PERTANYAAN :
Ustaz saya mau tanya apaya hukumnya imam shalat Jumat yang membaca qunut nazilah dan berbahasa Indonesia?
Sebab kemarin saya mendapati Jumat begitu, namun saya merasa ragu untuk mengikutinya. Mohon pencerahannya ustaz !

Jawab :
Shalat menurut Bahasa adalah doa. Menurut istilah fikih adalah sejumlah ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam sesuai syarat-syarat yang ditentukan.

Hukum membaca doa qunut Nazilah adalah sunnat dan menambah doa qunut nazilah yang sudah Masyru’ (sudah ditetapkan syar’i) dengan Bahasa Arab kemudian ditambah dengan Bahasa Indonesia hukumnya haram dan shalatnya batal. Hal tersebut berdasarkan hadits Riwayat Imam Muslim Nomor : 537 yaitu hadis dari Muawiyah bin Hakam Rasulullah saw telah bersabda :

ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيـئ من كلام الناس انما هي التسبيـح و التكبيـر وقرأة القرأن
(رواه مسلم)

“Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada sedikitpun ucapan manusia hanyasanya shalat itu adalah tasbih, takbir dan membaca (bacaan Ayat Alquran)” (HR. Imam Muslim).

muisumut.or.id Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak MA menegaskan, persaudaraan dan ukhuwah umat Islam di Sumatera Utara khususnya serta di Indonesia umumnya harus secara terus menerus dikuatkan, direhabilitasi, diperbaiki dan ditingkatkan eksistensinya guna mengejwantahkan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

“Dengan persaudaraan yang kuat akan melahirkan persatuan yang kokoh dan dengannya diharapkan seluruh program pembangunan untuk kemajuan serta kemakmuran bersama dapat diwujudkan,” kata Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H Maratua Simanjuntak di Aula MUI Jalan Majelis Ulama Nomor 3 Medan, Sabtu (9/12).

H Maratua Simanjuntak yang menyampaikan itu ketika membuka Rapat Kerja Perumusan Program Lembaga Ukhuwah Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara menegaskan sangat pentingnya ukhuwah dikuatkan. Ukhuwah merupakan konsepsi Islam yang menyatakan bahwa setiap Muslim dengan Muslim lain pada hakikatnya ialah bersaudara.

Melihat begitu pentingnya penguatan ukhuwah tersebut, karenanya eksistensi lembaga lembaga ukhuwah umat Islam ini menjadi sangat strategis dan sangat penting, sebab memiliki tanggung jawab besar agar kemajuan Islam di Sumut pada khususnya khususnya dapat tercapai seperti yang kita harapkan bersama.
Dijelaskannya esensi ukhuwah merupakan ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun berbeda bahasa dan bangsa, sehingga dengannya umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya untuk membentuk suatu bangunan umat yang kokoh demi kebaikan dan kemashlahatan bersama.
Atas dasar membangun ukhuwah ini pula, ungkap Maratua sejarah telah membuktikan menjadi dasar utama terbentuknya MUI tahun 1975 lalu yang menjadi kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari seluruh elemen ormas Islam yang ada guna mewujudkan ukhuwah dan silaturrahmi yang kokoh, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Menurut Maratua, salah satu manfaat dari kuatnya ukhuwah umat Islam itu, maka lima dasar tujuan syariat Islam (Maqashidus Syari’ah) atau lima pokok yang harus dijaga umat sebagai tujuan dasar agama Islam akan dapat terealisasi dengan sangat baik.

Lima tujuan dasar syariat Islam ini menjadi pintu gerbang awal yang harus dilewati, supaya agama Islam mampu mengimplementasikan ekspektasinya sebagai agama yang ajarannya selalu relevan di setiap zamannya, termasuk di dalam ruang lingkup yang mengitarinya. Sehingga Islam mampu memberi solusi di setiap permasalahan yang timbul, di manapun Islam ada. Karena permasalahan yang muncul dari satu masa ke masa yang lain beragam, maka solusi yang digunakan tentu tidak semuanya sama dengan solusi yang digunakan di masa yang terdahulu. Dan Maqasid Syariah dianggap sebagai bagian dalam memunculkan solusi tersebut.

Dalam Maqasid Syariah sendiri, terdapat lima tujuan pokok Syariah atau yang dikenal dengan istilah al-Kulliyat al-Khamsah. Lima pokok tujuan Syariah tersebut terdiri dari menjaga agama (Hifdz ad-Din), menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs), menjaga akal (Hifdz al-Aql), menjaga keturunan (Hifdz an-Nasl), dan menjaga harta (Hifdz al-Mal).

