muisumut.or.id-Medan, 06 Februari 2024 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pelantikan pengurus Unit Pelayanan Zakat (UPZ) pada hari Selasa, 06 Februari 2024. Pengurus ini akan bertugas selama periode 2024-2029.

Pengurus UPZ MUI Sumut yang dilantik terdiri dari:

Penasehat: Dr. H. Maratua Simanjuntak

Ketua: KH. Akhyar Nasution, Lc., MA

Sekretaris: Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA

Bendahara: Dr. H. Saparuddin Siregar SE., Ak., MA., CA., SAS

Anggota: Muhammad Puadi Harap, SH., M.Pd, Ali Suman Daulay, S.Ag, dan Elfika Anggraini, SE.

Dengan kerendahan hati, KH. Akhyar Nasution, Lc., MA, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai Ketua UPZ MUI Sumut. Dalam sambutannya, beliau dengan tegas menegaskan komitmennya untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin UPZ MUI Sumut. Ini merupakan amanah yang sangat besar, dan saya akan berusaha menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Saya percaya, dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh anggota pengurus dan elemen-elemen yang memiliki visi sama, kita dapat bersama-sama mengentaskan kemiskinan di wilayah ini,” ucap KH. Akhyar.

Beliau juga menekankan bahwa kerjasama yang harmonis antara UPZ MUI Sumut dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut. KH. Akhyar menyatakan kesiapannya untuk menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak demi mengoptimalkan peran UPZ MUI Sumut dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Saya tidak akan berjalan sendirian dalam melaksanakan tugas ini. Saya siap bekerja sama dengan elemen-elemen yang memiliki visi sama, yakni mengentaskan kemiskinan. Mari bersama-sama kita wujudkan impian ini untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Di samping itu, Dewan Penasehat sekaligus Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Dr. Maratua Simanjuntak, dalam arahannya, menggarisbawahi pentingnya peran UPZ MUI Sumut sebagai langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Beliau menyampaikan, “Pelantikan pengurus UPZ ini adalah momentum penting bagi MUI Sumut untuk lebih aktif dalam berperan serta dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam hal penyaluran zakat. Kami yakin, dengan kekompakan dan kolaborasi yang baik, UPZ MUI Sumut dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dr. Maratua.

Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada KH. Akhyar Nasution sebagai Ketua UPZ MUI Sumut yang baru. Dalam sambutannya, beliau menyatakan, “Selamat kepada KH. Akhyar dalam memimpin UPZ MUI Sumut. Saya memahami bahwa tugas ini tidaklah ringan, karena seringkali zakat menjadi hal yang terabaikan. Orang seringkali takut berdosa jika tidak melaksanakan salat, namun jika tidak berzakat, dianggap biasa saja. Oleh karena itu, literasi zakat perlu terus dikembangkan agar umat tidak hanya mengetahui zakat fitrah, tetapi juga zakat mal,” ungkapnya.

Ketua Baznas Sumatera Utara juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung UPZ MUI Sumut dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan. “Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya zakat dalam menjaga keadilan sosial dan meredam kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita,” pungkasnya.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Baznas Sumatera Utara dan jajaran, Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara, Pengurus MUI Sumatera Utara, serta perwakilan Ormas Islam di Sumatera Utara. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam upaya MUI Sumut untuk lebih aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui UPZ. (Yogo Tobing)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, menggelar Refleksi Akhir Tahun 2023, Sabtu dan Ahad 30/31, Desember. Dalam sambutannya, Maratua Simajuntak menyebutkan tahun 2023 berbagai capaian program telah dilaksanakan berbagai kegiatan..

Di tahun 2023, MUI Sumut mendapat tantangan yang begitu hebat hingga ke ranah pengadilan terkait gugatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI), karena MUI Sumut bertahan tidak setuju dengan Kalimat Muhammad adalah Allah dan MUI berhasil memenangkannya di Pengadilan Negeri Medan.

