Konsultasi Syariah Oleh: Dr. Irwansyah, M. H. I
(Sekretaris Bidang Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara)

Assalamualaikum, Wr. Wb
Ustaz saya mohon bertanya bagaimana kalau saya golput saja pada Pemilu ya..?
Sebab setiap tahun selalu ikut memilih, namun Nasib saya tetaplah sama. Saya tetap saja sebagai kuli bangunan. Mohon pencerahannya apakah sikap saya ini salah ?

Murdi, di Medan

Waalaikumsalam, Wr. Wb
Terimakasih Pak Murdi atas pertanyaannya. Masalah ini setiap menjelang pemilu selalu saja muncul di Tengah-tengah Masyarakat.
Sebelumnya saya awali dengan adanya perintah Allah dalam Al Quran untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi dilanjutkan dengan taat kepada pemimpin :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.
Taat kepada pemimpin adalah syariat Agama Islam. Tentu pemimpin dimaksud adalah pemimpin yang taat juga kepada Allah, bukan pemimpin yang zhalim. Sebab tidak ada kewajiban taat kepada makhluk yang dia maksiat kepada Allah.
Dalam suatu hadis Nabi juga pernah mengatakan bahwa “Jika ada 3 orang bepergian (musafir) maka hendaklah mereka mengangkat pemimpin salah seorang diantara mereka”.
Dari keterangan di atas bahwa pemimpin itu adalah penting. Sedangkan dalam kondisi 3 orang saja disuruh untuk mengangkat pemimpin apalagi pada satu negara, tentu lebih disyaritakan lagi.
Hanya saja saat ini kepercayaan Masyarakat kepada sosok yang dijadikan pemimpin mulai luntur disaat banyaknya terkadang kepemimpinanan tidak sesuai dengan harapan rakyat (orang yang dipimpinnya). Namun demikian bukan juga harus memutuskan untuk tidak memilih atau golput.
System demokrasi adalah system satu orang satu suara. Artinya, suara seorang ilmuan sama nilainya tetap satu degan orang yang bahkan tidak pernah duduk di bangsu sekolah.
Karena itu suara bapak sangat menentukan akan kemana bangsa ini lima tahun ke depan.
Bapak harus berupaya untuk mencari tahu mana pemimpin yang terbaik diantara yang ada. Jika kriteria nya tidak memadai bukan berarti tidak memilih (golput).
Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan :

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Sesuatu yang tidak didapatkan secara keseluruhan, tidak juga ditinggalkan secara totalitas. Artinya jika tidak ada yang sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya.
Jika bapak memutuskan untuk golput dan lantara golput bapak terpilih pemimpin yang zalim, maka bapak berdosa karena bapak masih bisa berusaha namun tidak mau menggunakan hak ikhtiarnya yang akhirnya kezaliman terjadi.

Saran kami adalah bapak dan keluarga harus menggunakan hak suaranya, jangan golput. Yakinlah jika suara bapak adalah kontribusi untuk membangun bangsa ini paling tidak 5 tahun ke depan. Kelak Ketika Allah bertanya apa ikhtiar bapak untuk menegakkan kebenaran di Republik ini, paling tidak jawaban bapak adalah bapak sudah berusaha untuk mencari dan memilih pemimpin yang baik sesuai dengan Agama.
Wallahu a’lam

Konsultasi Syari’ah Oleh: Hj. Rusmini,. MA
(Anggota Komisi Fatwa MUI SUMUT)

Karena pergaulan bebas banyak dimasyarakat kejadian seseorang mengawini seorang wanita setelah terjadi kehamilan ,dan perkawinan tsb diperbolehkan menurut uu no1 tahun 1974 kebetulan anaknya yang lahir perempuan

Pertanyaan
1. Apa hukumnya menikahi wanita yang hamil karena zina.
2. Bolehkah ayah biologisnya menjadi wali nikah anak perempuan nya dan apakah anak perempuan tsb bisa mewarisi harta ayah biologisnya bila ayahnya meninggal