Dalam perkembangannya, muncul unsur-unsur baru dalam penjagaan yang ada dalam Maqasid Syariah seperti menjaga kehormatan (Hifdz al-‘Ird), menjaga lingkungan (Hifdz al-Bi’ah), menjaga kesejahteraan umat (Hifdz al-Ummah), menjaga keamanan (Hifdz al-Amn), menjaga kemuliaan manusia (Hifdz al-Karomah al-Insaniyah) dan lain sebagainya. Karena itu kuatnya ukhuwah umat menjadi tolak ukur utama agar lima dasar tujuan syariat Islam itu dapat terlaksana dengan baik.

Kelima Maqashidus Syari’ah itu adalah kewajiban umat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta akan dapat tercapai secara maksimal guna mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, jelasnya.
Oleh karena itu, ungkap Maratua diharapkan lembaga ukhuwah umat yang otonom ini dengan pengurus seluruh elemen ormas Islam, dapat mengambil langkah-langkah strategis yang semata bertujuan bagaimana menguatkan serta meningkatkan ukhuwah umat dapat semakin kokoh dan kuat dalam persatuannya.

Dalam keterangannya Maratua menyampaikan keyakinannya berkat kuatnya ukhuwah seluruh elemen umat ini, dapat melahirkan semangat serta keyakinan MUI Sumut dalam menghadapi gugatan MPTTI, dengan hasil akhir yang sangat baik yakni tidak diterimanya gugatan terhadap MUI, Kapoldasu dan MUI Pusat.

“Alhamdulillah dukungan umat dalam mendukung setiap proses persidangan, sehingga putusan akhir berhasil dimenangkan MUI,” kata Maratua.
Sementara Ketua Bidang Ukhuwah MUI Sumut Dr. H Abd. Rahim didampingi Sekretaris Drs. HM Hatta Siregar dalam kesempatan itu memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut dan berharap mampu melahirkan pokok pikiran besar untuk makin menguatkan persaudaraan umat.
Sebagai nara sumber pada kegiatan itu adalah Wakil Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H Ardiansyah Lc, MA, Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Ketua PW NU Sumut, Ketua PW Al Washliyah Sumut dan Ketua Lembaga Ukhuwah Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Utara Dr. H Sohibul Anshor Siregar. (S. Ramadhan)

muisumut.or.id, JAKARTA- Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu untuk mengeluarkan taujihat atau seruan agar pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, dan damai. Delapan seruan tersebut disahkan dan dikeluarkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III yang berlangsung di Jakarta.

Taujihat yang dilahirkan dalam Pleno XI yang dipimpin Prof Dr KH Noor Achmad MA dan Dr KH Ainur Rofiq, dituangkan dalam Surat Nomor Kep-92/DP-MUI/XII/2023, disahkan langsung oleh Ketua Umum MUI KH. M. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirdyah Tambunan tertanggal 3 Desember 2023.

Taujihat yang dibacakan langsung Ketua MUI Prof Dr Hj Amany Lubis berisikan beberapa poin penting, di antaranya menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi, menjaga persatuan, kewajiban memilih pemimpin, prinsip Pemilu, netralitas aparat pemerintahan, keteladanan pemimpin, serta hoax dan ujaran kebencian.

Berikut delapan butir Taujihat tentang Pemilu Jujur, Adil, dan Damai:

1. MUl menyerukan semua pihak agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan dalam Pemilu 2024 dengan mengutamakan kepentingan bersama sebagai bangsa, menghindari politik golongan dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah yang didasari pelaksanaan nilai-nilai agama.
2. MUI menyerukan masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam Pemiludengan menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) serta menolak praktik politik transaksional, politik uang, manipulasisl suara, dan jual beli suara.
3. MUI mengingatkan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. Berdasarkan Hasil Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009, umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam serta dapat mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
4. MUI menghendaki agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesionalmengedepankan prinsip independensi, netralitas, dan imparsialitas sehingga dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
5. MUI mengimbau dan mengingatkan agar Aparatur Negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Indonesia (Polri), Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menjaga integritas, dan profesionalitasnya dengan memegang dan menegakkan prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
6. MUI menyerukan kepada para pengurus MUI di semua tingkatan yang ikut terlibat dalam kontestasi politik praktis Pemilu 2024 untuk menjadi teladan, uswah dan qudwah hasanah dalammenerapkan politik yang berakhlak mulia, politik yang bebas, jujur, dan adil serta ikut berupaya mencegah terjadinya politik uang dan politik curang.
7. MUI mendorong agar Pemimpin Nasional yang akan datang harus menjadikan etika, integritas, dan hukum sebagai panglima dalam menjalankan roda pemerintahan.
8. MUI menyerukan kepada media massa, media elektronik, dan media online untuk bersikap netral dan pro aktif mendidik masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong (hoax), dan ujaran kebencian (hate speech), sehingga mampu menciptakan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi informasi selama proses pelaksanaan Pemilu 2024.

seumber https://mui.or.id/baca/berita/tangkal-hoax-dan-hate-speech-jelang-pemilu-kuncinya-saring-sebelum-sharing

muisumut.or.id-Jakarta, 1 Desember 2023. Dalam acara tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, memberikan dorongan kuat untuk meningkatkan perkhidmatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-3. Acara prestisius ini dihadiri oleh perwakilan dari MUI Sumatera Utara, dan perwakilan Mui Provinsi lain yang turut menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan dan kebangsaan.