Hal yang sungguh membuat MUI Sumut sebagai Tenda Besar Umat Islam, mampu memberi dukungan terhadap rakyat Palestina dengan mengumpulkan donasi lebih dari 3 milyar. Bahkan kita masih optimis tahun 2024 bisa mengirimkan donasi lebih dari 700 juta rupiah untuk Palestina.

“Maka dengan Refleksi Akhir Tahun 2023 ini, sesungguhnya kita harus merancang program kerja yang lebih baik. Masa kerja periode ini akan berakhir tahun 2025, maka sepatutnya dalam menjalankan kegiatan kita tetap berharap bisa lebih baik dari periode sebelumnya,” kata Maratua yang mengapresiasi kehadiran pengurus dalam kegiatan ini mencapai 80 persen.

Selain itu sambung Maratua, dilaksanakan juga Safari Dakwah Subuh bersama Assoc Prof.Dr.H.Arifinsyah MAg selaku Sekretaris Bidang Pendidikan MUI Sumut yang digelar pada Minggu(31/12) di Masjid Raya Almahsun Medan.

Refleksi Akhir Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di hotel Madani Medan pada Sabtu-Ahad, 17-18 Jumadilakhir 1445 H bertepatan dengan 30-31 Desember 2023:

1. Pada prinsipnya, program kerja yang telah dilaksanakan sudah baik, namun perlu penajaman program yang lebih bersifat langsung dirasakan umat secara umum di Sumatera Utara.
2. Demi untuk wujudnya kaderisasi ahli agama, pengamal Agama dan pembela Agama serta generasi penerus di jajaran MUI Sumatera Utara, alumni Pendidikan Kader Ulama MUI perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan Bidang/komisi/Badan/Lembaga di lingkungan MUI Sumatera Utara;
3. Melihat Kompleksnya persoalan masyarakat perkotaan seperti masih berlangsungnya penutupan jalan, Komisi Fatwa perlu memaksimalkan sosialisasi fatwa yang berkaitan dengan Hukum Menutup Jalan Umum sampai kepada pemangku kebijakan seperti pemko/camat/kepling dll. Sebagai tindaklanjutnya, Komisi Fatwa perlu menyusun buku Pedoman Fikih Perkotaan/Fikih Lingkungan;
4. Seiring dengan perkembangan industri dan perusakan hutan yang semakin marak yang memiliki dampak bagi lingkungan, MUI diharapkan mengadakan langkah-langkah nyata pendirian Pusat Kajian dan Pelatihan Lingkungan Hidup Islami bekerjasama dengan berbagai pihak.
5. Bencana alam yang kerap kali terjadi di berbagai tempat di Indonesia ditemukan banyaknya korban dan relawan penaggulangan bencana yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah pada saat-saat genting, maka Komisi Fatwa perlu menyusun Fikih Bencana Alam sebagai pedoman ibadah masyarakat khsususnya yang berkaitan dengan masyarakat yang terkena bencana;
6. Inventarisasi, akses data dan sosialisasi terhadap hasil-hasil kajian MUI diperlukan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan di masyarakat, karenanya Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perlu Pengadaan Database hasil-hasil kajian dan penelitian se-Sumatera Utara dan ada unit khusus Pusat Data di MUI Sumatera Utara;
7. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dilingkungan MUI, perlu dijalin sinergitas dengan komisi penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah dan komisi-komisi lain di jajaran MUI, dan terhadap Daerah yang belum ada Komisi-komisinya agar MUI Sumut/Daerah di Sumatera Utara membentuknya;
8. Sehubungan dengan banyak kasus-kasus kecanduan narkoba yang membutuhkan rehabilitasi, kiranya MUI mengadakan langkah-langkah nyata pendirian lembaga rehabilitasi syariah (Syariah Thrapeutic Community) khusus pria dan wanita bekerjasama dengan berbagai pihak.
