Medan, muisumut.or.id | Senin, 9 Maret 2026
Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar pengajian Ramadan yang disiarkan melalui Studio Podcast MUI Sumut, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dr. Hj. Faridah Yafizham dengan tema “Adab Berbicara Ketika Berpuasa.”

Pengajian yang dilaksanakan pada 19 Ramadan 1447 H tersebut dipandu oleh host Dra. Hj. Nasrillah dan diikuti oleh pengurus serta anggota KPRK dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara melalui siaran daring.

Dalam pengantarnya, Nasrillah menyampaikan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, pembahasan tentang adab berbicara menjadi penting agar umat Islam dapat menjaga lisan selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Faridah Yafizham menjelaskan bahwa ibadah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan bahasa. Banyak bentuk ibadah yang dilakukan melalui ungkapan lisan, seperti membaca dua kalimat syahadat, membaca Al-Qur’an, berdoa, serta berbagai bentuk dzikir lainnya.

Ia mengutip firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan kewajiban puasa bagi orang-orang beriman dengan tujuan agar mereka mencapai derajat ketakwaan.

Menurutnya, ketakwaan tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan melalui latihan spiritual yang konsisten, termasuk menjaga perkataan dan perilaku selama menjalankan ibadah puasa.

“Puasa adalah ibadah yang istimewa karena Allah sendiri yang menilai dan memberikan balasannya. Oleh karena itu, menjaga lisan menjadi bagian penting dari upaya meraih ketakwaan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Dr. Faridah menjelaskan bahwa Al-Qur’an memberikan berbagai pedoman tentang cara berbicara yang baik. Salah satunya adalah qaulan sadidan, yaitu perkataan yang benar dan jujur sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 70.

Ia mencontohkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang sering kali tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran, bahkan dalam situasi yang tampak sederhana. Oleh karena itu, kejujuran dalam berbicara harus menjadi kebiasaan yang dijaga oleh setiap Muslim.

Selain itu, Al-Qur’an juga mengajarkan konsep qaulan ma’rufa, yakni perkataan yang baik dan pantas disampaikan kepada orang lain. Menurutnya, perkataan yang baik dapat menjadi sarana untuk menenangkan hati, memberikan nasihat, serta mempererat hubungan sosial dalam masyarakat.

Dr. Faridah juga menjelaskan konsep qaulan layyinan, yaitu perkataan yang disampaikan dengan lemah lembut. Prinsip ini dicontohkan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir’aun dengan cara yang lembut.

“Berbicara dengan lemah lembut bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan agar dapat diterima oleh orang lain,” jelasnya.

Selanjutnya ia menjelaskan konsep qaulan kariman, yakni perkataan yang mulia, khususnya ketika berbicara kepada orang tua. Dalam hal ini ia mengutip QS. Al-Isra ayat 23 yang menegaskan larangan berkata kasar kepada orang tua, bahkan hanya sekadar mengucapkan kata yang menunjukkan kejengkelan.

Menurutnya, menjaga adab berbicara kepada orang tua merupakan bentuk penghormatan yang sangat ditekankan dalam Islam.

Selain itu, Al-Qur’an juga mengajarkan beberapa bentuk komunikasi lainnya, seperti qaulan maisura (perkataan yang pantas), qaulan baligha (perkataan yang membekas dan menyentuh hati), qaulan tsaqila (perkataan yang berbobot), serta qaulan ahsana (perkataan terbaik yang mendorong kepada kebaikan).

Dr. Faridah menegaskan bahwa seluruh konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menariknya, menurutnya Al-Qur’an lebih banyak memerintahkan manusia untuk menggunakan perkataan yang baik dibandingkan memperingatkan tentang perkataan yang buruk.

“Jika kita perhatikan, sebagian besar ayat Al-Qur’an mengajarkan bagaimana berkata baik, lembut, benar, dan mulia. Artinya, Islam menuntun kita untuk lebih banyak menggunakan kata-kata yang membawa kebaikan,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa salah satu bentuk perkataan yang sangat dilarang adalah ucapan yang mengandung fitnah atau tuduhan tanpa dasar, karena dapat merusak kehormatan seseorang dan menimbulkan dosa besar.

Di akhir penyampaiannya, Dr. Faridah mengajak umat Islam untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum latihan untuk menjaga lisan, membiasakan perkataan yang baik, serta menghindari ucapan yang dapat menyakiti orang lain.

Medan, muisumut.or.id | Sabtu, 7 Maret 2026
Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggelar pengajian Ramadan yang berlangsung di Studio Podcast MUI Sumut, Kamis (7/3/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Hj. Rusmini yang membawakan tema “Dampak Nikah Siri terhadap Perempuan dan Anak.”

Pengajian yang dilaksanakan pada 17 Ramadan 1447 H tersebut menjadi bagian dari program edukasi keagamaan MUI Sumut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara.

Dalam pemaparannya, Hj. Rusmini menjelaskan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh negara. Artinya, pernikahan tersebut tidak didaftarkan kepada lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama atau instansi pencatatan sipil.

Ia menegaskan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ketentuan serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

Menurut Hj. Rusmini, tidak adanya pencatatan pernikahan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama bagi perempuan. Dalam praktiknya, perempuan yang menikah secara siri tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup jika terjadi masalah dalam rumah tangga.

“Jika suami tidak bertanggung jawab, meninggalkan istri, atau terjadi perceraian, maka perempuan akan kesulitan menuntut haknya karena tidak memiliki bukti pernikahan yang sah secara administrasi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut juga berdampak pada hak-hak perempuan dalam hal nafkah maupun pembagian harta bersama (harta gono-gini). Tanpa bukti pernikahan yang sah, seorang istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak tersebut.

Selain merugikan perempuan, nikah siri juga memiliki dampak besar terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat berpotensi mengalami kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan, seperti pengurusan akta kelahiran, kartu identitas, hingga dokumen lainnya.

Dalam aspek hukum waris, anak dari pernikahan yang tidak tercatat juga dapat mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak warisan dari ayahnya.

Hj. Rusmini menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, anak tersebut dapat diakui secara hukum oleh ayahnya melalui proses pengakuan resmi. Namun proses tersebut memerlukan prosedur hukum yang panjang, termasuk pembuktian melalui proses peradilan.

“Jika anak diakui secara hukum oleh ayahnya, maka ia dapat memperoleh bagian warisan. Namun dalam ketentuan hukum, bagian yang diterima tidak sepenuhnya sama dengan anak dari pernikahan yang tercatat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hj. Rusmini mengingatkan masyarakat agar mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pernikahan siri. Menurutnya, keputusan tersebut sering kali diambil tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang justru lebih banyak dirasakan oleh perempuan dan anak.

Ia menekankan bahwa pencatatan pernikahan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Melalui pengajian ini, MUI Sumut berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi agar hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara hukum serta terhindar dari berbagai persoalan sosial di kemudian hari.