirian ekonomi umat, MUI Sumatera Utara diminta terus menggelorakan semangat enterpreneur dengan menjadikan Kedai Wakaf MUI Sumatera Utara sebagai Prototipe pengembangan ekonomi umat, untuk itu diharapkan Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara mengajak semua pengurus untuk berbelanja di kedai wakaf tersebut dimulai dari kebutuhan primer. Dari kedai wakaf ini kemudian disebarkan ke seluruh masjid-masjid di Sumatera Utara;
18. Dalam rangka menjamin implementasi kehalalan dalam semua aspek kehidupan, MUI diharapkan mendorong Pemeritah setempat agar memberikan penguatan kepada lembaga keuangan, lembaga bisnis dan unit usaha lainnya agar memberikan labelisasi halal.
19. Efektivitas kerja Lembaga di jajaran MUI tidak terlepas dari keaktifan pengurus dan anggotanya, karena itu pengurus yang sudah tidak aktif, perlu ditinjau ulang kepengurusannya dan dilakukan evaluasi (PAW);
20. Rentenir yang merupakan praktek riba terus berkembang di masyarakat dan sudah masuk pada taraf merusak, karenanaya perlu dilakukan penelitian lanjut terkait dampak sosial-ekonominya di masyarakat.

Medan, 31 Desember 2023
TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA 1.

2. Prof. Dr. H. Fakhruddin Azmi, MA 2.

3. Dr. H. Muhammad Nasir, Lc., MA 3.

4. Dr. H. Muhammad Tohir Ritonga, Lc., MA 4.

5. Dr. Irwansyah, M.H.I 5.

Mengetahui
DEWAN PIMPINAN
MUI SUMATERA UTARA
Ketua Umum,

Dr. H. Maratua Simanjuntak