9. Pusat rehabilitasi Narkoba di masyarakat sangat penting sebagai bentuk solusi dalam mengatasi masalah Narkoba di masyarakat dan sampai saat ini belum tercipta model Rehabilitasi berbasis syariah, untuk itu diperlukan langkah konkret untuk meneliti tempat-tempat Rehabilitasi Narkoba di Sumatera Utara dan daerah lainnya untuk merumuskan model rehabilitasi berbasis syariah;
10. Dalam rangka penaganganan dini dampak narkoba di Sumatera Utara, maka MUI Perlu membuat unit konseling reahabilitasi syariah di MUI Sumatera Utara.
11. Demi mengatasi kelangkaan ulama wanita, maka Pendidikan Kader Ulama Perempuan sebagai salah satu wadah untuk menciptakan generasi ulama wanita, maka MUI perlu untuk mengagendakan maksimalisasi PKU perempuan dan yang sudah berjalan agar dilanjutkan.
12. Persoalan daerah minoritas Muslim diantaranya adalah pemurtadan. Maka Komisi Dakwah/Lembaga Dakwah Khusus dan Pembinaan Akhlak Bangsa (LDK-PAB), perlu memprogramkan Dai/Penguatan SDM ke Daerah Minoritas dalam rangka untuk penguatan/melindungi akidah umat Islam khususnya di Daerah Minoritas;
13. Sehubungan dengan masih munculnya sikap dan prilaku intoleransi terhadap umat Islam didaerah minoritas, seperti hambatan pembangunan dan rehab masjid, hambatan pembangunan madrasah, dan lain-lain, DP MUI perlu mengadakan langkah-langkah advokasi sehingga keberadaannya sebagai himayatul ummah semakin dirasakan oleh masyarakat.
14. Wawasan Luar Negeri menjadi bagian penting dari cara pandang dan inovasi kegiatan/program kerja, karenanya Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara perlu mengagendakan studi banding ke Luar Negeri di tahun 2024;
15. Komisi Infokom adalah sentral informasi dan publikasi Informasi di MUI maka keberadaan Komisi Infokom perlu diperkuat.
16. Penguatan Ekonomi umat penting sebagai bagian dari tugas MUI khususnya bidang ekonomi, maka MUI perlu membentuk Unit Pengumpul Zakat MUI Sumatera Utara;
17. Dalam rangka peningkatan semangat kemandirian ekonomi umat, MUI Sumatera Utara diminta terus menggelorakan semangat enterpreneur dengan menjadikan Kedai Wakaf MUI Sumatera Utara sebagai Prototipe pengembangan ekonomi umat, untuk itu diharapkan Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara mengajak semua pengurus untuk berbelanja di kedai wakaf tersebut dimulai dari kebutuhan primer. Dari kedai wakaf ini kemudian disebarkan ke seluruh masjid-masjid di Sumatera Utara;
18. Dalam rangka menjamin implementasi kehalalan dalam semua aspek kehidupan, MUI diharapkan mendorong Pemeritah setempat agar memberikan penguatan kepada lembaga keuangan, lembaga bisnis dan unit usaha lainnya agar memberikan labelisasi halal.
19. Efektivitas kerja Lembaga di jajaran MUI tidak terlepas dari keaktifan pengurus dan anggotanya, karena itu pengurus yang sudah tidak aktif, perlu ditinjau ulang kepengurusannya dan dilakukan evaluasi (PAW);
20. Rentenir yang merupakan praktek riba terus berkembang di masyarakat dan sudah masuk pada taraf merusak, karenanaya perlu dilakukan penelitian lanjut terkait dampak sosial-ekonominya di masyarakat.

Medan, 31 Desember 2023
TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA 1.

2. Prof. Dr. H. Fakhruddin Azmi, MA 2.

3. Dr. H. Muhammad Nasir, Lc., MA 3.

4. Dr. H. Muhammad Tohir Ritonga, Lc., MA 4.

5. Dr. Irwansyah, M.H.I 5.

Mengetahui
DEWAN PIMPINAN
MUI SUMATERA UTARA
Ketua Umum,

Dr. H. Maratua Simanjuntak