Jawab
Hukum menikahi wanita yang hamil karena zina
Dalam dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:
1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (Sesuai dengan pendapat imam Syafi’i)
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (Sesuai dengan imam Syafi’i dan Hanafi)
Selanjutnya hukum menikahi wanita saat hamil diluar nikah (zina) menurut Ulama Syafi’ berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahinya itu lelaki yang menghamilinya ataupun yang bukan.
Bolehkah ayah biologisnya menjadi wali nikah anak perempuan nya
Apabila dalam satu kasus bahwa anak lahir dari perbuatan zina (di luar perkawinan) anak tersebut perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut menikah, maka ayah atau bapak alami (genetic) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkan (menjadi wali nikah), jika anak tersebut Lahir sebelum 6 bulan setelah akad nikah. SebaliKnya anak tersebut lahir setelah 6 bulan akan nikah maka nasabnya dihubungkan kepada ayahnya.
Kesimpulannya adalah wanita yang hamil diluar nikah, sah dinikahi.
Kedua, anak zina yang lahir setelah 6 bulan pernikahan, maka nasabnya kepada ayahnya (lelaki yang menikahi ibunya) dan dengan sendirinya dia mewarisi harta ayah dan ibunya. Karena itu, anak yang lahir sebelum 6 bulan pernikahan (akad) maka nasabnya tidak kepada ayahnya, tetapi hanya kepada ibunya. Maka ayahnya tidak sah menjadi wali nikahnya dan walinya adalah wali hakim dan dia hanya mewarisi kepada ibunya saja.

Apakah anak perempuan tesebut bisa mewarisi harta ayah biologisnya bila ayahnya meninggal?

Konsultasi Syari’ah Oleh: Dr. Sudirman., Lc. MA
(Anggota Komisi Fatwa MUI SUMUT)

Sesuai dengan perkembangan teknologi ilmu falak pembangunan masjid dalam menentukan arah qiblat lebih akurat, di bandingkan dengan sebelumnya…dari sisi lain timbul persoalan bagi masjid yang di bangun dengan mengunakan alat yang tidak secanggi saat ini, di ataranya arah yang kurang begitu pas, karpet masjid sudah terpasang sesuai dengan arah masjid tersebut.

Pertanyaan;
haruskan karpet yang sudah terpasang yang tidak susuai dengan arah qiblat?

Jawaban;
Pertama; Pada dasarnya memberi karpet pada suatu masjid hukumnya adalah Hajjiyah atau Tahsiniyah. Hukum hajjiyah atau hajjah al-Amm dalam kajian ushul fiqh, menempati posisi ad-Dharurah. Dalam kitab al-Asbah karangan as-Suyuti.

الحاجة تنزل منزله الضرورة عامة كانت أو خاصة

Al-hajjah menduduki posisi dharurat baik secara umum atau khusus.

Kedua; karpet yang bermotif yang mengarah atau petunjuk qiblat, maka hal ini harus di perbaiki dan diluruskan sesuai perbaikan, karna ini sering di jadikan patokan arah qiblat, sementara karpet yang tidak memiliki motif maka tidak harus di rubahnya.

Konsultasi Syari’ah Oleh: Hj. Tjek Tanti., Lc. MA
(Anggota Komisi Fatwa MUI Sumut )

Diskripsi masalah:

Kami suami istri dengan 3 orang anak hidup dalam kemiskinan. Suami tidak sanggup memberi nafkah yang pantas dan malu bekerja kasar. Sekolah anak-anak semua dibantu keluarga saya. Kalau bertengkar suami mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan sangat menyakitkan hati. Saya coba minta cerai tapi dia tidak mau. Kami selalu bertengkar dan baikan lagi  sampai anak sudah 5 orang.

Kebetulan kami tinggal di rumah almh ibu saya akhirnya saya tdk sanggup lagi saya usir suami saya dari rumah dan dia pergi.