Dalam sambutannya di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Wapres RI menggarisbawahi pentingnya perkhidmatan MUI yang mencakup tiga aspek utama, yaitu umat, bangsa, dan kemanusiaan. Kiai Ma’ruf menegaskan bahwa MUI harus memberikan kontribusi maksimal dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat.

“Terkait dengan umat, khidmah MUI hadir dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat. Belakangan ini persatuan umat sudah mulai terasa terganggu, tapi perlu dicatat bukan berarti menyeragamkan. Perbedaan harus tetap ada dan kita rawat,” kata Kiai Ma’ruf.
Dalam Mukernas ini, hadir dari MUI Sumatera Utara, Drs. H. A. Muin Isma Nasution, Sekretaris Dewan Pertimbangan, dan Dr. H. Maratua Simanjuntak selaku Ketua Umum, Prof. Dr. Asmuni, MA sebagai Sekretaris Umum dan Drs. H. Sotar Nst, MHB sebagai Bendahara Umum MUI Sumatera Utara.

Prof. Asmuni menjelaskan beberapa inisiatif yang diambil oleh MUI Sumatera Utara, termasuk penyerahan bantuan tahap kedua untuk Palestina dengan jumlah sebesar 1 Miliar dan Buku Khutbah jumat bersi Mui Sumut yang isinya tentang dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Hal ini disaksikan oleh peserta Mukernas, termasuk perwakilan MUI Pusat dan Ketua Baznas RI.

Dalam dialog dengan Prof. Dr. Jimli as Siddieqy dan Ketua MA, beliau menekankan pentingnya pendekatan akhlak dalam menyelesaikan kasus, selain pendekatan hukum.

Terkait tahun pemilu yang akan dihadapi umat di tahun 2024 mendatang, pada Mukernas dibahas juga tentang bagaimana masyarakat memilih pasangan calon pemilu yang sesuai dengan peraturan dan memiliki akhlak yang mulia. Kedepan kata Prof.Dr. Jimly perlu adanya Lembaga atau Badan yang merumuskan tentang akhlak mulia yg harus menjadi acuan bagi bangsa Indonesia.
. (Yogo Tobing)

muisumut.or.id-Medan, Dr. H. Maratua Simanjuntak, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, yang saat ini berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional MUI di Jakarta, menyampaikan pernyataannya melalui telepon kepada Tim Infokom MUI Sumut terkait keputusan hakim yang memenangkan MUI Sumut dalam kasus gugatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI). Dalam pernyataannya, beliau kembali menegaskan sikap MUI Sumut terhadap isu kontroversial yang tengah berkembang.

Usai putusan tersebut keluar, Dr. Maratua menyampaikan bahwa fatwa MUI Pusat yang dikeluarkan sebelumnya telah menjadi titik penting dalam menyelesaikan persoalan ini. “Fatwa itulah yang mengakhiri masalah hingga eksepsi kita diterima. Siapa saja yang mengatakan Muhammad itu Allah, maka tergolong sesat,” tegas Dr. Maratua.

Beliau menjelaskan bahwa fatwa tersebut tidak hanya mencerminkan pandangan MUI Sumut, tetapi juga dikuatkan oleh fatwa MUI Pusat. Pendapat bahwa Muhammad itu Allah tidak boleh dianut adalah suatu titik tolak yang jelas bagi MUI Sumut. “Sebelumnya, fatwa MUI Pusat telah mempertegas pendapat MUI Sumut terkait isu ini, dan hal ini tidak dapat diamini,” ujar Dr. Maratua.

Dr. Maratua menegaskan bahwa MUI Sumut konsisten dalam menjaga akidah umat dan merawat silaturrahim untuk Indonesia yang dicintai. Ia juga mengajak masyarakat luas untuk memahami dan menghormati fatwa MUI terkait pemahaman bahwa Muhammad bukanlah Allah dalam menafsirkan Ayat Qul Huwallahu Ahad.

“Fatwa MUI Pusat dan MUI Sumut adalah pedoman bagi umat Islam dalam menjaga keutuhan aqidah. Kami mengharapkan agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti pedoman ini untuk menjaga kebersamaan dan persatuan di tengah perbedaan,” pungkas Dr. Maratua. (Yogo Tobing)