Sekarang 2 anak saya sdh tamat SMA.. mereka berdua yg menafkahi saya dan adik-adiknya seadanya. Tapi saya lebih tenang hidup tanpa suami. Kami berpisah rumah sudah 5 tahunan.

Pertanyaan:

1. Apa yang harus saya lakukan kalau suami mengancam saya kalau minta cerai.
2. Apakah saya berdosa tidak mau lagi melayaninya sebagai suami karen kata-katanya yang selalu melukai hati saya?

Jawaban:

Jawaban Pertanyaan 1.

1. Kami menganjurkan kepada saudari untuk membujuk hati dan perasaan saudari, kembalikan ini kepada ujian dalam berumah tangga, jika ibu bersabar ini merupakan ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah
2. Hendaklah ibu melakukan sulh ( perdamaian ) antara kedua belah pihak ( suami – istri ) dan saling memberikan nasehat dan pelajaran, dan berpikir panjang untuk bercerai, pandanglahlah kepada anak-anak yang sudah dilahirkan serta keluarga, karena jika terjadi perceraian akan menimbulkan dampak psikologis kepada anak, maka lihatlah masa depan anak-anak yang masih panjang, mereka akan mencontoh orang tuanya.
3. Menghadirkan kedua belah pihak keluarga sebagai mediator untuk mendapatkan perdamaian, jika perlu dibuat surat kesepakatan suami-istri yang ditanda tangani oleh pihak keluarga masing-masing.
4. Jika pada poin 1, 2, 3, tidak tercapai (tidak berhasil) maka dengan terpaksa melakukan perceraian dengan cara yang baik, karena perceraian adalah pintu darurat dalam meyelesaikan problem rumah tangga.
5. Membuat gugatan, ke Pengadilan Agama terdekat untuk melindungi hak-hak seorang wanita dan pengadilan akan melindungi keamanan kepada diri anda jika terdapat ancaman dari pihak suami.
6. Jika terdapat ancaman dari berbagai pihak, maka hendaknya melaporkan kepada pihak keluarga atau teman, tokoh masyarakat dan pihak yang berwajib.

Jawaban Pertanyaan 2.

2. Ibu tidak berdosa sebagai seorang istri, karena suami tidak melaksankan kewajibannya menafkahi istri dan keluarganya.

Konsultasi Syari’ah Oleh: Hj. Tjek Tanti., Lc. MA
(Anggota Komisi Fatwa MUI Sumut )

Diskripsi Masalah:

Sejak menikah suami membawa saya tinggal di rumah orangtuanya. Suatu hari  saya bertengkar dengan suami, keluarga suami semua menyalahkan saya, mereka telepon ibu saya untuk datang, karena saya selalu mereka sudutkan, ibu saya mengajak saya dan bayi saya pulang dulu ke rumahnya.

Selama 7 bulan kami berpisah, suami hanya menafkahi anak kami saja tatkala anak kami pas ulang tahun yang pertama, suami mengajak balikan, dengan syarat saya harus jadi istri yang patuh dan taat pd suami, sementara dia tidak mau minta maaf kepada ayah saya yang marah karena merasa anaknya telah disia-siakan.

Pertanyaan:

1. Apakah saya ini masih istri yang sah? Sementara selama kami pisah dia tidak menafkahi saya dan sering bilang kepada teman-temannya kalau saya ini mantan istrinya.
2. Kalau suami mengajak pulang, apakah saya harus mengikutnya, sementara ayah saya tidak setuju dan suami tidak mau minta maaf kepada ayah saya.

Jawaban:

1. Anda masih sebagai istri yang sah, sebab lafal yang diucapkan suami yang mengatakan “anda sebagai mantan istri” tidak meyebabkan jatuhnya thalak karena kata “mantan istri” adalah bentuk khobariyyah (informasi) atau tidak langsung diucapkan kepada istri.
2. Wajib seorang istri mematuhi suaminya, selama tidak untuk berbuat maksiat. Persyaratan yang ditetapkan suami agar patuh kepadanya adalah persyaratan yang sah menurut syari’at Islam.